Tranportasi, Komunikasi, Mobilitas dan Perubahan Struktur Ekonomi Masyarakat

Perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan sarana dan prasarana teransportasi dan komunikasi melalui dinamika mobilitas penduduk antar wlayah kota-desa, desa-kota dan kota-kota.
A. Perkembangan Transportasi dan Komunikasi
Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang dinikmati, bahkan seakan-akan menyebabkan dunia semakin sempit, semakin kecil, mengapa demikian?
Marilah kita telusuri usaha-usaha manusia di bidang transportasi dan komunikasi sebelum dan sesudah perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pra sebelum perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, trasportasi darat dilakukan dengan berjalan kaki, berkuda, kreta kuda, atau unta untuk di padang pasir. Di laut transportasi menggunakan kapal layar, sedangkan melalui udara belum dikenal. Cara tersebut di atas memakan waktu lama, karena kecepatannya relatif rendah, sehingga jarak 100 km terasa sangat jauh.
Pasca setelah perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, orang dapat membuat sarana dan prasarana transportasi maupun komunikasi. Untuk transportasi di darat, misalnya sepeda motor, mobil, bis, truk, kreta api, jembantan dengan kekuatan tertentu sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang boleh melewatinya. Untuk transportasi melalui laut, telah dapat dibuat kapal laut dengan bobot yang bermacm-macam sesuai dengan kebutuhan dengan ukuran tertent. Bahkan telah dapat pula dibuat kapal laut yang bertenaga nuklir. Tansportasi lewat udara, dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, telah dapat diciptakan industri pesawat terbang dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan suara. Pesawat yang menggunakan teknologi tinggi, misalnya cocorde 602 (pesawat terbang transportasi supersonik) yang mempunyai kecepatan 1.400 mil perjam. Dengan pesawat concorde 602 jarak London-New York dapat ditempuh dengan waktu lebih kurang tiga setengah jam. Dapat anda bayangkan dua buah kota yang terletak di dua benua yang dipisahi oleh samudra seakan-akan hanya terletak pada jarak yang pendek saja karena dapat ditempuh dalam waktu yang relative pendek.
Demikian pula kalau kita tinjau alat komunikasi sebelum perkembangn ilmu pengetahuan alam dan teknologi, zaman dahulu baru megenal alat komunikasi misalnya bunyi kentongan untuk mengumpulkan penduduk kampong di suatu tempat, dengan bunyi beduk yang bertalu-talu untuk mengkomunikasikan ibadah shalat telah tiba, dimana jangkauannya sangat terbatas.Untuk mengirim surat orang menggunakan kendaraan kuda, burung merpati dan lain-lain dimana cara semuanya itu dilakukan secara alami. Pasca hasil perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi alat komunikasi yang digunakan lebih masju seperti radio, televisi, tape recorder, teleks, radar, handphone, satelit komunikasi dan lain-lain. Alat-alat tersebut diatur dengan teknologi tertentu supaya tidak saling mengganggu. Misalnnya penggunaan satelit komunikasi diadakan perjanjian oleh Negara-negara pemakai, disebut dalam Populer Science (1982) ada 92 negara pemakai dengan 110 stasiun dimana penggunaannya diatur oleh Internasional Telecomunication Statelit Consortium yang disingkat dengan Intelsat. Radio merupakan alat komunikasi satu arah dimana para pendengar memperoleh kemudahan dalam menerima informasi. Pesawat televisi dapat sebagai alat komunikasi searah atau dua arah bila telah diatur dengan peralatan tertentu. Di Negara yang mempunyai televisi yang dilengkapi peralatan sehingga dapat digunakan untuk komunikasi dua arah, seorang guru besar yang berada di suatu universitas dapat memberi kuliah kepada beberapa universitas yang memerlukan.Mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut dapat berkomunikasi langsung bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan.
Handphone banyak menarik minat, terutama bagi kaum muda, merupakan alat komunikasi yang sangat praktis, dapat dibawa kemana-mana dengan jangkauan terbatas, orang-orang dengan mudah dapat mengadakan komunikasi dengan kalangan tertentu yang mempunyai alat serupa.
Radar merupakan alat untuk berbagai bidang antara lain pada bidang transportasi dan komunikasi, misalnya pada lapangan terbang untuk mengatur pemberangkatan, kedatangan, dan petunjuk dimana suatu kapal terbang berada, demikan pula untuk kapal laut maupun mobil.Jadi sebagai control lalu lintas laut. darat dan udara.
Dalam abad ke-20 ini orang telah berhasil menciptakan pesawat ualng-alik dari bumi ke angkasa luar, maka pada awal abad ke-21 nanti mungkin manusia akan dapat naik kendaraan untuk bertamasya ke pelanet-pelanet atau satelit yang dekat dengan bumi, bahkan bila perlu hijrah ke sana.

B. Mobilitas Penduduk
1. Arti Mobilitas Penduduk
Secara etimologis arti penduduk dapat dijelaskan dari makna katanya yaitu “ mobilitas “ dan Penduduk “. Mobilitas adalah (a) kesiap siagaan untuk bergerak; (b) gerakan berpindah-pindah; (c) gerak perubahan yg terjadi di antara warga masyarakat, baik secara fisik maupun secara sosial. Penduduk adalah orang atau orang-orang yg mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb). Jadi mobilitas penduduk dapat diartikan pergerak seseorang atau sekelompok oang dari suatu suatu tempat ke tempat lain.
Mobilitas penduduk secara difinitif diartikan sebagai semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah pada umumnya dipergunakan batas administrasi misalnya propinsi, kabupaten, keluruhan atau pedukuhan. (Mantra, 1991). Pengertian tersebut dapat diperluas sampai pada batas negara yang lebih dikenal dengan istilah mobilitas internasional.
2. Macam Mobilitas Penduduk
Mobilitas penduduk dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanaen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Sedang mobilitas non permannen adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan.
Mobilitas non permanen dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk, misalnya mobilitas ulang-alik atau sirkuler, periodik, musiman dan jangka panjang. Mobilitas sirkuler dapat terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan desa, kota dengan kota, bahkan antara negara dengan negara yang dikenal dengan sebutan mobilitas internasional yang dilakukan oleh warga negara-negara maju seperti negara-negara Eropa Barat.
Perbedaan mobilitas permanen dan non permanen terletak pada ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal di daerah tujuan. Apabila seseorang yang pindah ke daerah lain tetapi sejak semula sudah bermaksud kembali kedaerah asal, maka perpindahan tersebut dapat dianggap sebagai mobiltas serkuler bukan migrasi. Contoh yang baik dalam hal ini adalah mobilitas non permanen (merantau) dari orang minang (Sumatra Barat). Apabila dari sejak semula sudah tidak ada niat untuk menentap di daerah tujuan, walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam jangka waktu lama, orang yang melaksanakan mobilitas tersebut pasati juga akan pulang ke daerah asalnya.
Pada dasarnya, manusia melakukan mobilitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, mulai dengan kebutuhan pangan sampai dengan kebutuhan sekunder lainnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan. Dengan demikian daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah dimana terdapat peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, atau peningkatan pendapatan. Sehingga kesempatan kerja yang tersedia di suatu daerah merupakan salah satu faktor pendorong adanya mobilitas penduduk.
Selanjutnya jika kebutuhan dasar telah dapat dipenuhi, maka bobilitas dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sekunder, termasuk wisata, bahkan mungkin sampai pada tingkat foya-foya. Hal terakhir ini dinyatakan sebagai suatu keadaan dimana berlaku kosumsi massal atau berlebihan. Dengan memperhatikan perbedaan tujuan individu atau kelompok melakukan mobilitas, maka dapat dibedakan bentuk-bentuk mobilitas penduduk sebagai berikut:
a. Mobilitas tradisional, dimana penduduk melakukan mobilitas atas dasar untuk memenuhi kebutuhan primer, terutama pangan. Aktivitas mobilitas tradisional merupakan arus desa ke kota, yang termasuk dalam pengertian urbanisasi.
b. Mobilitas pra modern, yang merupakan transisi dari mobilitas tradisional menuju mobilitas modern. Dalam hal ini penduduk mulai melakukan mobilitas dengan tujuan yang lebih luas bukan hanya sekedar untuk cukup pangan. Aktivitas mobilitas dari desa ke kota meningkat, disertai dengan mobilitas antar kota dan juga mobiltas dari kota ke luar kota (pedesaan). Sehingga terjadi juga apa yang disebut urbanisasi modern. Penduduk melakukan mobilitas atau migrasi dengan tujuan yang lebih luas, termasuk kesenangan dan kenyamanan.
c. Mobilitas modern, di mana mobilitas penduduk telah melampau batas-batas negara, dengan berbagai macam tujuan baik kegiatan perdagangan maupun berwisata.
d. Mobilitas canggih atau super modern, dimana mobilitas dilakukan telah melampaui pengertian berwisata secara wajar yang dapat dimasukan dalam kategori berfoya foya dengan konsumsi yang berlebih-lebihan (Aris Ananta,1993).
Bentuk mobilitas penduduk di atas dapat difahami berkaitan dengan keberhasilan dalam aktivitas ekonomi individu yang bersangkutan, yang meliputi dua komponen yaitu kesempatan kerja (produktivitas) dan pendapatan (atau dana).

C. Transportasi, Komunikasi dan Perubahan Struktur Ekonomi Masyarakat
Perubahan sosial adalah suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan budaya suatu masyarakat hasil dari suatu proses pembelajaran. Perubahan sosial mengandung makna dalam suatu masyarakat terjadi suatu proses pembaharuan, pencerahan, perbaikan dan kemajuan dari keadaan sebelumnya. Konsep perubahan tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut: dari masyarakat tradisional menuju masyarakat moderen, komunitas kecil menjadi komunitas besar, msyarakat terbelakang menjadi masyarakat maju, masyarakat irasional menjadi masyarakat rasional, masyarakat miskin menjadi masyarakat sejahtera.
Salah satu indikasi yang dapat menunjukan telah terjadinya suatu perubahan sosial dalam masyarakat adalah semakin meningkatnya intensitas mobilitas sirkuler dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perbaikan sarana tranportasi dan komunikasi dalam suatu masyarakat. Kehidupan masyarakat mulai bergeser dari masyarakat, tradisional, terbelakang, dan irasional menjadi masyarakat modern, maju dan rasional. Hal ini dimungkinkan karena masuknya berbagai informasi dan budaya dari luar yang menyebabkan terjadinya pencerahan dalam kehidupan masyarakat. Informasi dan budaya luar yang diterima itu mendorong warga atau kelompok warga masyarakat untuk segera melakukan perubahan dalam kehidupan sosialnya. Proses perubahan itu melalui dua arah yaitu pengaruh dari luar dan dorongan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah.
Semakin meningkatnya mobilitas sekuler antar penduduk desa-kota, kota desa, menyebabkan terjadinya prubahan struktur ekonomi masyarakat pedesaan yang ditunjukan dengan bergesernya lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri. Tumbuhnya lapangan kerja baru di sektor jasa seperti transportasi, perhotelan, restoran, listrik, gas dan air, bangunan, perdangangan dan home industri. Kualitas hidup masyarakat semakin baik dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Daftar Pustaka

Aris Ananta (1993) Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Mawardi dan Nur Hidayati, (2007), Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar IAD-ISD-IBD Untuk UIN, STAIN, PTAIS. Bandung: CV Pustaka Setia

Ida Bagus Mantra (1991), Pengantar Demografi : Yogyakarta: Nur Cahaya
Zuldafrial (2010), Demografi, Kesehataan Reproduksi dan Kebijakan Kependudukan. Pontianak: STAIN Press

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

Tugas Guru dalam Menilai dan Mengevaluasi

A. Arti Menilai dan mengevaluasi
Apa itu penilaian dan evaluasi ? Kedua kata ini tidak bisa dipisahkan, bilamana ada penilaian, maka harus ada evaluasi. Sebaliknya tidak ada evaluasi, bilamana tidak ada penilaian.Untuk dapat mengadakan penilaian, kita mengadakan pengukuran terlebih dahulu.
Sebagai contoh untuk menentukan mana pensil yang lebih panjang, kita ukur dulu kedua pensil itu dengan menggunakan penggaris. Setelah mengentahui berapa panjang masing-masing pensil itu, kita mengadakan penilaian dengan melihat bandingan panjang antara kedua pensil tersebut. Selanjutnya dapatlah kita mengatakan Ini pensil panjang dan ini pensil pendek.Maka pensil yang panjang itulah yang kita ambil.Ukuran ini bersifat kualitatif.
Contoh lain untuk menentukan mana jeruk yang manis, kita menggunakan ukuran “ besar, kuning dan halus kulitnya”. Ukuran ini bersifat kualitatif, berdasarkan pengalaman. Setelah membandingkan jeruk jeruk yang kita pilih dengan ukuranya tersebut, maka kita akan memilih jeriuk yang besar, kuning dan halus kulitnya sedangkan jeruk yang kecil, hijau dan kasar kulitnya tidak kita ambil karena berdasarkan pengalaman masam rasanya.
Dengan demikian kita mengenal dua macam ukuran, yaitu ukuran yang terstandar (meter, kilogram, takaran, dan sebagainya), ukuran tidak terstandar, ukuran perkiraan berdasarkan hasil pengalaman (jeruk manis adalah yang kuning, besar dan halus kulitnya).
Dua langkah kegiatan yang dilalui sebelum mengambil barang untuk kita, itulah yang disebut mengadakan evaluasi.yakni mengukur dan menilai. Kita tidak dapat melakukan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Mengadakan evaluasi meliputi kegiatan mengukur dan menilai.
Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, digunakan untuk menilai pencapaiam kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.(P.P RI Nomor: 19 Tahun 2005). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelengraan pendidikan, yang meliputi kinerja pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi : 1) Tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2) Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler 3) Hasil belajar peserta didik 4) Realisasi anggaran .(P.P RI Nomor: 19 Tahun 2005)
Penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar adalah kegiatan untuk menentukan mutu proses dan hasil berlajar dalam suatu satuan pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi berkaitan dengan proses dan hasil belajar siswa dengan menggunakan alat pengukuran berupa tes dan non tes.

B. Prinsip-Prinsip Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar
Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. (Prayitno dan Erman Amti ,1999). Prinsip adalah merupakan dasar, asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar seseorang berpikir atau bertindak (Zuldafrial,2009). Prinsip berarti dasar, asas atau kebenaran yang merupakan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang dijadikan pegangan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan. Perbuatan yang dilakuan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu akan dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Efektif artinya tepat sasaran dan efisein artinya dengan waktu, tenaga dan biaya yang ringan.
Adapun prinsip-prinsip penilaian secara umum adalah sebagai berikut:
1. Valid. Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dapat dipercaya, tepat dan sahih.Sebagai contoh apabila dalam pelaksanaan kurikulum digunakan pendekatan eksprimen maka kegiatan melakukan percobaan harus menjadi salah satu obyek yang dinilai.Ketika merencanakan penilaian guru memerlukan jaminan bahwa semua kegiatan telah berorientasi pada usaha untuk menyediakan informasi yang relevan dengan kompetensi dan indikator pencapaian hasilbelajar.
2. Mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan yang memotivasi bagi siswa yang berhasil dan sebagai pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang berhasil.
3. Berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum.
4. Adil dan obyektif. Penilaian harus adil terhadap semua siswa dan tidak membeda-bedakan latar belakang siswa yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Objektivitas penilaian bergantung dan dipengharuhi oleh faktor-faktor pelaksana, kriteria untuk skoring dan pembuatan keputusan pencapaian hasil belajar.Suatu tugas harus adil dan objektif untuk laki-laki dan petrempuan, siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda, menggunakan bahasa yang dapat difahami serta mempeunyai kriteria yang jelas dalam membuat keputusan atau menerapkan angka atau nilai.
5. Terbuka. Kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi berbagai kalangan sehinga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi fighak-fihak yang berkepentingan.
6. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, teratur, terus menerus, dan berkesinambungan unutk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar siswa. Hasil penilaian perlu dianalisis dan ditindaklanjuti. Penilaian hendaknya merupakan bagian yang integral dari proses pembelajaran.
7. Menyeluruh. Penilain terhadap hasil belajar siswa harus dilaksanakan menyeluruh, utuh, dan tuntas yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif serta berdasarkan pada berbagai teknik dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa. Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi aspek pengetahuan, sikap atau nilai,dan keterampilan, serta materi secara representatif sehingga hasilnya dapat dintegrasikan dengan baik.
8. Bermakna. Penilaian hendaknya mudah difahami dan bisa ditindak lanjuti oleh fihak-fihak yang berkepentingan. Hasil penilaian mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang men gandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat, dan tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang ditetgapkan.
Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. Obyektif, berarti penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian.
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender.
4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh fihak yang bersangkutan.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. Sistimatis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langklah-langkah baku.
8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
9. Akuntabel, berarti, penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. Aspek-Aspek Proses dan Hasil Belajar yang Dinilai
1. Evaluasi Proses Pembelajaran
Untuk menilai dan mengevaluasi sesuatu hal diperlukan suatu ukuran atau kriteria sebagai standar penilaian. Adapun standar penilaian proses pembelajaran berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggrakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang dapat dijadikan sasaran penilaian untuk mnentukan efektif tidaknyha proses pembelajaran yang berlangsung antara lain : 1) Kurikulu/materi; 2) Strategi dan metode pembelajaran; 3) Sarana pendidikan/media/sumber belajar; 4) Sistem administrasi; 5) Aktivitas belajar siswa dan 6) Lingkungan belajar siswa..

1) Kurikulum/materi
Kurikuluam atau materi pelajaran berkaitan dengan karektersitiknya yaitu mudah-sukarnya materi pelajaran di akses, mudah sukarnya materi pelajaran dipelajari atau diajarkan oleh guru, luas sempitnya materi pelajaran yang diajarkan.
Standar kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh guru dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum atau silabus mata pelajaran memerlukan sejumlah materi atau pokok bahasan yang akan disampaikan kepada siswa. Bilamana materi pelajaran ini sulit didapat baik oleh guru itu sendiri sebagai pengajar yang memerlukan persiapan dan perencanaan dalam mengajar dan siswa itu sendiri sebagai pelajar, maka hal ini akan menjadi faktor kendala yang dapat mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Belajar tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa juga dituntut untuk mendalami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru baik secara mandiri maupun secara kelompok.Oleh karena itu materi pelajaran dapat diakses oleh siswa baik di perpustakaan maupun melalui E-Learning.
2). Strategi dan metode mengajar guru
Strategi dan metode mengajar adalah pendekatan dan cara yang dipilih oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
Pemilihan strategi dan metode mengajar oleh guru memerlukan banyak pertimbangan antara lain: tujuan pembelajaran, siswa, materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar, media/sumber belajar dan evaluasi belajar. Walaupun guru dalam memilih strategi dan metode mengajar dengan mempertimbangkan komponen-komponen seperti tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kompetensi guru .
Aplikasi kompetensi guru seperti kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial dan kemampuan profesional sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran sisw. Kemampuan pedagogik pada dasarnya dalah kemampuan guru dalam melaksanakan strategi dan metode mengajar yang dipilih belumlah cukup namun masih diperlukan kemampuan lain seperti kemampuan kepribadian berupa sikap disiplin, tegas, adil, berwibawa. Kemampuan sosial dapat menghargai siswa, dapat membangun kepercayaan siswa, dapat memahami siswa. Kemampuan profesional, memahami kurikulum/silabus mata pelajaran dan menguasai materi mata pelajaran yang diampu dan mampu mengembangkannya.
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa proses pembelajaran bukanlah situasi pembelajaran yang sederhana, tapi merupakan suatu situasi yang kompleks, banyak faktor-faktor yang terlibat.Banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran.

3) Sarana pendidikan/media/sumber belajar
Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sarana dapat berupa media dan atau sumber belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh oleh guru sebaai alat dalam menyampaikan materi palajaran. Media dapat berupa buku teks, OHP, LCD, perpustakaan atau E.Learning. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai objek kajian dalam proses pembelajaran. Sumber belajar yang dirancang dan ada pula yang tidak dirancang. Sumber belajar yang dirancang seperti buku teks, LKS, modul dan buku ajar. Sedang kan sumber belajar yang tidak dirancang adalah ligkungan sosial dan lingkungan fisik yang ada di sekitar siswa.
Ketersediaan sarana/media/ sumber belajar akan sangat membantu terlaksananya proses pembelajaran yang mendidik. Siswa akan dapat dengan mudah mempelajari dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru baik secara terbimbing maupun secara mandiri.

4) Sistem administrasi
Sistem adminsitrasi dimaksudkan adalah penyusunan jadwal belajar oleh sekolah, program tahunana, program semester dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) yang disusun oleh guru.
Penyusunan jadwal pelajaran, mata pelajaran sangat menentukan kefektifan proses pembelajaran oleh guru. Ada mata pelajaran-mata pelajaran tertetu yang cocok dijawalkan pada pagi hari dan tidak cocok pada siang hari. Sebagai contoh misalnya mata pelajaran IPA dan Olah raga.
Program tahunan, semester dan RPP disusun agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan terarah pada tujuam pembelajaran yang ingin dicapai. Program ini disusun berdasarkan silabus mata pelajaran.
Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada RPP yang telah disusun oleh guru berdasarkan silabus mata pelajaran. Prakteknya di sekolah, tidak semuan guru dalam menyusun RPP sesuai dengan tuntutan silabus. Tidak semua guru dalam memilih strategi dan metode mengajar sesuai dengan tuntutan kegiatan belajar mengajar dan indikator yang terdapat di dalam silabus mata pelajaran. Ini akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator dan kompetensi dasar yang diinginkan terbentuk pada siswa sebagai hasil belajar.

5) Aktivitas belajar siswa
Belajar akan berhasil bila diikuti oleh aktivitas belajar yang intensif. Aktivitas belajar dapat berupa aktivitas fisik maupun aktivitas mental. Aktivitas fisik seperti mencatat, menggambar,meringkas, mengetik, menyusun, memperhatikan, mengerjakan tugas dan lain-lain. Aktivitats mental seperti mengingat, menjelaskan, mengaplikasikan, menghubung-hubungkan, menguraikan dan menilai. Pada dasarnya kedua aktivitas ini hanya dapat dipisahkan secara teoritis, namun dalam prakteknya berjalan secara simultan dan sinergis.

2. Evaluasi Hasil Belajar
a. Arti Belajar
Belajar pada dasarnya adalah merupakan suatu proses mental karena orang yang belajar perlu memikir, menganalisa, mengingat, dan mengambil kesimpulan dari apa yang dipelajari. Sehubungan dengan itu terdapat bermacam-macam pendapat tentang apa yang dimaksud dengan belajar. Dibawah ini akan diketengahkan beberapa pendapat tentang belajar yang dikemukakan oleh beberapa aliran psikologi.
1). Menurut aliran psikologi koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike, belajar adalah merupakan usaha untuk membentuk hubungan antara perangsang dan reaksi. Menurut pendapat ini orang belajar karena menghadapi masalah yang harus dipecahkan.Masalah itu merupakan perangsang atau stimulus terhadap individu. Kemudian individu itu mengadakan reaksi terhadap rangsangan itu dan bilamana reaksi itu berhasil, maka terjadilah hubungan perangsang dan reaksi dan terjadilah peristiwa belajar.
2). Belajar menurut aliran fungsionalisme adalah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi atau situasi situasi yang terdapat di sekitar kita. Dalam pengertian menyesuaikan diri itu termasuk mendapatkan kecekatan kecekatan dan sikap yang baru.
3). Aliran behaviorisme dan psicho-reflexologi menganggap belajar sebagai usaha untuk membentuk reflex-reflex baru. Bagi aliran ini belajar adalah perbuatan yang berwujud rentetan gerakan reflek dan dengan adanya conditioning. Rentetan gerakan-gerakan reflek itu dapat menimbulkan reflek reflek buatan.
4). Menurut aliran psikologi asosiasi, belajar adalah merupakan usaha untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru. Peristiwa dipandang sebagai masalah yang harus dipecahkan berdasarkan tanggapan-tanggapan yang telah ada. Orang mendapatkan hubungan antara tanggapan tanggapan itu dan hubungan antara tanggapan tanggapan dengan obyek yang dipecahkan.
5). Para ahli psikologi pikir dan psikologi gestalt mengatakan bahwa belajar adalah merupakan suatu proses yang aktif, yang dimaksud dengan aktif disini bukan hanya aktivitas yang tampak seperti gerakan gerakan anggota anggota badan tetapi juga aktivitas aktivitas mental seperti persepsi berpikir, mengingat ingat dan sebagainya.
6). Psikologi dalam dan Klinis mengemukakan belajar adalah suatu usaha untuk mengatasi ketegangan-ketegangan psichis. Bila orang ingin mencapai tujuan dan ternyata mendapatkan rintangan, maka hal itu bisa menimbulkan ketegangan. Ketegangan itu baru bisa berkurang bila rintangan itu di atasi, dan usaha mengatasi rintangan itulah yang dinamakan belajar.
Dari uraian di atas, menunjukan bahwa adanya pendapat yang bermacam macam mengenai apa yang dimaksud dengan belajar. Namun demikian disamping adanya perbedaan perbedaan mengenai prumusan tentang arti belajar tersebut, tetapi kalau kita kaji dan analisa secara dalam maka terdapat kesamaan kesamaan mengenai aspek aspek yang terdapat dalam proses kegiatan belajar sebagaimana yang dikemukakan oleh J.L. Mursell sebagai berikut :
It has revealed a number or specipic or emphasis in the general orientation more define 1) Learning is assentially purposive. It is meaningful in the sense that it matters to the learner. 2) The basic process of learning is one of exploration and discovery, not of routine repetition. 3) The out come or result achieved by learning is always the emergence of insight or under standing or intelegible respond. 4) That result is not tied to the situation in which it was achieved, burt can be used also in other situation.
Sesuai dengan pendapat J.L. Mursell, maka aspek aspek yang terdapat dalam kegiatan proses belajar adalah :
1). Bahwa belajar itu bertujuan. Adanya tujuan itu akan nyata apabi;a murid dihadapkan masalah. Ia bertujuan memecahkan masalah itu. Ia terlibat dalam pemecahan masalah itu.
2). Bahwa belajar itu prosesnya berlangsung dengan penyelidikan dan penemuan, bukan berlangsung secara ripititif. Seorang yang belajar perlu dihadapkan pada sesuatu masalah. Untuk dapat memecahkan masalah itu perlu adanya penyelidikan dan penemuan pemecahannya.
3). Bahwa hasil belajar adalah munculnya pemahaman, munculnya pengertian, munculnya respond yang berakal.
4). Bahwa hasil belajar itu tidak hanya terikat pada situasi munculnya pemahaman saja, tetapi dapat digunakan pada situasi lain.
Dengan demikian seseorang dikatakan belajar, apabila menghadapi masalah yang harus dipecahkan. Untuk memecahkan masalah tersebut tentu saja diperlukan cara atau jalan untuk memecahkannya dengan mencari keterangan-keterangan atau data yang diperlukan. Kemudian keterangan ataupun data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dihubungkan dengan masalah yang dihadapi sehingga apabila terdapat kesesuaian akan muncul pemahaman dan dengan dengan demikian masalahpun akan terpecahkan. Bilamana telah sampai pada tingkat pemahaman ini, maka seseorang yang belajar akan dapat memecahkan masalah ini dalam situasi yang bagaimanapun dan dimanapun. Peristiwa ini dalam belajar dikenal dengan istilah transfer of learning atau tarnfer of training. Dengan munculnya pemahaman maka sesuatu yang dipelajari pada sesuatu situasi akan dapat diterapkan pada situasi yang lain. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang nyata antara pengertian tranfer of learning dengan application (pengeterapan). Apabila tidak terjadi transfer dalam belajar berarti belajarnya gagal. Kegagalan dalam transfer disebabkan dalam belajar hanya mentitik beratkan kepada belajar secara memorisasi, secara ripitatif, bukan secara insight (pemahaman).
Sehubungan dengan itu ada sementara pendapat yang membedakan adanya dua macam proses kegiatan belajar yaitu connection formaing dan rationall learning. Proses belajar connection forming adalah proses belajar yang dilaksanakan oleh mereka yang lemah berfikir (feeble minded human) yaitu dengan menghafal fakta-fakta. Sedangkan belajar rationall learning adalah belajar yang dilakukan dengan jalan pemahaman.
Berdasarkan urian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila terjadi perubahan dalam tingkah laku (respond). Dengan demikian apabila tidak terjadi perubahan dalam respond tidak ada perbuatan belajar. Perbuatan-perbuatan (tingkah laku) di mana ada prubahan dalam respond adakalanya perbuatan yang menuju kemunduran dan adakalanya menuju ke perkembangan. Dalam hal ini perbuatan belajar berwujud adanya perubahan dalam respod yang menuju ke proses perkembangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pinsent ” Learning is process of development and we can define it as a process of developmen which result in the modifications of respond “ .
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa belajar adalah merupakan suatu proses perubahan. Perubahan-perubahan itu tidak hanya perubahan lahir tetapi juga perubahan batin, tidak hanya perubahan tingkah lakunya yang nampak tetapi juga perubahan –perubahan yang tidak dapat diamati. Perubahan- perubahan itu buka perubahan yang negatif tetapi perubahan yang positif yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau ke arah pebaikan.
Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pada peserta didik sebagai hasil dari suatu proses belajar yang dilakukan oleh guru di sekolah, maka perlu adanya evaluasi hasil belajar.

b. Domain Hasil Belajar
Evaluasi hasil belajar di sekolah meliputi tiga domain yaitu domain cognitive, affective dan psychomotor. Domain cognitive adalah kemampuan dalam berfikir, domain affective adalah kemampuan dalam bersikap dan domain psychomotor adalah kemampuan motorik.
Bentuk prilaku yang diukur berdasarkan tingkat kemampuan domain masing-masing sesuai dengan ranah tujuan pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Bloom sebagai berikut:
1). Cognitive Domain yaitu: a) Pengetahuan, aspek ini mengacu pada kemampuan mengenal/mengingat materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada hal-hal yang sukar. Pada umumnya unsur pengetahuan ini menyangkut hal-hal yang perlu diingat seperti : batasan, peristilahan, pasal, hukum, dalil, rumus, nama orang, nama tempat, dan lain lain; b) Pemahaman, aspek ini mengacu pada kemampuan memahami makna materi yang dipelajari. Pada umumnya unsur pemahaman ini menyangkut kemampuan menangkap makna suatu konsep, yang ditandai antara lain dengan kemampuan menjelaskan arti suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni penerjemahkan (misalnya dalam lambang ke arti), penafsiran, dan ekstrapolasi (menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui): c).Penerapan, aspek ini mengacu pada kemampuan menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki pada situasi yang baru, yang menyangkut penggunaan aturan, prinsip, dan sebagainya, dalam memecahkan persoalan tertentu. Jadi dalam aplikasi harus ada konsep, teori, hukum, rumus, kemudian diterapkan atau digunakan dalam memecahkan suatu persoalan; d). Analisis, aspek ini mengacu pada kemampuan mengkaji atau menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen atau bagian-bagian yang lebih sepesifik, serta mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian yang satu dengan yang lain, sehingga struktur dan aturannya dapat lebih difahami. Kemampuan ini merupakan akumulasi atau kumpulan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi; e). Sintesis, aspek ini mengacu pada kemampuan memadukan berbagai konsep atau komponen, sehinga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sentisis adalah lawan dari analisis.; f).Evaluasi, aspek ini mengacu pada kemampuan memberikan pertimbangan atau penilaian terhadap gejala/peristiwa berdasarkan norma-norma atau patokan-patokan tertentu. Hasil belajar dalam tingkatan ini merupakan hasil belajar yang tertinggi dalam domain kognitif, sehingga memerlukan semua tipe hasil belajar tingkatan sebelumnya (pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sentisis ).
2). Affective Domain yaitu: a). Kemauan menerima/Penerimaan, aspek ini mengacu pada kesediaan menerima dan menaruh perhatian terhadap nilai tertentu, seperti kesediaan menerima nilai-nilai disiplin yang berlaku di sekolah; b) Kemampuan menanggapi/Pemberian respond, aspek ini mengacu pada kecenderungan memperlihatkan reaksi terhadap norma tertentu, menunjukan kesediaan dan kerelaan untuk merespond, serta merasakan kepuasan dalam merespons, seperti misalnya mulai berbuat sesuai dengan tata tertib disiplin yang telah diterimanya.; c). Berkeyakinan/Penghargaan, aspek ini mengacu pada kecenderungan menerima suatu norma tertentu, menghargai suatu norma, serta mengikat diri pada suatu norma. Siswa, misalnya, telah memperlihatkan prilaku disiplin yang menetap dari waktu ke waktu.; d). Penerapan karya/Pengorganisasian, aspek ini mengacu pada proses membentuk suatu konsep tentang suatu nilai serta menyusun suatu sistem nilai dalam dirinya. Pada taraf ini seseorang mulai memilih nilai-nilai yang ia sukai, misalnya tentang norma-norma disiplin tersebut, dan menolak nilai-nilai yang lain.; e).Ketekunan/ketelitian /Karakterisasi, Aspek ini mengacu pada proses mewujudkan nilai-nilai dalam pribadi sehingga merupakan watak, di mana norma itu tercermin dalam pribadinya. Dalam taraf ini prilaku disiplin, misalnya betul-betul telah menyatu dalam dirinya. Aspek ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam domain afektif.
3). Psikomotor Domain yaitu: a) Persepsi, aspek ini mengacu pada penggunaan alat dria untuk memperoleh kesadaran akan suatu objek/gerakan dan mengalihkannya ke dalam kegiatan/perbuatan. Dalam bermain bulu tangkis, misalnya siswa menggunakan indera penglihatan, pendengaran, dan sentuhan untuk dapat menyadari unsur-unsur fisik dari permainan tersebut. Aspek ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam domain psikomotor; b) Kesiapan ( set ), aspek ini mengacu pada kesiapan memberikan respon secara mental, fisik maupun perasaan untuk suatu kegiatan. Kesiapan fisik dan mental pada saat seseorang mengambil ancang-acang sebelum melakukan pukulan service pada permainan bulu tangkis, misalnya, merupakan contoh dari aspek kesiapan ( set) ini. Aspek ini berada satu tingkat di atas persepsi; c) Respons terbimbing, aspek ini mengacu pada pemberian respons sesuai dengan contoh perilaku/gerakan-gerakan yang diperlihatkan /didemonstrasikan sebelumnya. Siswa yang mempraktekan pukulan-pukulan service dengan cara tertentu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diperlihatkan oleh gurunya, merupakan sal;ah satu contoh dari respons terbimbing. Aspek ini berada satu tingkat di atas kesiapan/set; d) Mekanisme, aspek ini mengacu pada keadaan dimana respons fisik yang dipelajari telah menjadi kebiasaan. Siswa yang selalu melakukan pukulan service dengan cara-cara tertentu sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya, merupakan contoh dari aspek mekanisme. Aspek ini berada satu tingkat di atas respons tetrbimbing; e) Respons yang kompleks, aspek ini mengacu pada pemberian respons ataun penampilan perilaku/gerakan yang cukup rumit dengan terampil dan efisien. Siswa yang dapat bermain bulu tangkis dengan pukulan-pukulan service yang akurat, tanpa membuat kesalahan selama permainan, merupakan contoh respons yang kompleks. Aspek ini berada satu tingkat di atas mekanisme; f). Adaptasi, aspek ini mengacu pada kemampuan menyesuaikan respons atau perilaku/gerakan dengan situasi baru. Sebagai contoh, setelah menguasai cara-cara bermain bulu tangkis dengan lawan-lawan tertentu, siswa dapat menerapkan/menggunakan keterampilan yang telah dikuasainya dalam menghadapi lawan-lawan yang lain.Aspek ini berada satu tingkat di atas respons yang kompleks; 7). Originasi, aspek ini mengacu pada kemampuan menampilkan dalam arti menciptakan perilaku/gerakan yang baru. Setelah cukup lama belajar dan berlatih bulu tangkis, siswa dapat menciptakan cara melakukan pukulan service yang unik, berbeda dari yang lain. Aspek ini menduduki tingkatan yang paling tinggi dalam domain psikomotor.
Penilaian aspek cognitive dalam bentuk tes yaitu tes lisan dan tes tertulis atau tes hasil belajar. Penilaian afektif penilaian dalam bentuk tes sikap, minat, motivasi, nilai dan moral. Penilaian psikomotorik penilaian dalam bentuk unjuk kerja atau perbuatan.
Materi bahan ajar mata pelajaran yang dinilai berkaitan denga aspek cognitive, affective dan psikomotor domain adalah fakta, konsep, teori, prinsip, prosedur yang berkaitan dengan materi ajar yang telah disampaikan sesuai dengan standar kompetensi dasar, kompetensi dasar dan indikator yang telah dirumuskan dalam silabus maata pelajaran.

3. Prosedur Penilaian dan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar
Berdasarkan arti kata prosedur adalah saluran, proses,strategi, langkah dan garis haluan. Secara konsepsual prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu akativitas. Prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur adalah rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap. Prosedur juga dapat diartikan sebagai serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut pendapat pakar prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya yang berkaitan dengan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.
Berdasarkan pendapat di atas maka prosedur dapat diatikan sebagai tata cara kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berupa langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan terpola.
Ditinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Dengan demikian penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dalam penilaian Pendidikan, mencangkup tiga sasaran utama yakni program pendidikan, proses belajar mengajar dan hasil-hasil belajar.
Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu.( Sudjana, 2005 ). Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa.Hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.
Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 63 Ayat 1) . Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan sebagai berikut:
a). Menentukan Kriteria Ketuntasan Minilal (KKM) setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
b). Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
c). Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
d). Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
e). Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
f). Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
g). Menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
h). Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
i). Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
j). Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria: 1). Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 2).Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; 3). Lulus ujian sekolah/madrasah; 4). Lulus Ujian Nasional.
k. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.
l. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional .
Penilaian proses dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektifitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran.Penilaian proses belajar mengajar menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru-siswa dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Penilaian proses belajar berkaitan dengan paradigma bahwa dalam kegiatan belajar kegiatan utama terletak pada siswa, siswa yang secara dominan berkegiatan belajar mandiri dan guru hanya melakukan pembimbingan. Dalam konteks ini guru harus memantau berbagai kesukaran siswa dalam proses belajar tersebut setiap pertemuan. Sedangkan untuk mengukur hasil belajar dilakukan ulangan harian, tengah semester, dan akhir semester.
Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar adalah tata cara kerja yang dilakukan oleh guru untuk melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar siswa berupa langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan terpola sebagai berikut:
a. Mengkaji Materi Pembelajaran
Tahap pertama yang harus dilakukan guru sebagai penilai adalah mempelajari dan mengkaji materi pembelajaran dari satu atau lebih kompetensi dasar. Kajian materi ini dapat dilakukan melalui beberapa referensi untuk memperoleh bahan secara komprehensif dari beragam sumber dengan bertolak pada kompetensi yang diharapkan.
b. Memilih Teknik Penilaian
Tahap kedua memilih atau menentukan teknik penilaian sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Secara garis besar, teknik penilaian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penilaian melalui tes dan non tes. Sekolah biasanya para guru banyak menggunakan teknik pertama, yaitu dengan tes. Dalam menentukan keakuratan perlu dipertimbangkan proporsi kemampuan yang diukur, tingkat kesukaran dan daya beda setiap butir soal. Pemberian nilai dengan cara tes lebih mudah dibandingkan dengan non tes
c. Perumusan Kisi – Kisi
Tahap ketiga merumuskan dan membuat matrik kisi-kisi sesuai dengan teknik penilaian yang telah ditentukan. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai informasi dan ruang lingkup dari materi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menulis soal atau matriks soal menjadi tes. Pembuatan kisi-kisi memiliki tujuan untuk menentukan ruang lingkup dalam menulis soal agar menghasilkan perangkat tes yang sesuai dengan indikator.
Kisi kisi dibuat berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai serta bentuk tes yang akan diberikan kepada peserta didik. Tes dapat berbentuk tes objektif benar-salah, pilihan ganda atau tes uraian serta non tes berupa penilaian afektif dan psikomotorik.
Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Dengan adanya kisi-kisi penulisan soal menjadi terarah, komprehensif dan representatif. Dengan pedoman kepada kisi-kisi penyusunan soal menjadi lebih mudah dan dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes.
Syarat penyusunan kisi-kisi adalah: 1). Dapat mewakili isi silabus atau kurikulum; 2). Komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami; 3). Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya sesuai bentuk soal yang ditetapkan; 4). Sesuai dengan indikator.
Komponen kisi-kisi: 1). Komponen Identitas; 2). Jenis Pendidikan dan jenjang Pendidikan; 3). Mata pelajaran; 4). Tahun ajaran; 5) Jumlah soal; 6). Bentuk soal; 7). Standar Kompetensi; 8). Kompetensi Dasar; 9). Indikator
Dalam pembuatan kisi-kisi harus mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang mengacu kepada teori Bloom sebagai berikut:
1). Cakupan yang diukur dalam ranah kognitif adalah: a). Ingatan (C1) yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat. Ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, urutan, metode; b). Pemahaman (C2) yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal. Ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, menginterprestasikan; c). Penerapan (C3), yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring & menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi baru/nyata. Ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasikan, mengubah struktur; d). Analisis (C4), Kemampuan berfikir secara logis dalam meninjau suatu fakta/ objek menjadi lebih rinci. Ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, mengkategorikan; e). Sintesis (C5), Kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru. Ditandai dengan kemampuan mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, mengkhususkan; f). Evaluasi (C6), Kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap sustu situasi, sistem nilai, metoda, persoalan dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan. Ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan dan menentukan.
2). Cakupan kemampuan yang diukur dalam ranah afektif adalah: a). Menerima (A1), meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian; b). Merespon (A2), meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, mematuhi peraturan; c). Menghargai (A3), meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai; d).Mengorganisasi (A4),meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai; e). Karakteristik suatu nilai (A5), meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya
3). Cakupan kemampuan yang diukur dalam ranah psikomotorik adalah: a) gerak refleks; b) gerak dasar fundamen; c) keterampilan perseptual; diskriminasi kinestetik, diskriminasi visual, diskriminasi auditoris, diskriminasi taktis, keterampilan perseptual yang terkoordinas; d) keterampilan fisik; e) gerakan terampil; f) komunikasi non diskusi (tanpa bahasa-melalui gerakan) meliputi: gerakan ekspresif, gerakan interprestatif.
d. Penulisan Butir Soal
Tahap keempat, menulis dan membuat butir-butir soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan bentuk soal yang telah ditentukan. Bila menggunakan teknik non tes, maka diperlukan untuk membuat pedoman pengisian instrumen. Misalnya untuk observasi atau wawancara.
e. Penimbangan/Reviewe
Dalam tahap ini, butir soal dan atau pedoman yang telah disusun, ditimbang secara rasional (analisis rasional oleh); dibaca, ditelaah dan dikaji kembali butir-butir soal dan atau pedoman yang dibuat telah memenuhi persyaratan.
f. Perbaikan
Pedoman diperbaiki sesuai dengan hasil penimbangan, bagian-bagian mana yang perlu dikurangi atau ditambah kalimat atau kata-katanya perbaikan inipun biasanya didasarkan kepada pemikiran peserta didik untuk memahami isi dari kalimat yang diberikan, hal ini mengandung arti bahwa kalimat yang disusun hendaknya mudah di pahami oleh para peserta didik .
g. Uji-coba dan Penggandaan.
Uji-coba terhadap tes/soal yang dibuat adalah untuk menentukan apakah butir soal yang dibuat telah memenuhi kriteria yang dituntut, sudahkah mempunyai tingkat ketetapan, ketepatan, tingkat kesukaran dan daya pembeda yang memadai. Untuk bentuk tes kriterianya dituntut adalah tingkat ketepatan (validitas) dan ketetapan (reliabilitas) sehingga diperoleh perangkat alat tes ataupun non tes yang baku (standar)
h. Diuji (diteskan)
Setelah diperoleh perangkat alat tes ataupun non tes yang memenuhi persyaratan sudah barang tentu perangkat alat ini diorganisasikan, disusun berdasarkan pada bentuk-bentuk atau model-model soal bagi perangkat tes, dan untuk perangkat non tes.Setelah perangkat tes maupun non tes digandakan kemudian siap untuk diujikan.
i. Pemberian Skor
Lembar jawaban peserta didik dikumpulkan dan disusun berdasarkan nomer induk peserta didik untuk memudahkan dalam memasukkan skor peserta didik. Kemudian dilakukan pemberian skor sesuai dengan kunci jawaban, sehingga diperoleh skor setiap peserta didik. Untuk bentuk soal objektif diberi skor 1 jika benar dan 0 jika salah, sedangkan skor bentuk essay bergantung kepada tingkat kesulitan soal. Berdasarkan hasil tes akan diketahui skor masing-masing peserta atau skor siswa.
j. Putusan.
Setelah pengolahan data skor hasil tes sampai pada menafsirkan, guru/skolah atau team penilai ujian memperoleh putusan akhir dari kegiatan penilaian. Putusan yang diambil diharapkan obyektif sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditentukan. Putusan tersebut tuntas-tidak tuntas, naik kelas-tidak naik kelas dan lulus-tidak lulus.

DAFTAR BACAAN

Anonim. (1977). Ki Hajar Dewantara, Bagian I- Pendidikan, Bagian II-Kebudayaan. Yogyakarta : Majelis Persatuan Taman Siswa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta : Mendiknas

Suharsimi Arikunto. (1993). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Zuldafrial. (2009). Strategi dan Pendekatan Pengelolaan Kelas. Pontianak: Pustaka Abuya

————–( 2011). Keterampilan Komunikasi Pendidikan. Pontianak: STAIN Press Pontianak
————–(2013), Perencanaan Pengajaran Geografi, Pontianak: STAIN Press Pontianak

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

A. Masyarakat
1. Arti Masyarakat
Menurut Smith, Stanley dan Shores dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013: 7) mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok yang berbeda. Mengacu pada definisi tersebut, ada dua hal yang terkandung di dalamnya yaitu: (a) Masyarakat itu kelompok yang terorganisasi; dan (b) Masyarakat merupakan kelompok yang berfikir tentang dirinya sendiri yang berbeda dengan kelompok orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka orang yang berjalan bersama-sama atau duduk bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang tidak berfikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah masyarakat. Znaniecki mendefinisikan masyarakat sebagai suatu system yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama perode waktu tertentu dari suatu generasi. Sedangkan Paul B. Horton dan C. Hunt mendefinisi masyarakat adalah kumpulan manusia yang secara relatif dapat hidup secara berkelompok dalam jangka waktu yang lama, mereka relatif mandiri, punya wilayah tersendiri untuk ditinggali, kebudayaan mereka sama dan selalu beraktivitas dalam kelompok.
Berdasarkan pendapat diatas masyarakat diartikan sebagai kumpulan orang yang hidup bersama secara terorganisir dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama mempunyai kebudayaan yang relatif sama.
Kehidupan kolektif dalam suatu masyarakat memiliki ciri khas sebagai berikut: (1) pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam sub-kesatuan atau golongan individu dalam kolektif untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup; (2) ketergantungan individu kepada individu lain dalam kolektif karena adanya pembagain kerja tadi; (3) kerjasama antar idivividu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi ; (4) komunikasi antar individu yang diperlukan antar warga kolektif dan para individu dari luar.
2. Unsur-Unsur Masyarakat
Adanya berbagai wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan istilah-istilah yang berbeda untuk tiap kesatuan itu. Selain istilah “ masyarakat “ yang lazim dipakai, ada istilah-stilah khusus untuk menyebutkan kesatuan-kesatuan khusus dalam masyarakat yaitu “ kategori sosial “, “ golongan sosial “, “ komunitas “, “ Kelompok, dan “ perkumpulan “.
Masyarakat seperti telah disebutkan di atas, istilah yang dalam bahasa Inggris disebut society berasal dari bahasa latin socius yang berarti kawan. Ini paling lazim dipakai dalam tuisan-tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari untuk menyebutkan kesatuan hidup manusia. “ Masyarakat “ sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka, yang artinya “ ikut serta, berperan serta “.
Apa yang disebut masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki sarana darn prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi. Suatu negara moderen adalah contoh dari suatu kesatuan manusia yang memiliki berbagai jenis sarana dan prasarana seperti misalnya suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan-jalan raya, kereta api, perhubungan udara, media elektronika, media cetak, dan lain-lain. Sehingga para warga negaranya dapat berinteraksi secara intensif. Warga suatu negara dengan wilayah yang kecil tentu memiliki potensi untuk berinteraksi secara lebih itensif daripada negara dari suatu negara yang sangat luas, terutama apabila negara tersebut terdiri dari banyak pulau yang terpencar seperti halnya negara kita.
Perlu kiranya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi merupakan masyarakat, sebab suatu masyaraat harus memiliki suatu ikatan khusus. Orang-orang berkerumun mengelilingi seorang tukang jual jamu di pasar umumnya tidak disebut masyarakat, karena walaupun mereka ada kalanya berinteraksi secara terbatas, mereka tidak memiliki ikatan lain kecuali perhatian terhadap penjual jamu itu. Demikian pula orang orang yang menonton pertandingan sepak bola atau orang orang dalam jumlah besar yang dapat kita jumpai di mana-mana tidak dapat disebut masyarakat. Untuk kumpulan orang itu kita pakai istilah “ kerumunan “.
Ikatan yang menyebabkan suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang menyangkut semua asek kehidupan dalam batas kesatuan tersebut, yang sifatnya khas, mantap, dan berkesinambungan, sehingga menjadi adat istiadat. Warga suatu asrama pelajar, para mahasiswa suatu akademi kedinansan atau suatu sekolah tidak daat disebut masyarakat karena walaupun kesatuan manusia yang terdiri dari murid guru, pegawai, serta para karyawan lainnya terikat serta diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah, sistem norma itu hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas, sementara sebagai kesatuan manusia asrama, atau sekolah hanya bersifat sementara (tidak berkesinambungan)
Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta kontinyuitas waktu, warga sutu masyarakat juga harus memiliki suatu ciri lain, yaitu rasa identitas bahwa mereka merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Ciri ini memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau murid di suatau sekolah, tetapi tidak hanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak hanya kontinyuitas menyebabkan bahwa mereka tidak disebut masyarakat. Sebaliknya suatu negara, kota, atau desa memiliki keempat ciri itu yaitu (1) interaksi antar warga; (2). Adat istiadat, norma,norma, hukum serta auran-aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warga; (3.) Kontinuitas dalam waktu;.(4) rasa identitas yang kuat yang mengikat suatu warga. Itulah sebabnya suatu negara, kota, atau desa dapat kita sebut masyarakat misalnya masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Belanda, Msyarakat desa Trunyan dan sebagainya.
Memperhatikan keempat ciri di atas, maka masyarakat dapat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
Guru besar sosiologi Universitas Gajah Mada M.M. Djojodigoeno membedakan antara konsep masyarakat dalam arti luas dan masyarakat dalam arti sempit. Berdasarkan konsep Djojodigoeno itu masyarakat Indonesia adalah masyarakat dalam arti luas dan masyarakat desa atau kota tertentu, maupun masyarakat warga kelompok kekerabatan dadia, marga atau suku adalah masyarakat dalam arti sempit. Sementara itu Ferdinand Tonnies dalam J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007) membagi masyarakat atas dua tipe yaitu: pertama, geminschaft (hubungan primer) bentuk kehidupan bersama yang anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan persatuan batin yang nyata dan organis. Ditemukan dalam kehidupan masyarakat desa, keluarga dan kerabat. Kedua, gessellschaft (hubungan sekunder), merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggotanya mempunyai hubungan sifat pamrih dan dalam jangka waktu pendek, bersifat mekanis. Ditemukan dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik.
Suatu masyarakat tidak dapat difahami tanpa mengetahui sumber-sumber kekuasaan di dalamnya (Abdullah Idi dan Safarina, 2013: 63).Setiap masyarakat memiliki tokoh atau kelompok berkuasa dalam mengambil keputusan dan mlaksanakannya berdasarkan otoritas yang ada padanya. Kekuasaan digunakan untuk mengendalikan orang agar diperoleh ketertiban dan pengawasan atas tindakan orang. Tentu saja kekuasaan itu dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jika kekuasaan itu jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab tentu sangat merugikan masyarakat. Suatu kekuasaan itu dapat dipegang oleh pemerintah, bank, industri, pengsaha, universitas, keluarga kaya, golongan agama, ketua adat dan lain sebagainya.Dalam masyarakat minang (Bukit Tinggi dan Padang umumnya) kekuasaan dipegang oleh para ulama, meskipun dalam prakteknya pemerintah (umara) yang menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat Batak dominan dikendalikan oleh para pemangku adat. Pemberian hukuman terhadap pelanggaran kebiasaan turun temurun oleh pemangku adat lebih disegani daripada aparat setempat.
3. Satuan-Satuan Sosial dalam Masyarakat
Komuniti dan Komunitas. Keduanya adalah wujud-wujud satuan-satuan sosial dalam masyarakat yang kongkrit yang memilikki ikatan berdasarkan suatu sistem adat-istiadat yang sifatnya kontinyu dan berdasarkan rasa identitas bersama yang dimiliki serta terikat oleh suatu lokasi yang nyata dan kesadaran wilayah yang kongkrit.
Kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas dan loyalitas terhadap komunitas sendiri merupakan ciri-ciri komunitas, dan pangkal dari perasaan patriotisme, nasionalisme dan lain-lain umumnya menyangkut negara. Memang suatu negara adalah wujud dari suatu komunitas yang paling besar. Selain Negara, kesatuan-kesatuan sosial, seperti kota, desa, RW, atau RT juga cocok dengan definisi kita mengenai komunitas yaitu suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan suatu sistem adat-istiadat dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.
Di atas kesatuan hidup manusia di suatu negara, kota atau desa, juga kita sebut masyarakat. Dengan demikian apakah konsep masyarakat sama dengan konsep komunitas ? Keduanya memang tumpang tindih, tetapi masyarakat adalah istilah umum bagi suatu kesatuan hidup manusia karena itu sifatnya lebih luas, yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat serta rasa identitas bersama, sedangkan komunintas bersifat khusus, karena adanya ikatan lokasi dan kesadaran wilayah.
Beberapa ahli antropologi Indonesia membedakan antara komuniti dengan komunitas. Komuniti tumbuh mulai dari kehidupan berkelompok para nenek moyang pendirinya yang kemudian berkembang menjadi makin besar secara kontinyu selama beberaa generasi. Komunitas adalah kehidupan-kehidupan berkelompok yang dengan sengaja dibentuk karena berbagai alasan yang baik yang dipaksakan maupun yang tidak, dan kemudian berkembang menjadi mantap dan besar selama beberaa generasi.
Dengan demikian suatu Banjar yang merupakan desa yang tradisonal di Bali sejak beberapa generasi merupakan komuniti, dan desa trasmigrasi atau kompleks perumahan di kota yang dibangun oleh suatu perusahaan pengembang adalah komunitas.
Kategori Sosial. Masyarakat sebagai kolektif manusia yang sangat umum sifatnya, mengandung kesatuan-kesatuan sosial yang sifatnya lebih khusus, tetapi belum tentu memiliki syarat-syarat pengikat yang sama dengan masyarakat. Kesatuan sosial yang tidak memiliki syarat-syarat pengikat itu sehingga mirip dengan kerumunan adalah kategori sosial yang tidak memilikki sifat-sifat suatu masyarakat.
Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terjadi karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri obyektif yang dapat dikenakan pada para warga atau anggotanya. Ciri-ciri obyektif itu biasanya dikenakan oleh fihak luar dan yang sering tidak disadari oleh yang bersangkutan sendiri, untuk suatu maksud tertentu. Misalnya dalam hukum suatu negara ditentukan bahwa ada kategori warga yang berumur di atas 18 tahun dan kategori warga yag berumur dibawah 18 tahun untuk membedakan warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemiliham umum dan yang tidak. Ada pula kategori orang yang memiliki mobil dan kategori yang tidak memilikinya untuk menentukan siapa yang harus membayar sumbangan wajib dan siapa yang tidak. Demikian pula ada beragam penggolongan berdasarkan ciri-ciri obyektif untuk berbagai maksud yang berbeda, misalnya kategori pegawai negeri untuk menentukan banyaknya hadiah lebaran yang harus disediakan, atau kategori dibawah anak umur 17 tahun untuk larangan menonton film orang dewasa dan sebagainya.
Selain ciri obyektif yang dikenakan fihak luar biasanya tidak ada unsur lain yang mengikat suatu kategori sosial. Kategoi sosial anak dibawah umur 17 tahun misalnya biasanya tidak terikat oleh suatu orientasi sosial dan tidak memiliki potensi yang dapat mengembangkan suatu interaksi diantara mereka, tidak memiliki identitas karena penggolongan itu dilakukan fihak luar dengan batasan yag umumnya tidak mereka sadari sendiri, tidak terikat kesatuan adat maupun sistem nilai atau norma tidak mempunyai lokasi, tidak terorganisasi dan tidak memunyai pimpinan.
Golongan Sosial. Berbeda dengan kategori sosial dalam buku-buku pelajaran antropologi atau sosiologi dalam bahsa asing konsep golongan sosial jarang dipisahkan dari konsep kategori sosial dan bersama-sama disebut dengan istilah social category dan memang dianggap sebagai satu konsep. Namun kita sebaiknya memisahkan antara kedua konsep itu karena kategori sosial dan golongan sosial memiliki unsur-unsur perbedaan yang jelas.
Suatu golongan sosial juga merupakan kesatuan manusia yang memiliki ciri tertentu yang bahkan sering dikenakan oleh fihak luar kepada mereka. Walaupun kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respons terhadap penilaian fihak luar terhadap mereka, atau karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, norma, atau adat istiadat tertentu.
Dalam masyarakat Indonesia misalnya ada konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari orang-orang yang oleh fihak luar disatukan karena mereka semua memiliki satu ciri yaitu usia mereka muda. Namun selain ciri obyektif itu golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai golongan orang-orang yang penuh idealisme, belum terikat kewajiban-kewwajiban hidup yang membebani mereka, sehingga mereka masih sanggup mengabdi dan berkorban bagi masyarkat, masih penuh semangat dan vitalitas, memiliki kekuatan serta kreativitas untuk melakukan pembaharauan dan sebagainya. Gambaran umum atau stereotip yang baik tentang golongan pemuda dalam masyarakat Indonesia itu tejadi dan berkembang karena pernah ada peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah terjadi negara kita seperti kongres pemuda dalam tahun 1928 dan revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945 dan 1949 walaupun belum tentu semua orang yang memenuhi syarat untuk disebut pemuda memiliki ciri-ciri ideal tersebut. Karena terpengaruh oleh gambaran umum itu, dalam hati sanubari mereka timbul suatu perasaan identitas golongan sehingga banyak orang muda bergabung dengan orang-orang muda yang sebaya dan berusaha penuh semangat dan vitalitas untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendemontrasikan kesanggupan mereka untuk berkorban bagi masyarakatnya terutama orag-orang miskin dan lemah, orang-orang yang tertindas dan didiskriminasikan dan lain-lain
Suatu golongan sosial yang terpandang dalam masyarakat belum tentu terandang dalam masyarakat lain. Golongan pemuda yang dalam masyarakat Indosnesia terpandang belum tentu terpandang dalam masyarakat-masyarakat di luar Indonesia, seperti misalnya di negara-negara Skandivia. Golongan petani yang dalam negara-negara yang berdasarkan pertanian dianggap terpandang, sama sekali tidak terpandang dalam masyarakat yang berdasarkan industri atau perdagangan, dimana golongan usahawan adalah yang dianggap terpandang. Golongan-golongan sosial yang terbentuk karena profesi yang sama biasanya terikat oleh persamaan ciri obyektif maupun oleh dua unsur pengikat lainnya yaitu sistem norma dan identitas sosial misalnya para dokter terikat oleh etika kedokteran, sehingga setiap dokter dalam suatu masyarakat memiliki kesadaran akan golongannya dan memiliki suatu identita sosial. Para guru terikat oleh norma-norma guru dan karena itu semua guru memiliki identitas golongannya; para pengemudi terikat oleh norma-norma pengemudi dan aturan lalu lintas sehingga mereka pun memiliki identitas golongan.
Kelompok dan Perkumpulan. Abdullah Idi (2013: 117) mengemukakan definisi kelompok menurut beberapa pakar antara lain seperti yang diungkapkan joseph S.Roucek, kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat difahami para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Mayor Polak mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu group yaitu sejumlah orang yang ada hubungan antara satu dengan yang lain dan hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Wila Huki menuturkan bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang saling berinterakasi atau saling berkomuniasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok (group) menurut perspektif sosiologi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinterakasi dan terjadi hubungan timbal balik dimana mereka merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kelompok sosial dapat dikelasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Hal ini sangat tergantung pada sudut pandang ahli yang bersangkutan
Durkheim dalam (Kamanto Sunarto,2004: 137) membedakan antara kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana, sedangkan solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang sangat kompleks yang telah kenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesaling tergantungan antara bagian. Cooley memperkenalkan konsep kelompok primer sebagai lawannya sejumlah ahli sosiologi menciptkan kelompok sekunder. Suatu kelasifikasi lain yaitu pembedaan antara kelompok dalam dan kelompok luar, didasarkan pemikiran sumer. Summer mengemukakan bahwa di kalangan antara anggota kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan dan kedamaian. Sedangkan interaksi antara kelompok dalam dan kelompok luar cenderung ditandai kebencian, permusuhan, perang dan perampokan.
Satuan kelompok juga memenuhi syarat sebagai suatu masyarakat karena memiliki sistem interaksi antar anggotanya, adat istiadat, dan sistem norma yang mengatur interaksi, adanya kesinambungan, dan adanya rasa identitas yang mempesatukan semua anggota. Namun disamping keempat ciri itu kelompok juga mempunyai ciri tambahan yaitu organisasi dan sistem kepemimpinan. Suatu kelompok juga selalu tampil sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang berkumpul pada waktu tertentu saja.
Kedua ciri khas itu sebenarnya juga dimiliki oleh kesatuan manusia terbesar yaitu negara. Walaupun demikin kita tidak mengatakan kelompok Indonesia apabila yang kita maksudkan adalah negara Republik Indonesia, karena kelompok selalu kecil daripada negara. Kota dan desa yang memiliki organisasi dan sistem kepemimpinan juga tidak dapat disebut kelompok. Apabila kita mendengar tentang kelompok cibodas misalnya maka istilah kelompok itu hanya menandakan lokasi saja, sehingga ada persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram, karena lokasinya di yoyakarta. Sebaliknya ada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai lokasi tertentu misalnya suatu kelompok kekerabatan, sehingga warga Tarigan tidak hanya terdapat di Kaban jahe di tanah karo saja, tetapi juga di berbagai kota dan daerah lain di Indonesia. Dengan demikian unsur lokasi sebagai syarat terjadinya komuniti atau komunitas bukan unsur mutlak.

B. Kebudayaan
1. Arti Kebudayaan
Secara etimologis kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Kata asing culture yang berasal dari kata latin colere yaitu “ mengolah”, “ mengerjakan” dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani, memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi “ segala daya upaya serta tidakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam”. Secara definitif, menurut antropologi kebudayaan diartikan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar.
Berkaitan dengan kebudayaan kita mengenal pula istilah “peradaban “ yang dalam bahasa Inggris disebut civilization dan dipakai untuk menyebut bagian-bagaian serta unsur-unsur dari kebudayaan yang sifatnya halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun serta pergaulan, kepandaian menulis, organisasi bernegara dan lain-lain. Istilah peradaban sering juga dipakai untuk menyebutkan suatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan serta masyarakat kota yang maju dan kompleks.

2. Empat Wujud Kebudayaan
Para pakar sosiolog maupun antropolog membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari gagasan-gagasan serta konsep-konsep dan wujudnya sebagai rangkaian tindakan serta aktivitas manusia yang berpola. J.J. Honingmann membuat perbedaan atas tiga gejala kebudayan yaitu idea, activities dan artifacts atau benda-benda fisik.
Koentjaraningrat membedakan kebudayaan dalam empat wujud kebudayaan yaitu: artifacts atau benda-benda fisik, sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola, sistem gagasan dan sistem gagasan yang ideologis. Benda-benda fisik seperti bangunan-bangunan megah atara lain: Candi Brobudur, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, komputer, piring, gelas kancing baju dan lain-lain. Sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola misalnya menari, berbicara, tingkah laku dalam melakukan suatu pekerjaan dan lain-lain. Kebudayaan dalam wujud ini masih bersifat kongrit, dapat difoto dan dapat difilm. Semua gerak-gerik yang dilakukan dari saat ke saat dan dari hari ke hari, dari masa ke masa, merupakan pola-pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan sistem. Karena itu pola-pola tingkah laku manusia disebut sistem sosial. Wujud gagasan dari kebudayaan dan tempatnya adalah dalam kepala tiap-tiap individu warga kebudayaan yang bersangkutan yang dibawanya ke manapun ia pergi. Kebudayaan dalam wujud ini bersifat abstrak tak data difoto dan difilm dan hanya dapaa diketahui dan difahami oleh warga kebudayaan lain setelah ia mempelajari dengan mendalam baik melalui wawancara yang intensif atau dengan membaca. Kebudayaan dalam wujud gagasan juga berpola dan berdasarkan sistem-sistem tertentu yang disebut “sistem budaya “. Sistem gagasan yang ideologis adalah gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini dan karena itu sangat sukar diubah. Istilah untuk menyebut unsur-unsur kebudayaan yang merupakan inti dari semua unsur yang lain itu adalah “ nilai-nilai budaya “.yang menentukan sifat, dan corak pikiran, serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan. Gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai benda yang diciptakan manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran dan tingkah lakunya.

3. Unsur- Unsur Kebudayaan
Dalam menganalisa suatu kebudayaan, seorang ahli antropologi membagi seluruh kebudayaan yang terintergrasi itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut “ unsur-unsur kebudayaan universal.“ Unsur-unsur kebudayaan universal yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuah buah yang disebut sebagai inti pokok dari setiap kebudayaan yaitu: (1) bahasa; (2) Sistem pengetahuan; (3) Organisasi sosial; (4) sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) Sistem pencaharian hidup; (6) Sistem relegi; (7) kesenian.
Tiap unsur kebudayaan universal terdapat dalan tiga wujud kebudayaan terurai berupa sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur kebudaaan fisiknya. Sistem ekonomi misalnya data berupa konsep, rencana, kebijakan, adat sitiadat yang ada hubunganya dengan ekonomi, tetapi juga berupa tindakan-tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, ahli transpor, dan pengecer dengan para konsumen, atau berbagai unsurnya seperti peralatan, komoditi dan benda-benda ekonomi. Serupa dengan hal-hal tersebut di atas sistem relegi dapat mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan, dan gagasan-gagasan tentang tuhan, dewa-dewa, ruh-ruh halus, neraka, surga dan lain-lain, tetapi juga sebagai berbagai bentuk upacara baik yang musiman maupun yang kadang kala, maupun berupa benda- benda suci relegius. Kesenian pun dapat berwujud berbagai gagasan, ciptaan, pikiran, dongeng atau syair yang indah, tetapi juga dapat berwujud sebagai berbagai tindakan interaksi berpola antara sesama seniman pencipta, penyelenggara, sponsor kesenian, pendengar, penonton, mauun para peminat hasil kesenian, disamping wujudnya berupa benda-benda indah candi, kain tenun yang indah dan lain-lain.

4. Pendekatan Kebudayaan
Untuk mempelajari suatu kebudayaan seorang ahli antropologi biasanya memulai dengan pendekatan holistik yaitu mengamati kebudayaan yang bersangkutan secara keseluruhan. Baru kemudian ditentukan bagian-bagian dari kebudayaan itu, yaitu misalnya sistem kekerabatan, bagian-bagian khusus dari sistem kekerabatan misalnya perkawinan, keluarga inti, rumah tangga dan lain-lain, dan akhirnya rincian dari unsur perkawinan ke dalam bagian-bagian yang lebih khusus, yaitu adat melamar, uacara pernikahan, penyerahan mas kawin dan lain-lain.
Berlawanan dengan pendekatan di atas yang biasanya digunakan oleh para ahli sosiologi adalah untuk menentukan pranata yang ada dalam suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat tidak dipandang sebagai suatu keseluruhan yang kemudian dipilah-pilah ke dalam pranata-pranata, tetapi dimulai dari suatu pranata yang telah ditentukan untuk diteliti, misalnya seni pertunjukan srimulat dengan cara menganalisis organisasinya, latar belakang sosial serta pendidikan pemainnya, gagasan-gagasan yang melatar belakangi inti cerita dan seterusnya.
Dengan berpegang kepada keempat wujud kebudayaan seperti yang telah diuraikan di atas dan dengan menggunakan metode seperti yang disarakan oleh Koentjaraningrat yang mengadopsi metode yang digunakan R. Linton, maka suatu kebudayaan dapat dipelajari dengan mengunakan kerangka pembagian ke dalam empat tahap yaitu: pada tahap pertama setiap sistem budaya dapat dibagi ke dalam “ adat istiadat “, setiap sistem sosial dapat dibagi ke dalam “ aktivitas sosial “ dan setiap himpunan unsur kebudayaan fisk dapat dibagi ke dalam “ benda-benda kebudayaan “ yang masing-masing disebut dengan nama benda-benda tersebut.
Pada tahap ke dua, setiap adat sebaiknya dibagi ke dalam “ kompleks budaya “ dan begitu pula setiap aktivitas sosial lebih lanjut dibagai ke dalam “ kompleks sosial” sedangkan benda-benda kebudayaan tentu tidak berubah.
Pada tahap ketiga, disarankan agar tiap-tiap kompleks budaya dibagi-bagi menjadi “ tema-tema budaya “, tiap-tiap kompleks sosial lebih lanjut diuraikan menjadi berbagai jenis “pola sosial “ dan seperti pada tahap kedua benda kebudayaan tidak mengalami perubahan seperti juga ada tahap berikutnya.
Pada tahap ke empat, setiap tema budaya dapat dirinci lagi ke dalam “ gagasan “ dan setiap pola sosial ke dalam “ tindakan ”.
Sebagai contohnya misalnya dibawah ini digambarkan rincian dari “ sistem mata pencaharian “ ke dalam unsur unsur dan sub-sub unsurnya. Unsur kebudayaan ini dapat dirinci ke dalam sub-sub unsur sebagai berikut: perburuan, perladangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perdagangan, industri, kerajinan, industri pertambangan, industri jasa, industri manufaktur dan lain-lain. Wujud dari tiap bagian tersebut adalah adatnya, sementara wujud sistem sosialnya adalah aktivitas sosialnya, dan wujud fisiknya adalah berbagai benda kebudayaan berupa peralatan yang digunakan. Organisasi sosial pun dapat dirinci sampai ada sub-sub unsurnya yaitu sistem kekerabatan, sistem komunitas, sistem pelapisan sosial, sistem pimpinan, sistem politik dan lain-lain.
Irigasi, pengelolaan dan penggarapan tanah, teknologi menanam, penibunan hasil pertanian, pemerosesan serta pengawaetan hasil pertanian dan lain-lain merupakan contoh dari rincian “ adat “ dan “ aktivitas sosial” ke dalam beberapa kompleks budaya dan kompleks sosial. Demikian juga perkawinan, tolong menolong antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan lain-lain merupakan rincian dari sistem kekerabatan. Setiap unsur tersebut tentu memiliki peralatan peralatannya masing-masing yang secara kongkrit terdiri dari benda-benda kebudayaan.
Kompleks budaya dan kompleks sosial, dapat dirinci lagi ke dalam tema budaya dan pola sosial, sehingga “ perkawinan “ dapat dirinci ke dalam “ melamar, “ uacara perkawinan”, “ mas Kawin, “ harta bawaan mempelai wanita,“ “ adat menetap sesudah menikah, “. “ poligami, “ polyandry, “ perceraian “ dan lain-lain.
Tahap rincian terakhir adalah rincian dari tema budaya dan pola sosial ke dalam “ gagasan “ dan “ tindakan “ sehingga “ mas kawin” dapat dirinci lebih jauh menjadi unsur-unsur seperti misalnya bagian dari harta mas kawin berupa tanah, ternak, benda-benda adat, benda-benda pelambang, perhiasan, uang, dan lain-lain, uacara penyerahan mas kawin, uacara pertukaran harta antara pria dan wanita dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Koentjaraningrat (1996) Pengantar Antropologi I. Jakarta: T Rineka Cipta
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013) Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenadameda Group

J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007) Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada

Abdullah Idi dan Safarina (2013) Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers
Kamanto Sunarto (2004) Pengantar Sosiologi, Edsi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Dipublikasi di Publikasi | Tinggalkan komentar

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER PKLH

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER
Mata Kuliah : PKLH
SKS : 2 SKS
Prog./Smt : PKn/III/A/B/C/Pagi/Sore
Dosen : Drs.Zuldafrial M.Si
============================================================
Soal-Soal :
1. Apa itu demografi, jelaskan ?
2. Apa saja yang dipelajari dalam demografi. Sebutkan dan jelaskan ?
3. Apa perbedaan demografi dengan studi kependudukan ?
4. Sebutkan 3 sumber data demografi dan jelaskan apa fungsi data tersebut?
5. Sebutkan dan jelaskan 5 teori kependudukan ?
6. Apa itu transisi demografi, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap transisidemografi?
7. Sebutkan 3 tahap perkembangan peradaban manusia dan jelaskan hubungannya dengan perkembangan penduduk dunia?
8. Sebutkan dan jelaskan 3 tipe struktur penduduk dan mana yang baik menurut saudara, beri alasannya?
9. Menurut Mosley dan Chen, kelangsungan hidup individu sangat ditentukan oleh faktor sosial ekonomi melalui 5 variabel antara. Sebutkan dan jelaskan ?
10. Menurut DR. David dan Blake, tingkat fertilitas penduduk dipengaruhi oleh faktor sosial budaya melalui 11 variabel antara yang dikelasifikasikan dalam 3 faktor, sebutkan dan jelaskan ?
11. Jelaskan pengertian mobilitas penduduk ?
12. Sebutkan dan jelaskan dua bentuk mobilitas?
13. Jelaskan pengertian migran dan bukan migran?
14. Menurut Everet Lee, mobilitas penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor, Sebutkan danjelaskan ?
15. Jelaskan pengertian angkatan kerja?
16. Jelaskan pengertian penduduk usia kerja?
17. Sebutkan dan jelaskan tiga sektor lapangan kerja?
18. Sebutkan dan jelaskan macam-macam lapangan kerja?
19. Jelaskan pengertian kesehatan reproduksi?
20. Sebutkan 7 kelompok wanita usia reproduksi?
21. Sebutkan dan jelaskan 6 faktor yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi?
22. Jelaskan pengertian kebijakan kependudukan ?
23. Sebutkan dan jelaskan dua jenis kebijakan penduduk yang berkaiatan dengan pertumbuhan penduduk?
24. Kebijakan kependudukan di Indonesia dikenal dengan anti natalis, apa maksudnya dan jelaskan mengapa Indonesia menganut kebijakan ini ?
25. Beri contoh kebijakan penduduk yang berkaitan dengan fertilitas, mortalitas dan mobilitas ?
Catatan : – Hanya dijawab 5 dari 20 soal yang ditawarkan
- Pilih soal yang paling mudah
- Mahasiswa nomor absen ganjil menjawab soal nomor ganjil
- Mahaiswa nomor absen genap menjawab soal nomor genap
- Mahasiswa yang menjawab tidak sesuai dengan ketentuan
di atas jawaban tidak dinilai.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Dipublikasi di Uncategorized | Tinggalkan komentar

PERAN GURU SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN

Peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatkan kualitas pembelajaran antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (Pasal 4 UU No 14/2005)

A. Mutu Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran
1. Arti Mutu Pendidikan
Mutu adalah suatu terminology subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan berbagai cara dimana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karekteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah keberhasilan proses dan hasil belajar yang menyenangkan dan memberikan kepuasan. Pelanggan bisa mereka yang lansung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk atau hasil dan jasa tersebut.
Mutu adalah sifat dari benda atau jasa. Setiap orang selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain. Sebaliknya orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari kita. Ini artinya mutu bukanlah sesuatu yang baru, karena mutu adalah naluri manusia. Benda dan jasa sebagai produk dituntut mutunya, sehingga orang lain yang menggunakan puas karenanya. Dengan demikian mutu adalah paduan dari sifat-sifat dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelangganan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.
Benda atau jasa sebagai hasil kegiatan manusia yang secara sadar dilakukannya disebut mutu kinerja. Kinerja itulah dituntut mutunya, sehingga muncul istilah “ mutu kinerja manusia”. Suatu kinerja disebut bermutu jika dapat memenuhi atau melampaui kebutuhan dan harapan pelanggannya.
Dalam pembicaraan tentang mutu terdapat unsur-unsur yang terkait seperti: produk dan jasa, penghasil produk/jasa, pelanggan, kebutuhan dan harapan, produk/jasa yang bermutu dan kepuasan.Produk dan jasa adalah hasil yang diproduksi karena ada yang memerlukan. Orang atau institusi yang membuat produk atau jasa disebut penghasil produk/jasa. Sedangkan orang yang memerlukan produk/jasa itu disebut pelanggan. Adapun kebutuhan dan harapan adalah cerminan dari apa yang diharapkan atau dibutuhkan oleh pelanggan dari fihak penghasil produk/jasa. Adapun produk/jasa yang disebut bermutu bila dapat memenuhi atau bahkan melebihi dari sekedar kebutuhan dan harapan pelanggan/penggunannya, yang ditendai dengan kepuasan.
Ciri-ciri mutu sebagai bentuk pelayanan pelanggan, ditandai dengan: 1) ketepatan waktu pelayanan, 2) akuarasi pelayanan, 3) kesopanan dan keramahan (unsur menyenangkan pelanggan), 4) bertanggung jawab atas segala keluhan (Complain), 5) kelengkapan pelayanan, 6) kemudahan mendapatkan pelayanan, 7) variasi layanan, 8) pelayanan pribadi, 9) kenyamanan, 10) ketersediaan atribut pendukung.
Setiap produk/jasa yang bermutu memberikan pelayanan tepat waktu seperti yang disepakati dengan pelanggan. Kemoloran atau tertundanya waktu dari yang telah disepakati menjadi cacat mutu karena cedera janji.
Akurasi pelayanan atau ketepatan produk/jasa seperti yang diminta atau dipesan oleh pelanggan juga merupakan salah satu dari ciri mutu pelayanan. Kesalahan atau kemelencengan dari apa yang dipesan menyebabkan produk itu tidak bermanfaat bahkan mendatangkan kerugian bagi pelanggan. Untuk itu menjadi penting melakukan proses pendefinisian kebutuhan pelanggan sebelum proses produksi/ layanan dilakukan.
Setiap pelayanan bermutu harus menyenangkan pelanggan, sehingga kesopanan, dan keramah tamahan dalam berkomunikasi dengan pelanggan menjadi unsur penting untuk menjaga mutu. Ungkapan sehari hari dalam dunia bisnis “ pembeli adalah raja” maksudnya adalah berusaha menyenangkan pembeli agar kembali lagi untuk membeli di kesempatan lain.
Setiap penghasil produk/jasa harus berani bertanggung-jawab atas segala yang telah diperbuatnya. Ia harus bertanggung-jawab atas risiko yang diakibatkan oleh pekerjaan itu. Semua yang menjadi keluhan pelanggan harus dipertanggung-jawabkan, jika produk tidak sesuai dengan yang dipesan/dibutuhkan sesuai janji kesepakatan bersama sebelumnya, maka ia harus bertanggung jawab untuk menggantinya.
Sebagai penghasil produk/jasa harus selengkap mungkin menyediakan sarana dan kemampuan yang diperlukan oleh pelanggan. Ini artinya bahwa penghasil produk/jasa harus profesional dan kompeten dengan bidangnya. Selain itu sebagai penghasil produk/jasa haruslah memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk/jasa tersebut, baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, atau kemudahan menjangkaunya.
Bentuk pelayanan hendaknya juga bervariasi, sehingga banyak pilihan bagi pelanggan. Inovasi haruslah digalakan sehingga banyak temuan untuk menunjang variasi layanan tersebut.
Sedapat mungkin pelayanan yang bersifat pribadi lebih ditonjolkan, sehingga tidak terkesan kaku, fleksibel dan terkesan ada penanganan khusus bagi pelanggan. Kenyamanan pelayanan harus pula diciptakan, misalnya berhubungan dengan lokasi/ruang, fasilitas pelayanan yang memadai seperti petunjuk-petunjuk yang mudah dikenali oleh pelanggan, dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Peranan atribut pendukung seperti lingkungan yang nyaman, kebersihan yang standar, ruang ber AC, ruang tunggu dan lain-lain yang bersifat penunjang sangat diperlukan bagi suksesnya pelayanan bermutu. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Konsep mutu sebenarnya selain bersifat obsulut juga brsifat relatif dari pelanggannya. Mutu yang bersifat produk menunjuk pada suatu produk/jasa yang standar tertentu, dipatok dengan ukuran tertentu oleh suatu lembaga yang memiliki otonomi untuk itu. Mutu suatu produk/jasa yang bersifat relatif tergantung pada konsumennya/pelanggannya bagaimana mereka menetapkan standar kebutuhan dan harapannya.
Mengapa produk/jasa harus bermutu? Dalam persaingan bebas kita seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan harapan konsumen atau pelanggan(customer). Jika produk/layanan hasil kinerja kita tidak bermutu,maka customers akan meninggalkan kita, karena ada alternatif lain yang bisa dipilih oleh mereka. Jika penghasil/produk jasa ingin tetap berlangsung usahanya (dipakai oleh customer), maka ia harus menjaga mutu bahkan meningkatkan mutu produk/jasa layanannya seiring dengan tuntutan kebutuhan dan harapa customer.
Adapun sifat-sifat pokok mutu jasa adalah mengandung unsur-unsur: (1) Kepercayaan (reliability), (2) ketejaminan (assurance), (3) penampilan (tangibility), (4) perhatian ( emphaty), dan (5) ketanggapan (responsiveness).
Keprcayaan dapat dihasilkan dari sikap dan tindakan seperti: jujur, tepat waktu pelayanan, terjaminnya rasa aman dengan produk/jasa yang dipergunakan/diperoleh, dan ketersediaan produk/jasa saat dibutuhkan pelanggan.
Keterjaminan mutu jasa dapat ditimbulkan oleh kondisi misalnya penghasil produk/jasa memang kompeten dalam bidangnya, obyektif dalam pelayanannya, tampil dengan percaya diri dan meyakini pelanggannya.
Penampilan adalah sosok dari produk/jasa dan hasil karyanya. Misalnya bersih, sehat, teratur dan rapi, enak dipandang, serasi, berpakaian rapi dan harmonis, dan buatannya baik. Empati adalah berusaha merasakan apa yang dialami pelanggan (“seandainya saya dia”). Cara berempati dapat dinyatakan dengan penuh perhatian terhadap pelanggan, melayani dengan ramah dan memuaskan, memahami keinginan pelanggan, berkomunikasi dengan baik dan benar, dan bersikap penuh simpati.
Adapun ketanggapan adalah ungkapan cepat tanggap dan perhatian terhadap keluhan pelanggan. Ungkapan tersebut dapat dinyatakan dengan cepat memberi respon pada permintaan pelanggan dan cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan pelanggan.
Mutu pendidikan pada dasarnya adalah produk/jasa yang dihasilkan dari kinerja tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya, yang utamanya yaitu kepada mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut.
Para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok. Mereka adalah pertama yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer (primary eksternal customers). Mereka inilah yang lansung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary external customer). Pelanggan lainnya yang ketiga, bersifat tersier adalah lapangan kerja, bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna out pendidikan (tertiary external customers). Selain itu yang ke empat, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga, mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga admininistrasi. Serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan mamajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun financial.
2. Kualitas Pembelajaran
Belajar secara sederhana dapat diartikan sebagai “ usaha untuk mendapatkan atau menambah pengetahuan”. Konsep atau definisi ini dalam praktek banyak dianut di sekolah-sekolah konvensional. Para guru berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan siswa giat untuk mengumpulkan atau menerimanya. Dalam kasus demikian guru berperan sebagai pengajar. Interaksi belajar-mengajar berpusat pada guru. Sedangkan siswa berusaha untuk memiliki atau menguasai pengetahuan yang disampaikan guru dengan cara memahami dan mengingatnya. Kedudukan siswa dapat diumpamakan sebagai tong kosong yang harus diisi oleh guru dengan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya.
Secara pesikologis belajar diartikan perubahan tingkah laku. Perubahan itu akibat pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik berbentuk kecerdasan dalam bertindak, keterampilan dalam melakukan sesuatu, sikap dalam menyesuaiakan diri sebagai hasil dari pengalaman belajar. Perubahan itu selalu bersifat positif dan selalu menununjukan kemajuan.
Sedangkan dewasa ini, belajar diartikan sebagai usaha untuk membentuk kompetensi siswa melalui pengalaman belajar yang dirancang guru dengan pokok bahasan sebagai materinya. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi kognitif, kemampuan berpikir, sedangkan kompetensi lainnya kurang diperhatikan seperti kemauan, perasaan, sikap, keterampilan hidup dan bakat peserta didik. Siswa tidak lagi dianggap sebagai tong kosong yang harus diisi oleh guru, tetapi harus mencari dan mengumpulkan sendiri pengetahuan yang dipelajari berdasarkan skenario yang sudah dirancang oleh guru. Fungsi guru tidak lagi sebaga pengajar, tetapi sebagai agen pembelajaran yaitu mendorong, memacu, memfasilitasi, memberi inspirasi dan merekayasa pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik.
Kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kinerja guru sebagai agen pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar kepada siswa secara otonom dan bertanggung jawab. Hasil belajar sangat ditentukan oleh perbuatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan racangan belajar yang disusun oleh guru. Pembelajaran tidak bergantung kepada guru, tetapi lebih ditentukan oleh motivasi, kemauan, kesadaran, kerajinan dan keuletan peserta didik didalam menggali dan mengembangkan potensi dirinya melalui perbuatan belajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia.

B. Peran Guru Sebagai Agen Pembelajaran
1. Fasilatator
Tugas guru tidak hanya memyampaikan informasi kepada siswa, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik,agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Untuk kepentingan tersebut perlu dikondisikan lingkungan belajar yang kondusif dan menantang rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif.
Menciptakan pembelajaran yang kondusif, inspiratif, menantang dan menyenangkan, tentu saja bukanlah hal yang mudah, karena menuntut strategi dan keterampilan guru.dalam menata dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Adapun faktor-faktor lingkungan belajar yang perlu dikondisikan guru agar terciptakan pembelajaran yang efektif antara lain:
a.Penataan Lingkungan Fisik Kelas
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penataan lingkungan kelas yang tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran (winzer, dalam siti Julaeha: 1995). Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak dhiarapkan melalui penataan tempat duduk,perabot,pajangan, dan barang -barang lainnya yang ada didalam kelas. Selain itu, penataan kelas ini harus memungkinkan guru dapat memantau semua tingkah laku siswa sehingga dapat dicegah munculnya masalah disiplin. Melalui penataan kelas ini diharapkan siswa dapat memusatkan perhatiannnya dalam proses pembelajaran dan akan bekerja secara efektif. Menurut Louisell (dalam Siti Julaeha:1992), ketika menata lingkungan fisik kelas, guru harus mempertimbangkan 5 hal berikut:
1).Keluasan pandangan (visibility)
Hal pertama yang harus diperhatikan guru dalam menata ruangan kelas adalah keleluasaan pandangan (visibility). Artinya, penempatan atau penataan barang -barang dikelas tidak menganggu pandangan siswa dan guru, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru atau benda/kegiatan yang sedang berlangsung. Siswa dapat melihat kegiatan pembelajaran dari tempat duduk mereka. Misalnya, siswa tidak duduk terlalu jauh dari papan tulis, tidak terganggu oleh sinar matahari yang menyilaukan mata siswa, tidak terhalang pandangannya pada saat guru menggunakan alat bantu. Tempat duduk siswa yang akan menghadap pada pintu masuk jendela akan mengganggu konsentrasi belajar siswa apabila ada sesuatu melintas dihadapan mereka. Disamping itu guru juga harus memandang siswa setiap saat menyajikan materi.
2).Mudah dicapai (accessibility)
Kesulitan siswa dalam menjangkau barang-barang yang diperlukan dalam pembelajaran, tentu akan sering membutuhkan guru dan itu hal yang merepotkan. Supaya hal tersebut tidak terjadi maka letakkan barang -barang yang dibutuhkan oleh siswa pada tempat yang mudah dijangkau. Ruangan hendaknya diatur dengan baik, sehingga lalu lintas kegiatan belajar tidak terganggu. Jarak tempat duduk harus cukup untuk dilalui siswa sehingga siswa dapat dengan mudah bergerak dan tidak mengganggu siswa lainnya yang sedang bekerja.
3).Keluwesan (flexibility)
Barang -barang yang ada dalam kelas hendaknya mudah untuk ditata dan dipindah-pindahkan sesuai dengan tuntutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan siswa dan Guru. Pembelajaran melalui diskusi kelompok menuntut tatanan ruangan kelas yang berbeda dengan pembelajaran melalui demonstrasi.
4).Kenyamanan
Kenyamanan ruangan kelas akan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan produktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan adalah suhu di dalam ruangan apakah lembab atau panas, pencahayaan apakah terlalu gelap atau sangat terang (silau), kegaduhan diluar ruangan kelas. Hal hal tersebut diatas harus diminimalisir sedemikian rupa sehingga situasi didalam kelas terasa nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
5).Keindahan
Prinsip keindahan berkenaan dengan usaha guru menata ruangan kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan berpengaruh positif terhadap sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Selain itu ruangan kelas yang menyenangkan dapat meningkatkan pengembangan nilai keindahan pada diri siswa karena siswa melihat langsung model/contoh yang dilakukan guru dalam menata kelas.

b.Penataan Lingkungan Psiko-sosial kelas.
Iklim psiko-sosial kelas berkenaan dengan hubungan sosial pribadi antara guru dan siswa serta antar siswa. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta antar siswa akan dapat menciptakan iklim psiko-sosial kelas yang sehat, dan efektif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Terciptanya iklim psiko-sosial kelas yang kondusif, sangat ditentuan oleh karekteristik guru dan dan hubungan sosial antara peserta didik.
1).Karakteristik guru
Berikut ini beberapa karakteristik yang harus dimiliki guru demi terciptanya iklim psiko-sosial kelas yang efektif bagi kelangsungan proses pembelajaran.
a). Disukai oleh siswanya
Sehubungan dengan itu di bawah ini akan dikemukakan sepuluh sifat guru yang disukai dan tidak disukai oleh siswa sebagai hasil dari suatu penyelidikan terhadap siswa-siswa Sekolah Menengah Atas sebagai berikut :
Guru yang paling disukai siswa adalah :
1) Suka membantu dalam pekerjaan sekolah, menerangkan pelajaran dan tugas dengan jelas serta mendalam dan menggunakan contoh contoh sewaktu mengajar
2) Riang, gembira, mempunyai perasaan humor, dan suka menerima lelucon atas dirinya.
3) Bersikap sahabat, merasa seorang anggota dalam kelompok kelas
4) Ada perhatian pada siswa dan memahami siswa.
5) Berusaha agar pekerjaan sekolah menarik, membangkitkan keinginan bekerja
6) Tegas, sanggup menguasai kelas, membangkitkan rasa hormat pada siswa.
7) Tak pilih kasih, tidak mempunyai anak kesayangan
8) Tidak suka mengomel, mencela, mengejek, menyindir.
9) Betul-betul mengajarkan sesuatu kepada siswa yang berharga bagi mereka
10) Mempunyai pribadi yang menyenangkan
Guru yang paling tidak disukai siswa-siswa karena :
1) Terlampau sering marah, tak pernah senyum, sering mencela, mengancam
2) Tak suka membantu siswa melakukan pekerjaan sekolah, tak jelas menerangkan pelajaran dan tugas, tidak membuat persiapan.
3) Pilih kasih, menekan siswa-siswa tertentu
4) Tinggi hati, sombong tak mengenal siswa
5) Tak keruan, kejam, tak toleran, kasar, terlapau keras, menyuramkan kehidupan siswa
6) Tak adil memberikan angka dalam ulangan dan ujian
7) Tak menjaga perasaan siswa, membentak bentak siswa dihadapan temannya sekelas, siswa-siswa takut, merasa tak aman
8) Tidak menaruh perhatian kepada siswa dan  tidak memahami siswa
9) memberi tugas dan pekerjaan rumah yang tak sepantasnya
10) Tak sanggup menjaga disiplin di dalam kelas, tidak dapat mengontrol kelas dan tidak menimbulkan rasa hormat untuk dirinya.
Sifat-sifat guru seperti berpakaian indah dan menarik, mempunyai suara merdu, atau wajah yang cantik kurang dihiraukan siswa-siswa.

b).Memiliki persepsi yang realist tentang dirinya dan siswanya.
Guru yang memiliki pandangan tidak realistik terhadap kemampuan siswanya dan dirinya dapat menghambat efektifitas kegiatan pembelajaran. Guru yang memandang terlalu rendah kemampuan siswanya akan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang membosankan. Sementara itu, guru yang memandang kemampuan siswanya terlalu tinggi akan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang melampaui kemampuan siswa. Siswa akan mengalami frustasi selama mengikuti pembelajaran. Apabila guru memiliki pandangan yang realistik terhadap kemampuan siswa guru akan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang siswa untuk belajar. Siswa akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat.
c). Akrab dengan siswa dalam batas hubungan guru-siswa
Untuk mengembangkan hubungan yang baik antara guru-siswa, guru perlu menyediakan waktu untuk mengenal siswa lebih banyak. Melalui bincang-bincang dengan siswa, guru akan mengetahui banyak informasi tentang keluarga siswa, kegiatan siswa di luar sekolah, hobi mereka, dan lain sebagainya. Namun, perlu diingat bahwa hubungan yang terlalu dekat antara guru denga siswa perlu dihindari agar siswa tetap menghormati dan menghargai guru sebagai orang tua.
d).Bersikap positif terhadap pertanyaan/respon siswa
Sikap positif guru terhadap pertanyaan siswa akan muncul apabila guru memang menguasai materi yang sedang dibahas. Oleh karena itu , anda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.
e).Sabar, teguh dan tegas
Sebagai guru, kita dituntut untuk sabar. Kadang-kadang siswa selalu ingin menguji kesabaran kita. Menghadapi siswa yang memang cukup lambat dalam menangkap atau memahami sesuatu, guru dituntut untuk sabar. Apabila kita tidak sabar, siswa akan merasa ketakutan untuk mengajukan masalah yang dihadapi. Ketakutan siswa pada guru ini akan menghambat keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.Selain itu guru harus teguh dan tegas dalam memegang aturan. Apabila siswa dituntut untuk selalu memperhatikan pertanyaan atau taggapan siswa lain, guru harus selalu memperingatkan siswa lain yang melakukan diskusi berdua pada saat seorang siswa berbicara
2).Hubungan sosial Antar peserta didik
Hubungan social yang kurang baik antar peserta didik dapat mengganggu lancarnya kegiatan pembelajaran. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mengenal teman-temannya sehingga mereka akan merasa sebagai satu kesatuan. Apabila peserta didik tidak dapat bekerja sama dengan peserta didik lain dalam kelompok, tujuan dilaksanakannya belajar kelompok atau kerja kelompok tidak akan berhasil Dalam kegiatan kelompok, peserta didik harus belajar menerima pendapat/ide peserta didik lain dan mendorong siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya. Agar kegiatan kelompok dapat berhasil dengan baik guru harus memperhatikan hal-hal berikut:
a).Perilaku yang diharapkan
Pernyataan tentang perilaku yang diharapkan ditampilkan siswa dalam kegiatan kelompok harus dinyatakkan dengan jelas, pasti, dan realistik.
b).Fungsi kepemimpinan
Fungssi kepemimpinan mengacu pada upaya untuk memperlancar tercapainya tujuan kegiatan kelompok. Guru hendaknya menciptakan kegiatan kelompok yang tidak didominasi oleh seorang atau beberapa orang siswa agar memberikan kesempatan kepada semua siswa.
c).Pola persahabatan siswa
Kegiatan kelompok akan berhasil dengan baik apabila hubungan interpersonal antar siswa cukup baik.
Suatu penelitian yang pernah dilakukan, membuktikan bahwa hubungan sosial di antara siswa-siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar di sekolah (Maswardi M Amin, 1981). Dalam penelitian itu dikemukakan hasil-hasilnya sebagai berikut :
1) Hubungan manusiawi di kalangan murid-murid di kelas/sekolah merupakan faktor yang ikut berpengaruh terhadap kegiatan dan prestasi belajarnya, disamping faktor-faktor yang lain seperti tingkat intelegensia, cara mengajar- belajar, kondisi phisik murid dan lain lain.
2) Hubungan manusiawi yang efektif berupa persahabatan antara murid yang saling menyenangi di kelas/sekolah merupakan penguat hubungan sosial yang bersifat positif dalam kegiatan belajarnya.
3) Hubungan manusiawi yang tidak efektif berupa keharusan sebangku/sekelas dengan murid lain yang tidak disenangi merupakan penguat hubungan sosial yang bersifat negatif dalam kegiatan belajarnya.
4) Persahabatan yang akrab sebagai penguat hubungan sosial yang bersifat positif, mendorong timbulnya kerjasama atau persaingan yang efektif sebagai respon yang bersifat positif dalam kegiatan belajar di kelas/sekolah.
Penelitian lain (Zuldafrial, 1998) menyimpulkan bahwa siswa yang paling disenangi temannya dalam belajar dan siswa yang berteman akrab dengan siswa yang paling disenangi teman sekelasnya dalam belajar menunjukan hasil belajar yang baik dan siswa yang paling tidak disenangi oleh temannya dalam belajar dan siswa yang berteman akrab dengan siswa yang paling tidak disenangi oleh teman sekelasnya dalam belajar menunjukan hasil belajar yang rendah. Hal ini dapat dimaklumi karena siswa yang disenangi temannya dalam belajar mempunyai sifat-sifat yang baik, sedangkan siswa yang tidak disenangi temannya mempunyai sifat-sifat yang buruk. Temuan penelitian mengidentifikasi terdapat dua puluh satu sifat-sifat siswa maupun siswi yang disenangai dan tidak disenangi temannya dalam belajar.

Sifat-Sifat yang baik:  dapat diajak kompromi, tidak cerewet, mau mengalah, selalu hadir tepat waktunya, mau membantu dalam belajar,belajar serius. tidak pemarah, tidak suka mengganggu, bertanggung jawab, sedikit bergurau,cocok, tidak membeda-bedakan teman, tidak suka bawel, selalu terbuka, Periang, tidak suka berkelahi, setia kawan, mengerti akan diri teman, mau mengeluarkan pendapat, jujur, dapat bergaul dengan sopan Sifat-Sifat yang buruk: sukar diajak kompromi, cerewet, mau menang sendiri, suka tidak hadir, tidak mau bekerja, belajar suka main-main, suka marah, suka mengganggu, tidak bertanggung jawab, suka ketawa, banyak tingkah, sombong, suka megatai teman, judes, suka bicara, suka memukul, memeras kawan, menghina teman, keras kepala, masin, suka ribut

d).Norma/aturan
Norma/aturan ini diperlukan sebagai pedoman anggota kelompok tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana tindakan mereka terhadap anggota lain dan guru harus berusaha membantu mereka merumuskan aturan dan menerapkannya.
e).Kemampuan berkomunikasi
Kemampuan berkomunikasi mengacu pada kemampuan verbal dan non verbal dalam menyampaikan ide kepada orang lain dan menangkap ide dari orang lain. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyatakan perasaan dan pikiran mereka secara bebas dan dapat dipahami oleh siswa lain.
c. .Mengorkestrasi Lingkungan yang Mendukung Dikelas
1) .Lingkungan sekeliling
Sebuah gambar lebih berarti daripada seribu kata. Jika Anda menggunakan alat peraga dalam situasi belajar, akan terjadi hal yang menakjubkan. Bukan hanya mengawali proses belajar dengan cara merangsang modalitas visual, alat peraga juga secara harfiah menyalakan jalur syaraf seperti kembang api di malam lebaran. Beribu-ribu asosiasi tiba-tiba diluncurkan ke dalam kesadaran. Kaitan ini menyediakan konteks yang kaya untuk pembelajaran yang baru. Memahami kaitan antara pandangan sekeliling dan otak itu penting untuk mengorkestrasi belajar yang mendukung. Di bawah ini beberapa ide yang dapat igunakan untuk menyerap informasi melalui kemitraan otak-mata:
a.poster Ikon
Ciptakan ikon atau simbol untuk setiap konsep utama yang diajarkan dan gambarkan di atas selembar kertas berukuran 25 X 40 cm atau lebih besar. Pajang poster-poster ikon tersebut di depan kelas di atas pandangan mata, memberikan gambaran keseluruhan, tinjauan global dari bahan pelajaran. Untuk melihat”konsep-konsep tersamar” ini pelajar harus mendongak. Ini akan membantu penciptaan, penyimpanan, dan pencarian informasi secara visual. Pasang poster di tempat tersebut sampai unit pelajaran yang bersangkutan selesai. Lalu, pindahkan kebagian dinding yang lain, agar tempatnya dapat digunakan untuk poster-poster unit berikutnya. Ikon-ikon unit sebelumnya yang tetap dipajang akan menjadi pengingat sadar dan tidak sadar untuk pelajaran, bantulah dengan cara memasang posternya, supaya mereka dapat mengakses memori visual mereka setiap kali mereka melihatnya. Setelah belajar kita menjadi terbiasa dengan konsep-konsep pokok dalam bentuk gambar, mintalah mereka untuk membuat poster untuk unit-unit mendatang. Kita dapat mengambil selangkah lebih jauh dan menggunakan poster ikon untuk mengintip “acara yang akan datang”. Tempatkan poster ikon unit selanjutnya pada dinding sebelah kanan, tempat untuk bahan -bahan pelajaran yang akan datang. Jika materi ditampakkan dengan cara demikian, minat siswa akan terpicu:”Tentang apa ya kira-kira poster yang itu?”
b.Poster Afirmasi
Buatlah (atau lebih baik mintalah siswa membuat) poster motivasi afirmasi dengan pesan-pesan seperti, “Aku mampu mempelajarinya!”dan “Aku menjadi semakin pintar dengan setiap tantangan baru.” Tempatkan poster-poster itu di dinding samping setinggi mata orang duduk. Perhatikan bahwa poster ini setinggi telinga. Pada saat siswa memandang sekeliling ruangan, poster-poster tersebut “mengucapkan” afirmasi seperti dialog internal, sehingga menguatkan keyakinan tentang belajar dan tentang isi yang diajarkan.
c.Gunakan Warna
Bayangkan sebuah apel dalam benak kita. Pejamkan mata kita jika perlu. Apakah kita melihat apel itu hitam dan putih atau berwarna? Hampir semua orang melihat apel berwarna, mengapa? Karena otak berpikir dalam warna. Gunakan warna untuk memperkuat pengajaran kita dan belajar siswa! Gunakan warna hijau, biru, ungu dan merah untuk kata-kata penting, jingga dan kuning untuk menggaris bawahi, serta hitam dan putih untuk kata-kata penghubung seperti “dan”, “sebuah”, “dari”, dan lain-lain.
2) .Alat bantu
Alat bantu adalah benda yang dapat mewakili suatu gagasan. Contoh alat bantu antara lain:
a).Boneka untuk mewakili tokoh dalam karya sastra.
b).Bola lampu plastik yang besar untuk menandakan dimulainya sesi brainstorming,atau menyoroti “ide cemerlang”.
c).Panah untuk secara visual menunjukkan “poin” yang dimaksudkan.
d).Kacamata besar untuk menunjukkan pengambilan perspektif berbeda.
e).Topi Sherlock Holmes untuk menandakan pemikiran deduktif.
Alat bantu tidak hanya membantu pembelajaran visual, tetapi dapat pula membantu modalitas kinestetik. Siswa yang sangat kinestetik dapat memegang alat bantu, dan mendapatkan “rasa” yang lebih baik dari ide yang disampaikan.
3).Pengaturan bangku
Cara kita mengatur bangku memainkan peran penting dalam pengokestarsian belajar. Di sebagian besar ruang kelas, bangku siswa dapat disusun untuk mendukung tujuan belajar bagi pelajaran apa pun yang diberikan. Kita bebas menyuruh siswa mengatur ulang bangku mereka untuk memudahkan jenis interaksi yang diperlukan. Untuk presentasi siswa, ajaran guru, pemutaran video, dan lain-lain, atur bangku sehingga siswa menghadap ke depan untuk membantu mereka tetap fokus ke depan. Yang ingin dicapai adalah fleksibilitas maka jelajahilah pilihan-pilihan ini:
a).Gunakan setengah lingkaran untuk diskusi kelompok besar yang dipimpin seorang fasilitator, yang menuliskan gagasan pada kertas tulis, whiteboard, atau papan tulis.
b).Rapatkan bangku ke dinding jika ingin memberi tugas perseorangan dan mengosongkan pusat ruangan untuk memberi petunjuk kepada sekelompok kecil atau mengadakan diskusi sekelompok besar sambil duduk dilantai.
c).Jika bisa, ganti bangku tradisional dengan meja dan kursi lipat agar lebih fleksibel. Susunan bangku yang tak dapat diubah-ubah menimbulkan sedikit tantangan. Tapi, meskipun bangkunya tetap tak berubah, pelajarnya tidak! Suruh mereka membalikkan badan untuk interaksi kelompok kecil, atau duduk di lantai di lorong-lorong antara bangku, atau dibelakang, samping, atau didepan ruangan.
4).Tumbuhan, aroma, hewan peliharaan, dan unsur organik lainnya
Selain mengajar dengan bangku yang dapat diubah-ubah, kita dapat menggubah lingkungan untuk memaksimalkan momen belajar siswa.
a).Tumbuhan. Biologi dan botani mengajarkan kita bahwa tumbuh-tumbuhan menyediakan oksigen dalam udara kita dan otak kita berkembang karena oksigen. Semakin banyak oksigen yang didapat, semakin baik fungsi otak. Gunakan defenbachias untuk memperkaya persediaan oksigen dalam kelas.
b).Aroma. Kaitan antara kelenjar pencium dan sistem saraf otonomi cukup kuat. Apa yang kita cium memicu respon seperti kecemasan, kelaparan, ketenangan, depresi, dan seksualitas. Sedikit penyemprotan aroma akan meningkatkan kewaspadaan mental: minat, kemangi, jeruk, kayu manis, dan rossemarrya. Sedangkan lavender, chamomile, jeruk, dan mawar memberikan ketenangan dan relaksasi.
c).Hewan peliharaan. Hewan peliharaan dapat menciptakan kesempatan untuk melatih tanggung jawab, gizi, kesehatan, dan perawatan.
5).Musik. Musik berpengaruh pada guru dan pelajar.
Sebagai guru kita dapat menggunakan musik untuk menata suasana hati, mengubah keadaan mental siswa, dan mendukung lingkungan belajar. Musik berpengaruh kuat pada lingkungan belajar. Penelitian menunjukkan bahwa belajar lebih mudah dan cepat jika pelajar berada dalam kondisi santai dan reseptif. Detak jantung orang dalam keadaan ini adalah 60 sampai 8 kali permenit. Kebanyakan musik barok sesuai dengan detak jantung manusia yang santai dalam kondisi belajar optimal (Schuster dan Gritton dalam de Porter,2000). Alat musik tiup dan biola mempunyai nada lebih ringan, yang menambahkan keringanan dan perhatian kepada suasana hati pelajar.
d.Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.
Lingkungan sebagai salah satu sumber belajar bisa dimanfaatkan oleh guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Peserta didik akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan guru, bila dikaitkan dengan lingkungan kehidupan mereka. Berdasarkan pengalaman hidupnya peserta didikan dapat mengkontruksi pemahaman sendiri tentang materi yang dipelajarinya sesuai dengan konteks lingkungannya.

1). Pengertian Lingkungan
Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya.Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik, abiotik, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungannya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah mahluk hidup dan benda mati, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada disekitar atau disekeliling peserta didik (mahluk hidup, mahluk hiduplain, benda mati, dan budaya manusia) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar dan pembelajaran secara lebih optimal.
2).Manfaat Lingkungan
Banyak sekali keuntungan yang dapat kita peroleh dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, diantaranya sebagai berikut ;
a).Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas, dan kebenarannya lebih akurat.
b).Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar.
c).Belajar akan lebih bermakna (meaningful learning), sebab siswa dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya.
d).Aktivitas siswa akan lebih meningkat dengan memungkinkannya menggunakan berbagai cara, seperti proses mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan sesuatu, dan menguji fakta.
e).Dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada dilingkungannnya, dapat dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi para siswa, seperti cinta akan lingkungan.

3).Jenis Lingkungan
Lingkungan yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah adalah semua jenis lingkungan yang sesuai dengan kompetensi/tujuan pembelajaran yang harus dicapai, serta bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jenis lingkungan tersebut biasanya berupa lingkungan social maupun lingkungan alam atau lingkungan fisik. Lingkungan social sangat tepat digunakan untuk memperlajari ilmu-ilmu social dan kemanusiaan. Lingkungan social ini berkenaan dengan interaksi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam hal-hal berikut ini :
a).Mempelajari organisasi-organisasi social yang ada di masyarakat sekitar sekolah (Karang Taruna, Pepabri).
b).Mengenal adat-istiadat, kebiasaan, dan mata pencaharian masyarakat sekitar.
c).Mempelajari kebudayaan termasuk keseniaan yang ada disekitar sekolah.
d).Mempelajari struktur pemerintahan setempat (RT, RW, Desa/kelurahan, Kecamatan).
e).Mengenal kehidupan beragama dan system nilai yang dianut penduduk sekitar.
Dalam menggunakan lingkungan social sebagai sumber belajar dalam pembelajaran, sebaiknya dimulai dari lingkungan yang terkecil atau paling dekat dengan siswa, seperti lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan Desa/kelurahan, lingkungan kecamatan. Pendekatan semacam ini di sebut Expanding Community Appoach.
Jenis lingkungan lain yang kaya akan informasi yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, tanah, hutan, batu-atuan), tumbuh-tumbuhan (flora), hewan (fauna), sungai, iklim, suhu udara, dan sebagainya. Gejala-gejala alam itu sifatnya relative tetap, tidak seperti lingkungan social yang sering terjadi perubahan. Oleh karena itu, sebenarnya akan lebih mudah dipelajari oleh siswa. Ia dapat mengamati dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi termasuk proses terjadinya gejala alam.Dengan mempelajari alam ini diharapkan siswa dapat lebih memahami bahan ajar, lebih dari itu dapat menumbuhkan kesadaran, cinta alam, mungkin juga turut berpartisipasi untuk menaggulangi hal tersebut, misalnya dengan menjaga dan memelihara lingkungan. Dalam mata pelajaran pengetahuan alam (sains), siswa diminta mempelajari lingkungan alam di sekitar tempat tinggalnya atau di sekitar sekolah, mereka diminta mencatat dan mempelajari gejala-gejala alam misalnya suhu udara, jenis tumbuhan, jenis hewan, baik secara individual maupun kelompok melalui kegiatan mengamati, bertanya kepada ahli, membuktikan sendiri atau mencobanya. Siswa tentu akan memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari kegiatan belajarnya itu yang mungkin tidak akan ditemukan dari pengalaman belajar di sekolah sehari-hari.Kegiatan belajar mengajar yang menggunakan lingkungan ini biasa dilaksanakan pada saat jam belajar terjadwal atau diluar jam belajar terjadwal atau dapat juga dilaksanankan pada waktu khusus, misalnya pada pertengahan atau akhir semester. Agar penggunaan lingkungan ini efektif perlu disesuaikan dengan tuntutan kurukulum pada masing-masing mata pelajaran yang ada, dan lingkungan ini dijadikan sebagai salah satu media atau sumber belajar. Dengan begitu maka lingkungan ini dapat berfungsi untuk memperkaya bahan ajar, memperjelas konsep dan prinsip yan g dipelajari dan bisa dijadikan sebagai laboraturium belajar siswa.
4) .Teknik Mengunakan Lingkungan
Pada dasarnya terdapat dua teknik pemanfaatan lingkungan yaitu membawa kelas kedalam lingkungan yang akan dipelajari (out of class) atau membawa lingkungan itu kedalam kelas. Teknik yang dapat anda lakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu:
a).Melakukan kegiatan karya wisata atau fieldrip yaitu mengunjungi lingkungan yang dijadikan objek studi tertentu sebagai bagian integral dari pelaksanaan kurikulum. Misalnya mengunjungi candi Borobudur di kota Magelang atau Gunung Tangkuban Perahu di kota Bandung. Namun bisa juga di tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah, seperti halaman sekolah, kebun sekolah, organisasi kemasyarakatan di dekat sekolah, sawah,kolam ikan.
b).Melakukan kegiatan perkemahan (school camping). Dengan kegiatan ini para siswa dapat lebih menghayati bagaimana keadaan alam, seperti suhu udara, iklim, suasana atau mengenal masyarakat dimana kegiatan itu dilaksanakan. Kegiatan berkemah dialam terbuka, sangat cocok untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam, ekologi, dan biologi. Siswa dituntut untuk merekam apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, dan apa yang dikerjakan selama berkemah. Hasilnya, kemudian dibawa kesekolah untuk dipelajari dan didiskusikan.
c).Melakukan kegiatan survey, yaitu, mengunjungi objek tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran, misalnya untuk mempelajari kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah, sensus ekonomi penduduk. Kegiatan belajar yang bias dilakukan oleh siswa diantaranya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap perlu, melakukan pengamatan atau mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. Hasil dari kegiatan tersebut, kemudian oleh siswa dilaporkan di kelas untuk dikaji bersama.
d).Para siswa melakukan praktik kerja pada tempat-tempat pekerjaan yang ada disekitar lingkungan sekolah. Jenis-jenis pekerjaan dipilih yang sesuai dan terjangkau oleh anak usia sekolah dasar, misalnya membuat ayaman, beternak ikan, dan berjualan. Praktik kerja ini dilakukan apabila anda menginginkan siswa memperoleh keterampilan atau percakapan praktis yang bermanfaat bagi dirinya apabila setelah menamatkan pendidikan disekolah tidak bisa melanjutkan studi kesekolah yang lebih tinggi. Kegiatan ini biasa dilakukan diluar jam pelajaran sebagai penunjang, biasanya dalam pelaksanaan kurikulum muatan local di bidang keterampilan.
e).Melakukan suatu proyek pelayanan kepada masyarakat (Sosial Service). Misalnya membantu dalam hal kebersihan lingkungan, kerja bakti pembuatan jalan desa atau gang, dan sebagainya. Manfaatnya bagi siswa dapat menumbuhkan rasa perduli akan lingkungan sekitar, mereka akan memiliki pengalaman yang berharga, dapat turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi lingkungannya. Sedangkan bagi masyarakat kegiatan ini tentu saja memiliki manfaat sebab hasil kerja siswa akan turut memperbaiki keadaan yang menjadi garapan masyarakat sendiri.
5).Prosedur PemanfaatanLingkungan
Ada 3 langkah yang bisa anda tempuh untuk menggunakan lingkungan ini, yaitu :
a).Perencanaan.
(1). Tentukan kompetensi/tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Tujuan ini dirumuskan secara spesifik dan operasional untuk memudah kan dalam penilaian hasil belajar. Contoh tujuan yang ingin dicapai agar siswa dapat menjelaskan proses kerja dapri suatu pembangkit tenaga listrik sederhana agar siswa dapt mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ada dilingkungannya, agar siswa dapat menjelaskan struktur pemerintahan tingkat desa/kelurahan dan sebagainya.
(2). Tentukan objek yang akan dipelajari atau dikunjungi. Perhatikan oleh anda keterkaitanya dengan kompetensi/tujuan pembelajaran dan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan lingkungan, seperti jaraknya tidak terlalu jauh, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, biayanya murah, keamanannya terjamin, dan tersedianya sumber belajar yang bias dipelajari.
(3). Rumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan yang harus dilakukan siswa selama mempelajari lingkungan, seperti mencatat apa yang terjadi, mengamati suatu proses, melakukan awancara, membuat sketsa, dan lain sebagainya. Selain itu, ada baiknya apabila para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap kelompok diberi tugas khusus. Hal ini akan menumbuhkan kerjasama dalam kelompok serta dapat memperluas wawasan mereka karena setiap kelompok nantinya akan melaporkan hasil pekerjaanya di kelas.
(4). Siapkan hal-hal yang sifatnya teknis, seperti tata tertib kegiatan yang harus dipatuhi siswa, perizinan untuk mengadakan kegiatan, kelengkapan yang harus dibawa, dan instrument yang akan digunakan.
b) .Pelaksanaan
Langkah pelaksanaan yaitu melakukan berbagai kegiatan belajar ditempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila kegiatan yang dilakukan itu adalah karya wisata atau survey ke objek tertentu, kegiatan biasanya diawali dengan penjelasan para petugas mengenai objek yang di kunjungi. Dalam hal ini para siswa bias mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencatat informasi yang dianggap penting atau sesuai dengan instrument yang telahdisiapkan.
c).Tindak lanjut (followup)
Langkah ini bisa berupa kegiatan belajar didalam kelas untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari lingkungannya. Setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasilnya di depan kelas, kelompok lainya mendengarkan dan memberikan tanggapan seperlunya. Pada akhirnya, anda sebagai guru diminta untuk dapat memberikan penjelasan dan pada pembahasan akhir dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Anda juga dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan dan hasil yang telah dicapai masing-masing siswa.
Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki tujuh sikap sebagai berikut :
a).Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya atau kurang terbuka.
b).Dapat lebih mendengarkan siswa terutama tentang aspirasi dan perasaannya.
c). Mau dan mampu menerima ide siswa yang inovatif, dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun.
d).Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan siswa seperti halnya terhadap bahan pelajaran.
e).Dapat menerima balikan baik yang sifatnya positif maupun negatif dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya.
f).Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat siswa selama proses pembelajaran dan
g).Menghargai siswa meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya.
Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus difahami guru, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber pembelajar.
a).Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman akan fungsi media sangat diperlukan, Belum tentu suatu media cocok digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Setiap media memilki karekteristik yang berbeda.
b).Guru perlu memiliki keterampilan dalam merancang suatu media. Kemampuan merancang media merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional. Dengan perancangan media yang dianggap cocok akan memudahkan proses pembelajaran, sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal.
c).Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Perkembangan teknologi imformasi menuntut setiap guru untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi mutakhir. Berbagai perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap guru dapat menggunakan berbagai pilihan media yang dianggap cocok.
d).Sebagai fasilitator guru dituntut agar memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat penting, kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat memudahkan siswa menangkap pesan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka.

2. Motivator
Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Sebagai motivator, maka fungsi guru adalah memberikan surport kepada siswa-siswi agar belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depannya. Guru memberikan penguat baik yang bersifat positif (Positive Reinforcement) maupun yang bersifat negatif (Negative Reinforcement). Penguat positif berupa pemberian pujian dan hadiah kepada siswa-siswi. Siswa-siswi yang berprestasi baik diberikan hadiah sebagai penghargaan atas usahanya. Sedangkan siswa-siswi yang berprilaku baik diberikan pujian, sehingga dengan demikian pada diri siswa-siswi tertanam nilai prilaku untuk berbuat baik. Penguat negative berupa hukuman (Punishment) ataupun pembatalan terhadap sesuatu yang telah diberikan (Ekkstention). Bilamana siswa-siswi melakukan prilaku-prilaku yang menyimpang dalam belajar seperti menyontek, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka guru perlu memberikan hukuman agar prilaku seperti itu tidak diulangi lagi.Sedangkan pembatalan adalah penarikan kembali suatu penghargaan atau keputusan yang telah diberikan kepada siswa-siswi karena mengetahui apa yang dilakukan oleh siswa tersebut ternyata tidak benar. Sebagai contoh misalnya membatalkan hasil ujian yang telah diumumkan karena mengetahui bahwa ternyata siswa bekerja sama dalam menjawab soal ujian tersebut. Hakekat dari motivasi yang diberikan oleh guru adalah pada dasarnya membangun harga diri dan kepercayaan siswa-siswi dalam melakukan perbuatan belajar.
Sebagai motivator, guru harus mampu menerapakan prinsip-prinsip motivasi belajar sebagai berikut:
1. Kebermaknaan. Siswa akan termotivasi untuk belajar jika kegiatan dan materi belajar dirasakan bermakna bagi dirinya. Kebermaknaan lazimnya terkait dengan bakat, minat, pengetahuan dan atat nilai siswa.
2. Pengetahuan dan Keterampilan Prasyarat.
Siswa akan dapat belajar dengan baik, jika ia telah menguasai semua prasyarat baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu siswa akan menggunakan pengetahuan awalnya untuk menafsirkan informasi dan pengalamannya. Penafsiran itu akan membangun pemahaman yang dipengaruhi oleh pengetahuan awal itu. Dengan demikian guru perlu memahami pengetahuan awal siswa untuk dikaitkan dengan bahan yang akan dipelajarinya. Sehingga membuat belajar menjadi lebih mudah dan bermakna.
3. Model. Siswa akan menguasai keterampilan baru dengan baik, jika guru memberi contoh dan model untuk dilihat dan ditiru.
4. Komunikasi terbuka. Siswa akan termotivasi untuk belajar, jika penyampaian dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa sehingga pesan pembelajaran dapat dievaluasi dengan tepat.
5. Keaslian dan tugas yang menantang. Siswa akan termotivasi untuk belajar,  jika mereka disediakan materi, kegiatan baru atau gagasan murni/asli (novelty) dan berbeda. Kebaruan atau keaslian gagasan akan menambah konsentrasi siswa pada pelajaran. Hal ini berpengaruh pada pencapaian hasil belajar. Konsentrasi juga dapat bertambah bila siswa menghadapi tugas yang menantang dan sedikit melebihi kemampuannya. Sebaliknya bila tugas terlalu jauh dari kemampuan, akan terjadi kecemasan, dan bila tugas kurang dari kemampuan akan terjadi kebosanan.
6. Latihan yang tepat dan aktif. Siswa akan dapat menguasai materi pembelajaran dengan efektif jika kegiatan belajar mengajar memberikan kegiatan latihan yang sesuai dengan kemampuan siswa dan siswa dapat berperan aktif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
7. Penilaian tugas. Siswa akan memperoleh pencapaian belajar yang efektif, jika tugas dibagi dalam rentang waktu yang tidak terlalu panjang dengan frekwensi pengulanagn yang tinggi.
8. Kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan. Siswa akan belajar dan terus belajar, jika kondisi pembelajaran dibuat menyenangkan, nyaman jauh dari prilaku yang menyakitkan perasaan siswa. Belajar melibatkan perasaan. Suasana belajar yang menyenangkan sangat diperlukan karena otak tidak akan berkerja optimal bila perasaan dalam keadaan tertekan.Perasaan senang biasanya akan muncul, bila belajar diwujudkan dalam bentuk permainan khususnya pada pendidikan usia din. Selanjutnya bermain dapat diekmangkan menjadi eksprimental yang lebih tinggi.
9. Keragaman pendekatan. Siswa akan belajar, jika mereka diberi kesempatan untuk memilih dan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi belajar. Pengalaman belajar tidak hanya berorientasi pada buku teks tetapi juga dapat dikemas dalam berbagai kegiatan praktis seperti proyek, simulasi, drama dan atau penelitian/pengujian.
10. Mengembangkan beragam kemampuan. Siswa akan belajar secara optimal, jika pengalaman belajar yang disajikan dapat mengembangkan berbagai kemampuan seperti kemampuan logis matimatis, bahsa, musik, kinesti, dan kemampuan interpersonal. Tiap siswa memiliki lebih dari satu kecerdasan yang meliputi kecerdasan : musik, gerak badan (kinestetik), logika-matimatika, bahasa ruang, intra pribadi, dan antar pribadi. Sekolah perlu menyediakan berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan kecerdasan itu berkembang, sehingga anak dengan berbagai kecerdasan yang berbeda dapat terlayani secara optimal.
11. Melibatkan sebanyak mungkin indera. Siswa akan memnguasai hasil belajar dengan optimal jika dalam belajarsiswa dimungkinkan menggunakan sebanyak mungkin indera unutk berinteraksi dengan isi pembelajaran
12. Keseimbangan pengaturan pengalaman belajar. Siswa ajkan lebih menguasai materi pembelajaran jika penngalaman belajar diatur sedemikian rupa sehingga siswa mempunyai kesempatan unutk membuat suatu refleksi penghayatan, mengungkapkan dan mengevaluasi apa yang dia pelajari. Penglaman belajar hendaknya juga menyediakan proporsi yang seimbang antara pemberian informasi dan penyajian terapannya. Memikirkan ulang ( refleksi ) apa yang sedang dipikirkan atau apa yang sedang dikerjakan merupakan kegiatan penting dalam memantapkan pemahaman. Proses berpikir ulangini kan terjadi bila pemahaman yang dihasilkan dikomunikasikan dan ditanggapi dalam wujud diskusi (interaksi ). Refleksi dapat juga terjadi bila guru sering mengajukan pertanyaan seperti ” Mengapa kamu berpendapat seperti itu ? ”. ”Apakah pendapatmu tepat bila…?”. Mengingat belajar adalah proses membangun pemahaman oleh siswa, maka mereka perlu diberi waktu yang memadai untuk melakukan proses itu. Artinya berikan waktu yang cukup untuk berpikir ketika siswa menghadapai masalah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar artinya memberi kesempatan untuk membangun sendiri gagasannya.

3. Pemacu
Sebagai pemicu, guru harus mampu melipatgandakan potensi siswa dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting karena guru sangat berperan dalam membantu perkembangan siswa-siswi untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki siswa-siswi tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan siswa-siswi secara individual karena antara satu siswa-siswi dengan siswa-siswi yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga dalam memberikan bantuan memerlukan penanganan yang berbeda.
Dalam mengembangkan potensi dan kemampuan siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar melalui penyampaian meteri pembelajaran, guru harus mampu menyampaikan materi pelajaran secara jelas dan dapat difahami oleh siswa-siswi. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran sebagai berikut :
a). Membuat ilustrasi : pada dasarnya ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari siswa dengan sesuatu yang telah diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka.
b). Mendifinisikan: meletakan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana, dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki siswa-siswi.
c). Menganalisa: membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian
d). Mensentisis: mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti, hubungan bagian yang satu dengan yang lain nampak jelas, dan setiap maslah itu tetap berhubungan dengan kseluruhan yang lebih besar.
e). Bertanya: mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar pa yang dipelajari menjadi lebih jelas.
f) Merespon: mereaksi dan menanggapi pertanyaan siswa-siswi. Pembelajaran akan lebih efektif, jika guru dapat merespon setiap pertanyaan siswa-siswi.
g) Mendengarkan: memahami siswa-siswi, dan berusaha menyederhanakan setiap masalah, serta membuat kesulitan nampak jelas baik bagi guru maupun siswa-siswi.
h). Menciptakan kepercayaan: siswa-siswi akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar.
i). Memberikan pandangan yang bervariasi: melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang dan melihat masalah dalam kobinasi yang bervariasi.
j). Menyediakan media untuk mengkaji materi standar: memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar.
k).Menyesuaikan metode pembelajaran: menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa serta mengubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari.
l). Memberikan nada perasaan: membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat.

4. Pemberi inspirasi
Sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi siswa, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan dan ide-ide baru.
Sebagai pemberi inspirasi, guru dapat memerankan diri sebagai pembawa cerita. Dengan cerita-cerita yang menarik diharapkan dapat membangkitkan berbagai inspirasii siswa. Cerita adalah cermin yang bagus dan merupakan innstrumen pengukur. Dengan cerita manusia bisa mengamati bagaimana memecahkan masalah yang sama dengan yang dihadapinya, menemukan gagasan dan kehidupan yang nampak diperlukan oleh manusia lain yang bisa disesuaikan dengan kehidupan mereka, belajar untuk menghargai kehidupan sendiri setelah membandingkan dengan apa yang telah mereka baca tentang kehidupan manusia di masa lalu.Guru berusaha mencari cerita untuk membangkitkan gagasan kehidupan di masa mendatang.
Sebagai pendengar siswa dapat mengidentifikasi watak-watak pelaku yang ada dalam cerita, dapat secara obyektif menganalisa, menilai manusia, kejadian-kjadian dan pikiran-pikiran. Siswa dapat menjadikan tokoh-tokoh dalam cerita sebagai idiola yang menjadi pendorong baginya untuk mengejarnya mimpi-mimpinya,untuk mengapai cita-citanya.

5. Perekayasa Pembelajaran
Berhasil tidaknya proses interaksi belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru dalam kelas, sangat tergantung bagaimana guru merekayasa konteks pembelajaran sesuai dengan tuntutan silabus mata pelajaran dan kemampuan mengaplikasikannya dalam proses belajar-mengajar. Strategi dan metode mengajar yang dirancang oleh guru mungkin tepat dengan tuntutan silabus, namun mungkin saja tidak sesuai dengan kemampuan siswa-siswi di kelas, sehingga proses pembelajaran yang diakukan oleh guru tidak sepenuhnya berhasil. Atau mungkin saja sebaliknya strategi dan metode mengajar yang dirancang oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa-siswi di kelas, dalam prakteknya, guru tidak mampu mengaplikasikannya dengan efektif.
Oleh karena itu dalam prakteknya guru hendaknya selalu memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukannya dan selalu memodifikasinya bilamana dalam aplikasinya masih banyak terdapat kelemahan-kelemahannya sehingga proses pembelajaran yang dilakukan guru selalu dinamis dan konteksual dengan perkembangan siswa-siswi di kelas.
Bilamana guru mampu menjalankan perannya, sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatlah diharapkan bahwa proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di sekolah akan mampu menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi, educated dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

Wina Sanjaya (2008), Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan KurikulumTingkat satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nurfuadi (2012), Profesionalisme Guru. Purwokerto: STAIN Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Zuldafrial ( 2011) Strategi Belajar Mengajar. Potianak: STAIN Pontianak Press

Dipublikasi di Publikasi | Tinggalkan komentar

Kebijakan Kependudukan

A. PENGERTIAN KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN
Prilaku demogarfis merupakan suatu obyek perhatian pemerintah dan nampak dari berbagai kebijaksanaan. H.T. Eldrige dalam Agus Dwiyanto (1995) telah mendefinisikan kebijaksanaan kependudukan sebagai keputusan legislatif, program administrasi dan berbagai usaha pemerintah lainnya yang dimaksudkan untuk merobah kecenderungan penduduk yang ada demi kepentingan kehidupan dan kesejahteraan nasional.
Meskipun demikian tidak semua ahli setuju akan definisi di atas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang sampai sekarang masih menjadi isu kontroversial diantara mereka. Pertama, apakah harus ada pernyataan eksplisit dari pemerintah tentang kebijaksanaan kependuduk? Bagaimana dengan negara yang tidak secara langsung memiliki kebijaksanaan kependuduk seperti Amerika serikat? Apakah ini tidak punya kebijaksanaan kependudukan? Kedua, Apakah benar bahwa tidak mempunyai kebijaksanaan secara ekplisit berarti tidak mempunyai kebijaksanan sama sekali? Sebenarnya menyatakan bahwa tidak mempunyai saja, berarti sudah mempunyai pilihan, dan ini berarti juga kebijaksanaan. Dan ketiga apakah tujuan dari kebijaksanaan ini harus demografis, atau sosial dan ekonomis? Dan apakah harus dipengaruhi secara langsung atau sengaja?.
Pertanyaan-pertanyaan di atas menunjukan bahwa adalah sulit untuk mendapatkan jawaban yang benar. Namun pemerintah terus berusaha menetapkan definisinya yang mungkin saja berbeda dengan dari satu negara dengan negara lainnya. Kebijaksanaan kependuduk menurut Perserikat Bangsa Bangsa diberikan pengertian sebagai langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya.
Dalam pengertian tersebut termasuk langkah-langkah dan program-program pemerintah, baik yang kemungkinan besar mempengaruhi variabel-variabel utama itu maupun yang secara sadar dimaksudkan demikian. Perlu dibedakan antara kebijaksanaan yang mempengaruhi variabel-variabel kepen-dudukan maupun yang menanggapi perubahan-perubahan penduduk. Kebijaksanaan yang mempengaruhi variabel kependudukan antara lain ialah program mengadakan vaksinasi anak-anak yang menyelamatkan mereka dari berbagai penyakit anak-anak yang berbahaya. Vaksinasi demikian akan menurunkan kematian anak-anak dan akan mempengaruhi angka kematian penduduk sebagai keseluruhan.
Kebijaksanaan yang menanggapi peru-bahan penduduk antara lain ialah program pendirian-pendirian sekolah-sekolah untuk menampung peningkatan jumlah anak-anak yang disebabkan oleh penurunan angka kematian anak-anak.
Suatu kebijaksanaan yang mempengaruhi variabel kependudukan dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Kebijaksanaan langsung dalam hal ini antara lain ialah program pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarnya penduduk akibat penurunan banyaknya kelahiran. Kebijaksanaan kependuduk bersifat tidak langsung misalnya melalui ketentuan peraturan pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu, misalnya dua, yang akan mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga-keluarga.
Kebijaksanaan penduduk berhubungan dengan keputusan pemerintah yang mempengaruhi variabel penduduk seperti mempengaruhi kelahiran, kematian, perpin-dahan, persebaran penduduk, jumlah dan komposisi penduduk.

B. KEBIJAKSANAAN FERTILITAS DAN MORTALITAS
Usaha pemerintah dapat dibedakan atas dua, yaitu yang nampak dari kebijaksanan yang diarahkan untuk mempengaruhi fertilitas dengan maksud merubah tingkat pertumbuhan penduduk dan yang merubah tingkat kematian.
1. Kebijaksanaan untuk mempengaruhi Tingkat Fertilitas
Dalam hubungan dengan fertilitas, kebijaksanaan pemerintah dapat dibedakan atas dua yaitu bersifat “ pronatalis “ dan yang “antintalis”.
a. Kebijaksanaan Pronatalis
Kebanyakan kebijaksanaan peme-rintah yang berkaitan dengan trend fertilitas sebelum abad 20 mengarah kepada peningkatan fertilitas dan pertumbuhan penduduk. Bentuk-bentuk umum yang terkenal adalah:
(1) Propaganda pronatalis.
(2) Program-program yang mendorong keluarga, sistim perpajakan, dan insentif untuk seorang ibu dan,
(3) Pembatasan terhadap distribusi dan penggunaan kontrasepsi dan aborsi.
Dewasa ini kebijaksanaan yang demikian masih dilakukan di beberapa negara. Mereka yakin bahwa penduduk yang besar merupakan prasarat untuk pertumbuhan ekonomi atau dapat menempatkan daerah-daerah yang masih kosong. Brazil, Argentina dan beberapa Negara di Afrika memiliki kebijaksanaan yang demikian. Misalnya Argentina menginginkan penduduknya menjadi 50 juta pada akhir abad ini.
Banyak pemimpin negara yang beraliran Marxist dan kiri di Amerika Latin yang percaya bahwa problem dalam negerinya, lebih bersifat sosial dan ekonims daripada demografis. Mereka percaya bahwa kalau terjadi kondisi dalam negeri yang memburuk, maka revolusi sosial harus dilakukan. Karena itu mereka percaya bahwa pertumbuhan penduduk merupakan dorongan bagi revolusi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomis dan politis. Mereka menafsirkan bahwa pembatasan kelahiran hanyalah merupakan suatu propaganda para negara kapitalis atau imperialis yang terus berusaha untuk mengeksploitasi sumberdaya alam Amerika Latin.
Negara maju seperti Jerman, Italia dan jepang selama perang Dunia I dan II juga menginginkan hal yang sama. Propaganda pronatalis yang insentif, pembayaran uang cash pada keluarga yang memiliki anak, pembatasan aksess terhadap alat kontrasepsi, pengaturan emigrasi, dan hukum “eugenic“ (yang mendorong perkembangan etnis tertentu, sementara melarang yang lain) merupakan refleksi dari usaha pemerintah untuk mencapai jumlah penduduk yang lebih besar. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ini diadopsi karena kekuasaan dan kesejahteraan dianggap sama dengan jumlah penduduk yang besar.
Beberapa negara industri seperti Perancis, dan Romania juga telah mengadopsi kebijaksanaan pronatalis ini beberapa saat sejak perang dunia pertama. Kebijaksanaan ini menggambarkan reaksi mereka terhadap fertilitas dan mortalitas yang rendah yang terjadi bersamaan dengan masuknya moderinisasi. Negara-negara ini kuatir bahwa kesejahteraan ekonomi dan politikya akan turun kecuali penduduk terus meningkat. Karena mortalitas cenderung mengecil dan karena pemerintah membatasi immigrasi besar-besaran dari negara lain berhubung dengan perbedaan politik dan budayanya, maka metode satu-satunya yang diambil pemerintah adalah meningkatkan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan fertilitas.
b. Kebijaksanaan Antinatalis
Kebijaksanaan antinatalis diarahkan untuk mengurangi fertilitas. Ada dua pendekatan utama yaitu: a) Program Keluarga berencana yang diseponsori oleh pemerintah dan b) Berbagai bentuk pendekatan non keluarga berencana (non family planning).
a) Program Keluarga Berencana Nasional
Program keluarga berencana nasional ditujukan untuk mengurangi fertilitas dengan memberikan peralatan, pelayanan dan informasi tentang kontrasepsi. Dasar pemikirannya adalah bahwa pasangan usia subur yang ingin membatasi besarnya keluarga mereka akan cukup untuk menurunkan rata-rata kelahiran untuk kurun waktu tertentu.
Diskusi tentang program keluarga berencana biasanya berkisar pada hak orang tua untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran. Tekanan diberikan pada aspek kesukarelaan dan menghindarkan kelahiran yang tidak diinginkan. Disamping kerelaan untuk mengikuti, keluarga berencana juga diusahakan diterima secara politis karena program ini dapat dipandang sebagai suatu kebijaksanaan kesehatan, yang memiliki keuntungan kemanusiaan yang jelas, dan mempromosikan kebebasan individu dengan menolong pasangan menentukan jumlah yang mereka inginkan.
Keluarga berencana juga memiliki karekteristik tertentu yang membatasi potensinya untuk menurunkan fertilitas. Kebanyakan program keluarga berencana memusatkan perhatiannya hanya pada mekanisme yang mempengaruhi besarnya keluarga yaitu pemakaian kontarsepsi. karena berbagai hambatan agama dan budaya, maka program tersebut gagal. Tingkat penerimaan terhadap program tersebut menjadi rendah dan akhirnya mengurangi efektivitas program.
b) Pendekatan Non Keluarga Berencana
Kelemahan pendekatan keluarga berencana dalam menurunkan fertilitas telah meningkatkan jumlah demographer yang menyimpulkan bahwa pendekatan yang tidak tergantung kepada keluarga berencana nampaknya perlu dilakukan. Pendekatan ini berusaha mempengaruhi fertilitas dengan memotivasi orang untuk menginginkan jumlah anak yang lebih kecil.
Mungkin perbedaan antara keluarga berencana dengan pendekatan non keluarga berencana adalah pada treatment pada besarnya keluarga yang diinginkan. Pendekatan keluarga berencana melihat fertilitas sebagai “ penyakit “ yang dapat dikontrol dengan treatmen masal melalui kontrasepsi. Pendekatan ini tidak menghiraukan kemungkinan besarnya keluarga yang diinginkan dapat berubah dan meminta prubahan minimal dalam struktur lembaga masyarakat.
Sebaliknya pendekatan non keluarga berencana yang diarahkan untuk menurunkan fertilitas menyadari bahwa besarnya keluarga hanyalah merupakan respons terhadap cara seorang melihat dunia sosialnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya perubahan kelembagaan dan dukungan lingkungan sosial budaya.
Berikut ini akan dibahas secara singkat metode non keluarga berencana yang sering kali diusulkan tetapi belum disetujui secara luas.
(1) Moderenisasi
Mungkin salah satu cara untuk menurunkan fertilitas tanpa melalui program keluarga berencana adalah moderinisai masyarakat. Moderenisasi telah dilihat sebagai kondisi yang perlu dalam menurunkan besarnya keluarga berencana. Meskipun demikian diskusi tentang keterkaitan antara moderenisasi dan penurunan fertilitas masih sangat kontroversial. Mana yang terjadi lebih dahulu, fertilitas atau moderinisasi ?
(2) Membayar yang tidak memiliki anak/ tidak hamil
Salah satu cara yang sering kali direkomedasikan untuk menurunkan fertilitas adalah membayar pasangan yang selama periode tertentu (misalnya 3 sampai 5 tahun) tidak hamil. Cara ini sangat mahal karena membutuhkan dana yang sangat besar.
Cara ini juga dapat memancing cara sebaliknya yaitu bahwa mereka yang memiliki anak atau hamil adalam periode yang tidak diinginkan harus membayar. Hal demikian kurang etis.
(3) Meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita
Banyak bukti empiris telah menunjukan bahwa wanita yang berpartisipasi dalam dunia industri memiliki jumlah anak yang lebih kecil dari pada yang tidak berpartisipasi dalam bekerja. Karena itu untuk negara-negara yang sedang berkembang cara ini lebih tepat.
Kebijaksanaan yang demikian mengandung tuntutan kemanusiaan karena konsisten dengan konsep kesamaan seksualitas. Wanita dapat memberikan konstribusi pada ekonomi keluarga.
Akan tetapi ada beberapa hal yang dipertimbangkan tidak efektif dari metode ini dalam menurunkan besarnya keluarga khususnya di negara sedang berkembang. Salah satu alasan adalah alasan ekonomi : negara sedang berkembang telah ditandai dengan tingkat pengangguran laki-laki yang tinggi baik dalam arti pengangguran penuh maupun tidak penuh.
Efektivitas dari kebijaksanaan ini juga masih diragukan karena kesimpangsiuran dari penemuan dalam beberapa penelitian. Ternyata wanita yang bekerja dan penurunan fertilitas berhubungan secara negatif, kalau wanita tersebut bekerja pada sektor modern seperti pabrik. Pada hal pekerjaan yang demikian tidak selalu ada di negara-negara sedang berkembang.
(4) Pendidikan kependudukan
Salah satu usaha menurunkan fertillitas melalui usaha non keluarga berencana adalah dengan pendidikan kependudukan. Dasar pemikiran adalah bahwa kalau orang mengetahui keuntungan dari keluarga kecil dan kerugian dari keluarga besar, maka mereka akan cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Usaha memasukan pendidikan kependudukan pada sekolah-skolah merupakan manifestasi dari kebijaksanaan tersebut.
Meskipun deikian ada masalah yang muncul dari kebijaksanaan tersebut. Paling mendasar adalah tidak adanya konsensus antara pendidik-pendidik kependudukan tentang pendekatan yang digunakan. Apakah hal ini dilakukan melalui pendidikan sek, pendidikan kesejahteraan keluarga, kesadaran penduduk, atau orientasi nilai dasar. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pendidikan ini lebih bersifat menanamkan pemahaman atau justru sebaliknya menjadi suatu forum indoktrinasi.
Disamping itu juga pendidikan kependudukan juga dinilai memiliki jangkauan yang lama karena ada semacam “ time lag “. Perubahan akan terjadi secara perlahan-lahan. Apalagi tidak semua penduduk khusus di negara sedang berkembang mempunyai aksess ke sekolah. Mereka tidak akan disentuh oleh pendidikan ini.

c. Kebijaksanaan Untuk Mempengaruhi Mortalitas
Pemerintah tidak secara eksplisit memiliki kebijaksanaan mempengaruhi mortalitas seperti yang dilakukan untuk menurunkan angka fertilitas. Penurunan mortalitas merupakan tujuan semua pemerintah termasuk mereka yang menginginkan untuk mengurangi rata-rata pertumbuhan penduduk. Sering kita mendengar bahwa kebijaksanaan yang mempengaruhi mortalitas adalah tidak lain dari pada kebijaksanaan kesehatan, yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan bukannya mengendalikan jumlah penduduk.
Akan tetapi seperti telah ditetapkan pada definisi population policy di atas, bahwa semua tindakan pemerintah yang berpengaruh terhadap perubahan demografis tetap dianggap sebagai kebijaksanaan kependudukan. Karena itu kebijaksanaan untuk mempengaruhi mortalitas tetap ada. Misalnya kebijaksanaan pemerintah dalam mensubsidi bantuan pelayanan kesehatan dan penyediaan klinik medis yang gratis untuk publik.
a. Kebijaksanaan yang Menurunkan Morta-litas
Semua kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan penurunan mortalitas adalah semua yang mensupport pengembangan pengetahuan medis yang berpotensi meningkatkan umur manusia (life expectacy). Pengembangan dalam berbagai teknologi medis ini telah meningkatkan life expectancy. Demikian pula usaha pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi menjalarnya atau datangnya penyakit tertentu dianggap sebagai kebijaksanaan penurunan mortalitas.
Bentuk kebijaksanaan lain yang dianggap sebagai usaha menurunkan mortalitas adalah usaha untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan.Misalnya dikeluarkan peraturan untuk memakai seat belt di mobil agar kecelakaan yang terjadi tidak mendatangkan kematian. Atau juga pengaturan rata-rata kecepatan di jalan raya, juga termasuk kebijaksanaan yang sama.
Bentuk kebijaksanaan yang lain adalah menyediakan pelayanan kesehatan bagi para wanita hamil seperti pemeriksaan kehamilan, pengaturan gizi, imunisasi dan sebagainya. Berbagai informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi juga turut membantu menurunkan kematian khususnya kematian bayi dan ibu.
Sementara itu pemerintah juga telah menurunkan angka kematian dengan pengaturan rokok. Rokok ternyata mempengaruhi gejala kangker sehingga usaha pemerintah untuk melarang merokok juga dapat dipandang sebagai salah satu kebijaksanaan umum penurunan kematian. Demikian pula program pemerintah yang diarahkan untuk mencegah penyakit jantung, dapat digolongkan dalam kebijaksanaan yang sama.
b. Kebijaksanaan Yang Meningkatkan Ang-ka Mortalitas
Rasanya janggal bahwa kebijaksanaan yang meningkatkan angka mortalitas ini ada, karena pemerintah justru menghendaki sebaliknya. Tetapi berbagai kebijaksanaan pemerintaha yang mencelakakan kesehatan, meskipun secara tidak sengaja, akhirnya juga meningkatkan kematian. Keputusan pemerintah untuk berperang, mem-peromosi penanaman tembakau dan membuat minuman keras, membangun reaktor nuklir dsb.

C. KEBIJAKSANAAN MIGRASI
Sepanjang sejarah, manusia pada prin-sipnya bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi kebebasan tersebut telah dibatasi sejak abad ke 19 oleh berbagai bentuk hukum atau larangan. Dalam beberapa kasus, manusia ternyata berpindah keluar dari negaranya menyeberang batas wilayahnya, sementara pada kasus yang lain, manusia berpindah didalam batas negaranya.
Pemerintah pada saat itu sering mengambil langkah untuk mendorong perpindahan ke dalam suatu tempat tertentu, atau keluar dari tempat tertentu. Untuk itu berikut ini akan dibahas terlebih dahulu langkah yang diambil pemerintah dalam menangani migrasi internasional (keluar batas negara), kemudian diikuti dengan kebijaksanaan yang diambil pemerintah untuk migrasi internal (dalam batas negara).
1. Kebijaksanaan Migrasi Internasional
Ada segelintir negara berusaha mendorong imigrasi atau perpindahan dari luar negeri ke dalam negeri agar dapat meningkatkan rata-rata petumbuahan pen-duduk. Hal ini terjadi pada Amerika serikat pada abad ke 19, Kanada dan Australia telah melakukan hal yang sama. Israel merupakan contoh negara yang secara aktif mencari lebih banyak imigran. Negara-negara lain yang sedang menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat, memandang emigrasi (ke luar dari suatu negara) sebagai “sabuk pengaman“ untuk mengatasi tekanan penduduk. Hal ini dapat dilihat pada negara-negara di kepulauan Karibia.
Disamping kebijaksanaan mengatur jumlah perubahan penduduk, banyak negara juga mencoba mengatur kualitas migran. Karekteristik sosial, ekonomi, dan budaya dari penduduk migran merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memformul;asikan kebijaksanaan pada negara-negara tersebut.
Karena kebijaksanaan terhadap emigrasi dan khususnya immigrasi berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, maka perlu untuk melihat beberapa variasi.
a. Kebijaksanaan Emigrasi
Sejumlah negara mencoba menghambat emigrasi melalui restriksi atau hambatan hukum, sosial, dan ekonomi. Pada konferensi PBB di Bucharest 1974 ternyata 72 negara berusaha menghambat emigrasi permanen. Sementara itu, negara-negara lain menyatakan bahwa pemerintah mereka tidak memiliki kebijaksanaan khusus dalam bidang emigrasi, karena jumlah emigran memang tidak signifikan. Meskipun demikian Kuba justru melakukan hal ini.
Negara-negara yang menghambat permanen emigrasi adalah RCC dan Uni Soviet. Dalam kasus ini Uni Soviet, emigrasi nampaknya sulit karena ancaman atau hukumannya cukup berat. Misalnya orang yang tamat perguruan tinggi harus membayar fee keluar negeri yang berkisar $ 1200 sampai $ 3.200, tergantung dari berapa lama orang tersebut telah menerima traning dalam negeri dan ijazah yang diterima. Karena itu sampai sekarang orang Yahudi di Rusia sangat sulit untuk meninggalkan Rusia.
Maroko, Tunisia dan Algeria telah berani mendorong emigrasi sebagai bagian dari usaha untuk memecahkan masalah pengangguran dalam negeri. Mesir telah memiliki kebijaksanaan yang mendorong serta mempermudah emigrasi, tetapi melakukan pembatasan bagi mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Sepanyol telah mendorong emigrasi, yang dapat dilihat dari kehilangan penduduk antara 1950 sampai 1970 sebanyak 1,4 juta orang.
Emigrasi juga disetujui pemerintah, bila terjadi perbedaan agama dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Pakistan yang terpisah dari India, dan kemudian ditunjukkan oleh Bangladesh ketika ingin berpisah dari Pakistan. Beberapa negara telah mendorong emigrasi dalam rangka membebaskan warga mereka dari warga yang tidak beres secara politis. Kuba merupakan contoh yang dramatis. Negara ini telah mendorong emigrasi ke Amerika, dan kemana saja sejak 1962. Program ini berlangsung dan mencapai puncaknya tahun 1980, ketika puluhan ribu orang melalui laut mencari pelarian ke Amerika Serikat.
Di Indonesia, berdasarkan pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang kehilangan kewarganegaraannya, jika yang bersang-kutan:
1) Memperoleh kearganegaraan lain atas kemauan sendiri;
2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesem-patan untuk itu;
3) Dinyatakan hilang kewarganega-raannya oleh Peresiden atas permo-honan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5) Secara sukarela masuik dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut;
7) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya ; atau
8) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannyauntuk tetap menjadi warganegara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
b. Kebijaksanaan Immigrasi
Hambatan terhadap immigrasi lebih banyak daripada terhadap emmigrasi. Dalam komperensi di Bucharest, 116 negara menunjukan bahwa mereka membatasi immigrasi, dan hanya 32 negara yang mendorong immigrasi.
Perlu diingat istilah “membatasi” dan “mendorong“ adalah istilah yang relatif. Uni Soviet dan Amerika Serikat membatasi immigrasi. Tetapi Uni Soviet pada prinsipnya mengaku tidak punya orang asing, dan Amerika Serikat mengaku sekitar 400.000 orang immigran setiap tahun. Dan yang jelas sekitar 500.000 orang yang masuk ke negara ini secaa illegal, tetapi mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.
Kebijaksanaan immigrasi biasanya berubah sebagai respons terhadap faktor-faktor demografis, ekonomi, dan politik nasional. Negara-negara yang mengin-ginkan jumlah immigran yang besar pada suatu waktu apabila mereka memiliki tanah kosong yang tersedia untuk dihuni, tetapi mereka tidak akan menginginkan immigrasi apabila tenaga kerja mereka sudah kurang mampu mengabsorpsi immigran baru. Hal ini nampaknya bervariasi antara beberapa negara.
Australia, misalnya, sangat tergan-tung kepada immigran. Hunian dari kebanyakan daerah oleh para immigran telah dapat dilihat pada tahun 1778 dengan 1030 orang Inggris di New South Wales. Mereka pada dasarnya adalah pelayan dari penjara-penjara Inggris. Kemudian pene-muan tambang emas pada tahun 1850an telah menarik banyak immigran tambahan dari kepulauan Inggris, New Zealand, Jerman, Polandia, Amerika Serikat, negara-negara Skandinavia dan China. Immigran china telah menimbulkan kekacauan diantara orang kulit putih Australia, yang pada gilirannya menimbulkan pertentangan rasial. Karena itu pada tahun 1850an dikeluarkan aturan yang melarang untuk tinggal menetap dan naturalisasi terhadap semua orang Asia. Hukum larangan immigrasi tahun 1901 malah memberikan syarat baru untuk masuk ke Australia harus lolos test salah satu bahasa Eropa, yang akhirnya menggeser kedudukan para immigran non Barat hampir selama lebih dari 50 tahun.
Ketika terjadi pendudukan jepang pada Prang Dunia II, Australia mulai menyadari bahwa posisinya sangat lemah sebagai akibat dari penduduknya yang kecil dengan wilayah yang besar. Karena itu pemerintah negara tersebut menetapkan untuk menerima 1 persen penambahan immigran setiap tahun. Untuk mendorong tinggal di Australia, pemerintah negara tersebut telah membelanjakan hampi $40 juta per tahun membantu immigran untuk masuk ke negara tersebut dengan memberi bantuan perjalanan, menjamin pekerjaan dan akomodasi.
Dengan demikian immigran non Barat mulai masuk lagi. Banyak pengungsi perang bahkan diizinkan untuk tinggal di sana, orang-orang yang memiliki keterampilan dapat masuk dan menetap dengan keluarganya. Di tahun 1973 suatu kebijaksanaan non diskriminatif terhadap suku, warna kulit, kewarganegaraan mulai diberlakukan. Tetapi dalam kenyataannya masih ada kebijaksanaan yang membe-rikan perlakuan khusus terhadap orang Eropah dari pada Asia dalam hubungannya dengan kegiatan menetap di Australia. Sejak tahun 1970an jumlah immigran ke Australia dari Asia telah mencapai antara 7000 sampai 9000 orang pertahun, sementara secara keseluruhan telah mencapai antara 50.000 sampai 60.000 per tahun.
Pemerintah Kanada juga mengu-mumkan pada tahun 1974 bahwa ia akan berusaha memperketat sistim penerimaan immigran. Para immigran akan diperiksa dan dinilai berdasarkan standard seperti tingkat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, kehadiran keluarga atau sanak saudara di Kanada, dan pengetahuan tentang Bahasa Inggeris atau Perancis. Sebagai akibat dari peraturan tersebut, immigran pada tahun 1975 telah mencapai 187.881 atau sekitar 14 persen di bawah angka tahun 1974.
Pada tahun 1977, Dewan Perwa-kilannya memberikan kekuasaan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Immigrasi untuk mempertimbangkan aspek demo-grafis seperti distribusi geografis dalam menerima para immigran. Para immigran dapat diterima apabila menunjukan telah tinggal di negara tersebut paling kurang 6 bulan. Kanada tidak mempunyai sistin kuota atau pembatasan terhadap jumlah immigran dari suatu negara. Tetapi hukum baru telah membatasi jumlah tertentu terhadap immigran setiap tahun. Pembatasan ini dapat berubah kalau kondisinya berubah.
Di Indonesia warganegara asing dapat menjadi warganegara Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Syarat dan tata cara memproleh kewarganegaraan Republik Indonesia diataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia bab III pasal 9 yang menyatakan permohonan kewarga-negaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3) Sehat jasmani dan rohani.
4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6) Jika dengan memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
Permohonan pewarganegaraan dia-jukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kerta bermaterai cukup kepada Peresiden melalui menteri. Selanjutnya menteri meneruskan permo-honan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada peresiden palin lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima. Peresiden menga-bulkan atau nenolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permo-honan perwaganegaraan ditetapkan den-gan Keputusan Peresiden. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus di-sertai dengan alasan dan dibertahukan menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.
2. Kebijaksanaan Migrasi Internal
Program-program dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai migrasi internal memiliki tujuan umum tertentu yaitu berkaitan dengan redistribusi penduduk. Dalam proses tersebut pertumbuhan beberapa daerah didorong, sedangkan beberapa daerah lain dihambat.
Di banyak negara perubahan reproduksi telah menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan penduduk. Perbedaan dalam fertilitas dan mortalitas antar daerah atau negara semakin tipis. Migrasi nampaknya menjadi faktor penting dalam distribusi penduduk. Kebijaksanaan yang bersifat implisit atau eksplisit mendorong atau menghambat mobilitas penduduk dalam suatu negara telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi jumlah penduduk,rata-rata pertumbuhan lokal dan regional, serta distribusi penduduk.
Berikut ini akan didiskusikan kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung diarahkan untuk mempengaruhi besarnya jumlah dan pertumbuhan suatu daerah dan juga kebijaksanaan yang secara tidak sengaja atau tidak langsung berpengaruh terhadap aliran migran. Kebijaksanaan-kebijaksanaan terakhir ini dapat mempunyai pengaruh yang sama dengan kebijaksanaan yang sifatnya langsung.
a. Kebijaksanaan Langsung
Kebijaksanaan-kebijaksanan langsung terhadap migrasi internal pada umumnya ditujukan untuk memperlambat pertumbuhan kota, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Pada beberapa periode dalam sejarah, beberapa kota telah mengalami pertumbuhan pendudukyang sangat cepat, tetapi pada umumnya para perencananya telah memberikan perhatian terutama pada bagaimana mengatur besarnya kota atau pertumbuhan. Dalam hal in ada empat jenis kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi distribusi penduduk:
1) Menghentikan Arus Migran
Beberapa negara Amerika Latin telah mencoba memperbaiki kondisi pemukiman di daerah pedesaan dengan memperkenalkan atau memberlakukan program land reform atau pembangunan masyarakat. Para petani yang memiliki tanah, mungkin tak begitu ingin bermigrasi ke kota dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki tanah.
Beberapa negara telah mencoba membatasi migrasi ke kota dengan memberikan pelayanan-pelayanan so-sial bagi penduduk pedesaan. Misalnya negara Venezuela telah berusaha memperbaiki perumahan. Program lain melibatkan pendirian sekolah-sekolah dan fasilitas masyarakat yang baik. Jepang misalnya telah menetapkan sejumlah program pembangunan daerah pedesaan untuk mengurangi migrasi masuk yang begitu deras ke daerah metropolitan Tokyo–Osaka.
Desentralisasi industri masih merupakan alat penting untuk meng-hambat migrasi dari desa ke kota. Pabrik-pabrik baru sengaja di dirikan di tempat-tempat yang jauh dari kota-kota besar. Kota-kota kecil diberi perhatian pengembangannya. Hongaria, Polandia, dan Uni Soviet telah menerapkan kebijaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi industri. Polandia misalnya telah menetapkan jumlah batas tenaga kerja untuk industri di kota-kota besar dan meminta didirikannya pabrik baru di tempat-tempat yang diijinkan pemerintah.
2) Mengarahkan kembali Migran ke Daerah Frontiers
Pembangunan daerah terpencil pada suatu negara dan penetapan program-program untuk meningkatkan kondisi penghidupan di daerah pedesaan telah mendatangkan pengaruh khusus yaitu memperlambat arus migrasi dari desa ke kota dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga. Program transmigrasi di Indonesia adalah contohnya, dimana pemerintah berusaha merelokasikan penduduk ke daerah pedesaan tertentu. Penduduk Jawa diberi insentif uang untuk berpindah ke Sumatra dan juga ke daerah lain di luar jawa.
Beberapa negara Amerika Latin telah mencoba melakukan kebija-sanaan tersebut, tetapi dengan tingkat keberhasilan yang berbeda. Brazil misalnya tidak terlalu sukses dalam mendorong orang pindah ke wilayah Amazone. Kunci keberhasilan terletak pada dukungan teknis dan keuangan yang diterima migran.

3) Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kota baru
Salah satu pendekatan terhadap distribusi geografis dari penduduk adalah melalui teori pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan adalah tidak lain dari pada kota-kota berukuran menengah yang disengaja untuk berkembang cepat dalam menghadapi atau mengatasi pertumbuhan yang cepat dari kota-kota terbesar. Diharapkan agar pusat-pusat pertumbuhan yang demikian akan mengembangkan daerah suburnya dan menjadi pusat-pusat industri dan perdagangan.
Baik jepang maupun Uni Soviet telah menggunakan pendekatan ini. Meskipun belum ada kebijaksanaan serupa di Amerika Serikat, namun sistim highway antar negara bagian secara tidak langsung telah mengembangkan beberapa pusat petumbuhan. Dimana highway antar negara bagian bertemu, kegiatan-kegiatan komersial dengan cepat berkembang dan penduduk melonjak jumlahnya. Bahkan, desa yang kecil dapat dengan cepat menjelma menjadi kota ukuran menengah.
Cara lain untuk menurunkan pertumbuhan penduduk kota-kota besar adalah dengan membangun kota baru pada daerah-daerah yang masih terbuka. Kota baru ini biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam hal pekerjaan, perbelanjaan, fasilitas komunikasi, pendidikan dsb. Karena kota baru memerlukan kesempatan kerja, maka kebijaksanaan desentralisasi industri dapat diterapkan secara berbareng.
Meskipun demikian, pendekatan kota baru terhadap distribusi penduduk memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pendekatan ini terlalu mahal. Kedua, kota yang baru ini harus berkompetensi dengan tempat-tempat yang lain untuk memperoleh migran. Untuk menarik migran banyak hal yang harus dilakukan agar menjadi daya tarik bagi para migran seperti kesempatan kerja, standard upah dan berbagai pelayanan sosial. Pada hal banyak penelitian telah menunjukan bahwa migran cenderung datang hanya ke tempat dimana telah terdapat kawan atau keluarga/sanak saudara. Mereka akan membantu migran baru dalam berbagai bidang. Karena itu, arus migran cenderung tetap pada daerah-daerah yang lama. Ketiga, kota baru cenderung bersifat rentan terhadap akibat “ transiency “ atau datang pergi. Hal ini jelas berpengaruh terhadap aliran migran sekaligus migran permanen.
Pendekatan pusat pertumbuhan untuk mengarahkan aliran migran nampaknya lebih fleksibel dari pada pendekatan kota baru. Pusat-pusat ini memiliki posisi yang menguntungkan karena dapat menyerap tenaga kerja migran melalui perluasan kesempatan kerja. Karena di pusat-pusat tersebut telah ada persediaan atau segelintir migran, maka kemungkinan untuk menarik migran baru, melalui penyebar-luasan informasi, lebih besar.
4) Membatasi Pertumbuhan Kota
Usaha untuk membatasi pertum-buhan kota buka merupakan kebijak-sanaan baru. Hal telah dimulai di Perancis dan Inggris pada abad ke 15 dan 16. Dewasa ini pemerintah telah mencoba membatasi pertumbuhan kota dengan melarang pembangunan pemukiman baru. Pemerintah mencoba meyakini migran dari desa untuk kembali ke daerahnya. Kebijaksanaan yang demikian di China adalah mendesak penduduk terdidik yang masih muda untuk kembali ke daerah belakang dan tinggal di sana.
Di Amerika Serikat, peraturan zoning dan ijin bangunan untuk melengkapi berbagai fasilitas dapat digunakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan penduduk atau sebaliknya membatasinya.

b. Kebijaksanaan Tidak Langsung
Disamping kebijaksanaan langsung yang dilakukan pemerintah, ada juga kebijaksanaan tidak langsung dimana pemerintah mempengaruhi secara tidak langsung distribusi penduduk. Misalnya berbagai peraturan yang mengatur segregasi penduduk kulit hitam dan kulit putih, telah secara tidak langsung mempengaruhi distribusi penduduk. Pembanguanan jalan raya, proyek-proyek pusat, serta penempatan investasi dapat secara tidak langsung mempengaruhi distribusi penduduk. Penetapan besarnya pajak pada berbagai negara bagian yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi disteribusi penduduk.
Amerika Serikat pada saat sekarang ini tidak mempunyai kebijakan nasional yang didesain untuk mempengaruhi distribusi penduduk. Meskipun demikian, kongress telah diminta untuk menyelidiki dampak berbagai peraturan perundangan dan program terhadap keputusan individual dan perusahaan dalam berlokasi atau bertempat tinggal dalam negeri itu. Ada yang mengatakan bahwa dengan tidak mengatur kebijakan untuk mempengaruhi distribusi tersebut, sebenarnya sudah merupakan kebijakan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa ketiadaan kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai dorongan untuk bermigrasi ke daerah-daerah metropolitan, yang kemudian menimbulkan subur urban baru dengan berbagai konsekuensinya.
Disamping itu, semua kebijakan yang yang diarahkan terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara tidak langsung mempengaruhi distribusi penduduk. Semua kebijakan yang secara tidak langsung mempengaruhi migrasi atau distribusi penduduk ini dikenal dengan ”hidden policies“. Program pem-bangunan highway, penempatan insta-lasi pertahanan, kebijakan perpa-jakan, dan berbagai program yang bertujuan khusus lainnya, dapat mempengaruhi distribusi penduduk.
c. Migrasi dan Kebijakan Migrasi di Indonesia
Di Indonesia, studi migrasi telah dilakukan oleh beberapa ahli baik dari dalam maupun dari luar negeri dan mencakup daerah-daerah di jawa dan luar jawa. Hampir semua memusatkan perhatian pada determinant, pola dan kecenderungan migrasi yang diikuti oleh usaha penyusunan kebijaksanaan. Bebe-rapa diantaranya yang menyangkut migrasi desa-kota, direview sebagai basis untuk memahami urbanisasi di Indonesia.
Kebijakan migrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kebijakan yang bersifat eksplisit dan kedua bersifat implisit. Kebijakan bersifat eksplisit menyangkut pengaturan ijin tempat tinggal dan transmigrasi. Sedangkan yang bersifat implisit termasuk pengaturan pem-bangunan regional yang intergrated, pengembangan pusat-pusat pengem-bangan skala kecil, serta distribusi wilayah industri kecil. Atau dapat juga dilihat dari aspek restrictive, restraining, dan diversionary. Kebijakan yang bersifat restrictive merupakan usaha untuk melarang atau membatasi migran masuk ke kota tertentu yang sudah padat, seperti telah diterapkan di kota Jakarta pada tahun 1970an. Kebijakan yang Restrai-ning sifatnya merupakan usaha untuk menahan agar penduduk pedesaan tidak pindah ke kota, melalui penciptaan lapangan kerja di daerah asal. Berbagai program yang ditempatkan di daerah pedesaan termasuk program padat karya merupakan bentuk dari kebijakan ini. Sedangkan kebijakan yang bersifat divisionary merupakan usaha untuk membuat daerah alternatif menjadi menarik (membuka kesempatan kerja) sehingga mempengaruhi arus dan arah migran. Kebijakan ini dapat dilihat dari program trasmigrasi yang telah dimulai sejak tahun 1930an.
Disamping itu kebijakan migrasi dapat bersifat one-sided atau two sided. Pertama menyangkut kebijakan yang diterapkan pada kota-kota penerima migran sedangkan yang kedua pada diterapkan tidak hanya di kota-kota penerima, tetapi juga di daerah-daerah pengirim migran. Pandangan ini nampak cukup jelas karena menyangkut kebijakan yang bervariasi, yaitu: (1) melarang orang bermigrasi ke kota tertentu. (2) mencoba mentransfer migran ke daerah satelit sekitar kota penerima migran yang masih dalam radius ulang alik dan (3) men-transfer migran ke daerah alternatif yang jauh dari kota di luar radius ulang alik.
Pengalaman di Indonesia telah menunjukan bahwa kebijakan yang pertama, seperti telah diterapkan di Jakarta pada tahun 1970an, sulit memberikan hasil yang memuaskan. Karena itu perlu dilakukan kebijakan yang bersifat two-sided. Meskipun demi-kian, perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan faktor-faktor baik secara langsung maupun tidak lagsung mempengaruhi tingkat urbanisasi. Untuk Indonesia diarankan agar kebijakan urbanisasi perlu dilihat secara integratif, artinya harus dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperi kebijakan kependudukan, penanaman modal, fiscal, transportasi, komunikasi, pertumuhan nasional dan prioritas sektoral, pedesaan, keuangan dan bank, sistim perupahan, pendidikan dsb.
Untuk dapat memilih kebijakan-kebijakan mana yang paling tepat, diperlukan analist-analist lokal, peren-cana, dan pembuat keputusan yang menguasai permasalahan lokal, dan memilih alternatif-alternatif yang ada dengan metode yang benar.

Rangkuman
H.T. Eldrige dalam Agus Dwiyanto (1995) mendefinisikan kebijaksanaan kependudukan sebagai keputusan legislatif, program administrasi dan berbagai usaha pemerintah lainnya yang dimaksudkan untuk merobah kecenderungan penduduk yang ada demi kepentingan kehidupan dan kesejahteraan nasional. Kebijaksanaan kependuduk menurut Perserikat Bangsa Bangsa diberikan pengertian sebagai langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya.
Dalam hubungan dengan fertilitas, kebijaksanaan pemerintah dapat dibedakan atas dua yaitu bersifat “pronatalis“ dan yang “antinatalis”. Pronatalis, bentuk-bentuk umum yang terkenal adalah: a) Propaganda pronatalis; b) Program-program yang mendorong keluarga, sistim perpajakan, dan insentif untuk seorang ibu dan; c) Pembatasan terhadap distribusi dan penggunaan kontrasepsi dan aborsi. Antinatalis diarahkan untuk mengurangi fertilitas. Ada dua pendekatan utama yaitu: a) Program Keluarga berencana yang diseponsori oleh pemerintah dan b) Berbagai bentuk pendekatan non keluarga berencana (non family planning) antara lain: 1) Moderenisasi; 2) Membayar yang tidak memiliki anak/tidak hamil; 3) Meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita 4) Pendidikan kependuduk.
Dalam hubungan dengan mortalitas, kebijaksanaan pemerintah dapat dibedakan atas dua yaitu menurunkan mortalitas dan meningkatkan angka mortalitas. Kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan penurunan mortalitas adalah semua yang mensupport pengembangan pengetahuan medis yang berpotensi meningkatkan umur manusia (life expectacy), usaha pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi menjalarnya atau datangnya penyakit tertentu, peraturan untuk memakai seat belt di mobil agar kecelakaan yang terjadi tidak mendatangkan kematian dan usaha pemerintah untuk melarang merokok juga dapat dipandang sebagai salah satu kebijaksanaan umum penurunan kematian. Kebijaksanaan meningkatkan angka mortalitas seperti keputusan pemerintah untuk berperang, memperomosi penanaman tembakau dan membuat minuman keras, membangun reaktor nuklir dsb.
Kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan migrasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijaksanaan migrasi internasional dan migrasi internal (dalam negeri). Kebijaksanaan migrasi internasional dapat dibedakan kebijakan immigrasi yaitu kebijakan pemerintah suatu negara berusaha mendorong imigrasi atau perpindahan dari luar negeri ke dalam negeri agar dapat meningkatkan rata-rata petumbuahan penduduk. Kebijakan emi-grasi yaitu kebijakan pemerintah suatu negara yang sedang menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat, memandang emigrasi (ke luar dari suatu negara) sebagai “sabuk pengaman“ untuk menga-tasi tekanan penduduk.
Kebijaksanaan migrasi internal memiliki tujuan umum yaitu redistribusi penduduk. Dalam proses tersebut pertumbuhan beberapa daerah didorong, sedangkan beberapa daerah lain dihambat.
Ada dua macam kebijaksanaan migrasi internal yaitu kebijaksanaan langsung dan kebijaksanan tidak langsung. Kebijaksanaan langsung migrasi internal pada umumnya ditujukan untuk memperlambat pertumbuhan kota, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Kebijak-sanaan tidak langsung dimana pemerintah mempengaruhi secara tidak langsung distribusi penduduk.
Ada empat jenis kebijaksanaan yang secara langsung dapat mempengaruhi distribusi penduduk: 1) Menghentikan arus migran; 2) Meng-arahkan kembali migran ke daerah frontiers; 3) Pengembangan pusat pertumbuhan dan kota baru 4) Membatasi pertumbuhan kota.
Kebijaksanaan tidak langsung seperti pembanguanan jalan raya, proyek-proyek pusat, serta penempatan investasi, perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara tidak langsung mempengaruhi distribusi penduduk.

Evaluasi
1. Jelaskan pengertian kebijaksanaan kependu-dukan?
2. Sebutkan dan jelaskan dua macam kebijaksanaan kependudukan yang dapat mempengaruhi fertilitas?
3. Sebutkan dan jelaskan dua macam kebijaksanaan kependuduk yang dapat mempengaruhi mortalitas?
4. Sebutkan dan jelaskan dua macam kebijaksanaan migrasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk?
5. Sebutkan dan jelaskan dua macam kebijaksanaan migrasi internasional?
6. Sebutkan dan jelaskan dua macam kebijaksanaan migrasi internal?

DAFTAR BACAAN

Anonim. (2007). Dasar Dasar Demografi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
———-(2007). Undang Undang Republik Indo-nesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yogyakarta: Pustaka merah Putih.
Agus Dwiyanto. (1995). Kebijaksanaan Kependu-dukan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Dipublikasi di Publikasi | Tinggalkan komentar

Kesehatan Reproduksi

A. Ruang Lingkup
Kesehatan reproduksi berkaitan dengan fertilitas, karena kemampuan wanita melahirkan anak hidup dan sehat sangat dipengaruhi oleh keseharan reproduksi wanita. Secara tradisioal kesehatan reprouksi hanya dipelajari sebatas masalah kesehatan ibu dan anak. (maternal and child health, disingkat MCH). Pada kurun 20 tahun terakhir ruang lingkup studi kesehatan reproduksi, tidak sekedar MCH, tetapi juga keterkaitan proses reproduksi dengan masalah-masalah sosial lain yang lebih luas, seperti kependudukan, keluarga berencana, status wanita dan penularan STD. Konteks demografi dari kesehatan reproduksi tampak mendasari pengembangan strategi kesehatan reproduksi. Dapat dikatakan bahwa strategi kesehatan reproduksi merupakan reaksi dari strategi keluarga berencana yang terlalu berorientasi pada target penurunan fertilitas dan cenderung mengabaikan wanita sebagai pengambil keputusan yang otonom baik menyangkut penggunaan kontrasepsi, ataupun keputusan untuk hamil dan persalinan.Isu status wanita, hak reproduksi wanita, etika, dan hukum sangat mewarnai pengembangan strategi kesehatan reproduksi (Ford Foundation, 1991).
Dalam konteks pengertian yang positif, kesehatan reproduksi tidak hanya berarti terbebas dari penyakit atau gangguan selama proses reproduksi, tetapi dimana proses reproduksi tercapai dalam situasi kesehatan pisik, mental dan social yang sempurna. Ini berarti manusia mempunyai kemampuan untuk berreproduksi, wanita dapat melalui masa kehamilan dan persalinan dengan aman, dan reproduksi memberi hasil yang piositif juga yaitu bayi dapat hidup dan tumbuh dengan sehat. Pengertian ini juga mempunyai implikasi manusia dapat mengatur fertilitas mereka tanpa resiko mengalami ganguan kesehatan dan dapat mengalami seks yang aman (Fathalla, 1990).
Kesehatan reproduksi dalam arti luas meliputi seluruh proses, fungsi, dan sistem reproduksi pada seluruh tahapan kehidupan manusia. Secara lebih khusus studi kesehatan reproduksi mempelajari bagaimana individu dapat terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh proses atau bekerjanya fungsi dan sistem reproduksi. Manusia (terutama pada kurun usia reproduksi) secara naluriah mempunyai dorongan sexual (sexual drives), lalu muncul hasrat mencari pasangan (sexual partnership). Dari situ muncul aktivitas seksual (sexual acts) berikut akibatnya yaitu mengalami kehamilan dan melahirkan.
Dalam hal ini individu dapat mengalami ganguan kesehatan reproduksi berupa kehamilan dan kelahiran yang tidak dikehendaki, atau bayi lahir mati. Prilaku seksual tidak seluruhnya didasari niat untuk mendapatkan keturunan. Dalam banyak kasus, wanita dan pasangan berusaha menghindari resiko tersebut, antara lain menggunakan kontrasepsi. Akan tetapi tidak seluruh upaya pencegahan kehamilan berhasil. Kegagalan dalam pemakaian kontarsepsi dapat menimbulkan masalah kesehatan reproduksi yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki. Menghadapi masalah ini, alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil oleh wanita dan pasangannya ada dua, diteruskan sampai melahirkan atau diakhiri (aborsi disengaja).
Pemakaian kontrasepsi dapat pula menimbulkan masalah lain, misalnya efek samping kesehatan (seperti pusing-pusing, tekanandarah tinggi, pendarahan, infeksi dan sbagainya) dan terampasnya hak reproduksi wanita (jika pemakaian kontrasepsi dilakukan tanpa mengindahkan kemauan atau preferensi wanita pemakai kontrasepsi).
Kehamilan adalah peristiwa reproduksi penting yang dialami oleh setiap wanita. Ketika kehamilan diputuskan untuk diteruskan, wanita dituntut untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, juga menjaga kesehatan dan gizi makanan, agar janin yang dikandungnya berkembang sehat sampai saat persalinan. Kegagalan dalam merawat kehamilan, juga tidak amannya pertolongan pesalinan yang diterima, dapat berakibat buruk atau bahkan fatal pada bayi dan ibunya (kematian bayi dan kematian maternal).

B. Dimensi Kesehatan Reproduksi
Agar lebih jelas demensi kesehatan dari kesehatan reproduksi, perlu dijelaskan secara lebih rinci dua elemen kesehatan reproduksi, yaitu seks sehat dan reproduksi sehat.
1. Sek Sehat
Kondisi seksual dikatakan sehat jika:
a) Individu terbebas atau terlindung dari kemungkinan tertular penyakit menular karena hubungan seks (sexual trans-mitting disease, disingkat STTD).
b) Individu terlindung dari praktik-praktik yang berbahaya dan kekerasan seksual.
c) Individu dapat mengontrol akses seksual orang lain terhadapnya.
d) Individu dapat memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual.
e) Individu dapat memperoleh informasi tentang seksualitas (Dixon Muelller, 1994).
Gangguan kesehatan seksual terjadi jika terdapat hambatan atau masalah pada salah satu atau lebih dari faktor-faktor di atas. Individu dapat tertular STD, sakit, cacat, atau bahkan mati karena menggunakan obet-obet perangsang, menjadi korban dari kekerasan seksual, mempunyai kemampuan control yang lemah terhadap akses seksual, gagal memperoleh kepuasan seksual dari pasangannya, atau mempunyai akses yang rendah untuk memperoleh informasi tentang seksualitas.
a) Penularan Penyakit
Oleh karena berbagai sebab, wanita dapat mengalami infeksi pada sistem saluran reproduksi mereka (Reproductive Tract Infection, disingkat RCT).
Penggunaan IUD, aborsi yang tidak aman, masuknya benda-benda atau alat-alat yang tidak steril ke dalam alat reproduksi wanita, dan lain-lain dapat menyebabkan timbulnya RTI. Tapi salah satu penyebab utama timbulnya RTI adalah terinfeksinya individu dari berbagai penyakit karena hubungan seksual (STD). Karena itu STD merupakan masalah kesehatan repro-duksi yang semakin memperoleh perhatian, karena sifatnya yang menular, sulit penanggulangan (terutama AIDS), dan besarnya implikasi dari penyakit tersebut terhadap kualitas sumberdaya manusia. STD semakin menyebar seiring dengan bertambah longgarnya kecen-derungan seksualitas masyarakat. Prak-tik gonta ganti pasangan, homo-seksual, biseksual dan merebaknya sek komersial dalam berbagai bentuk menyumbang pada penyebaran STD.
b) Praktek Seksual Berbahaya Dan Ke-Kerasan Seksual
Ada sejumlah cara prilaku seksual yang membahayakan tubuh prilaku atau pasangannya. Di pasar bererdar obat-obat perangsang gairah seksual, obat-obat atau jamu-jamu untuk memper-panjang masa ereksi, memperbesar atau memperpanjang alat reproduksi, dalan lain lain, yang sering kali mempunyai efek samping negative pada pema-kainya. Juga ada sejumlah alat bantu yang dipakai dalam hubungan sek atau maturbasi, dll, dari bahan karet, kayu atau botol yang juga dapat membahayakankesehatan pelakunya. Selain itu hubungan seks sering berlangsung bukan karena kemauan kedua belah fihak, tetapi dapat terjadi di bawah ancaman, sering pula disertai tindakan kekerasan (sexual violence).
Pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di dalam rumah tangga (suami terhadap isteri; orang tua terhadap anak, paman terhadap keponakan, juragan terhadap pemban-tunya dan sebagainya) dan di luar rumah, baik di tempat-tempat umum, di hotel, atau juga di tempat kerja. Perlu juga dicatat bahwa pelecehan atau kekerasan seksual dapat dilakukan wanita terhadap laki-laki. Misalnya pembantu perempuan yang memaksa anak-anak laki-laki asuihannya memuaskan hasrat seksualnya. Tetapi kecenderungan perilaku demikian lebih sering dilakukan laki-laki terhadap wanita daripada sebaliknya.
c). Kenikmatan Seksual
Kenikmatan seksual (sexual enjoyment) adalah salah satu tujuan hubungan seksual, disamping memperoleh keturunan. Kebahagian keluarga salah satunya ditentukan pada seberapa jauh pasangan memperoleh kepuasan seksual dalam kehidupan keluarga mereka. Pada masyarakat di mana status wanita masih rendah, laki-laki cenderung kurang memperhatikan kepentingan wanita, termasuk kepuasan eksual wanita, dan wanita sendiri cenderung bersikap pasif dalam hubungan seksual, sehingga kenikmatan seksual gagal diperoleh. Kegagalan menimati hubungan seksual dengan pasangan resmi sering menimbulkan masalah psikologis seperti stress, depresi, mudah marah tanpa alasan, dan sebagainya. Sering pula kegagalan ini menjadi alasan dari prilaku seks menyimpang, komplek rumah tangga, perceraian dan sebagainya.
Penyimpangan seksual pada gili-rannya dapat menimbulkan berbagai resiko seperti penularan penyakit seksual, kehamilan tak dikehendaki, depresi dan sebagainya.
d). Informasi tentang Seksualitas
Informasi tentang seksualitas akan berpengaruh terhadap pengetahuan individu tentang seksualitas, mem-bentuk makna subjektif tentang seksualitas, menuntun pola berpa-sangan seksual dan mengontrol prilaku seksual seseorang. Individu yang kurang memahami STD dan cara penularannya dan kurang mengontrol perilaku seksualnya akan mudah tertular STD. Wanita yang menderita infeksi pada sistem saluran repro-duksinya dan kurang memahami gejala yang ia alami mungkin akan membiarkan keluhan terjadi sampai keluhan itu berkembang lebih akut dan membawa dampak lebih buruk pada kesehatnnya. Demikian pula wanita yang kurang tahu tentang kehamilan dan cara-cara pencegahnnya dapat memngalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dengan begitu informasi tentang seksualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan seksual individu.
Informasi seksual dapat diberikan melalui pendidik keluarga, pendidikan agama di pesanteren atau tempat-tempat ibadah, pergaulan dengan teman, guru di sekolah, bacaan, media elektronik dan alain-lain. Jenis mat-wewri yang disampaikan melalui berbagai media tersebut dapat berbeda baik dalam substansi, intensitas, atau daya pengaruhnya pada individu. Sering dikatakan bahwa penyimpangan seksual remaja dikarenakan terlalu dominannya pengaruh media massa dan elektronik dalam menyebarkan informasi seksual bebas, sementara keluarga, sekolah, atau pesanteren kurang memberikan bekal pengetahuan seksual yang sebanding.
Bagaimana memberikan informasi yang lengkap dan mendidik tentang seksualitas dengan maksud agar penyimpangan seksual dapat ditekan, juga resiko penularan STD dan kehamilan tidak dikehendaki dapat dicegah, merupakan tantangan besar dalam pendidikan kesehatan reproduksi.
2. Reproduksi Sehat
Kesehatan dalam poses reproduksi (kehamilan dan persalinan) merupakan pusat perhatian utama kesehatan reproduksi. Sutdi kesehatan reproduksi menaruh perhatian pada upaya membebaskan individu dari segala kemungkinan gangguan kesehatan karena proses reproduksi, misalnya gangguan kesehatan karena menggunakan cara-cara pencegahan keha-milan (kontrasepsi), gangguan kesehatan karena kehamilan, dan gangguan kesehatan karena aborsi yang tidak aman. Secara garis besar individu dikatakan terbebas dari gangguan reproduksi, jika:
a). Aman dari kemungkinan kehamilan tak dikehendaki.
b). Terlindung dari praktik reproduksi yang berbahaya.
c). Bebas memilih kontrasepsi yang cocok baginya.
d). Punya akses terhadap informasi kon-trasepsi dan reproduksi.
e). Punya akses terhadap perawatan keha-milan dan pelayanan persalinan yang aman.
f). Punya akses terhadap pengobatan (treatment) kemandulan (infertility); (Dixon Mueller, 1994).
1) Perlindungan Terhadap Kehamilan Tak Dikehendaki
Membebaskan individu dari kehamilan tak dikehendaki (melalui penundaan perkawinan, penundaan atau pencegahan kehamilan melalui penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi, dll), merupakan tema penting dari kesehatan reproduksi, dan ini pula yang merupakan tema penting dari pendekatan keluarga berencana. Bedanya adalah bahwa jika dalam keluarga berencana pencegahan dari kehamilan tak dikehendaki diletakan sebagai bagian dari upaya penurunan fertilitas, dalam kesehatan reproduksi pencegahan kehamilan diletakan sebagai bagian dari hak reproduksi wanita yang harus dilindungi atau dihargai. Artinya pendekatan kesehatan reprroduksi berasumsi bahwa setiap wanita mempunyai hak untuk menentukan kapan mengalami kehamilan dan kapan menghindarinya. Gangguan kesehatan reproduksi terjadi, jika wanita tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan tentang pencegahan kehamilan dan cara-cara yang diinginkan.Sejaln dengan asumsi ini, pendekatan kesehatan reproduksi juga bewrasumsi bahwa wanita sebaiknya dilindungi haknya untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan melalui penyediaan pertolongan aborsi yang aman.
Kehamilan tak dikehendaki dapat terjadi pada wanita menikah atau tidak/belum menikah, termasuk remaja belum menikah. Ada dua masalah yang harus dipecahkan oleh remaja wanita yang mengalami kehamilan tak dikehendaki. Masalah pertama berkenaan dengan status perkwinannya: apakah akan menikah dengan pria yang menghamilinya atau tidak, dan masalah kedua berkenaan dengan keputusan apakah akan meneruskan kehamilannya atau menggugur-kannya. Masing-masing pilihan mempunyai implikasi sosial, ekonomis, dan psikologis yang berbeda. Pernikahan akan menye-lamatkan kehormatan wanita di mata keluarga dan masyarakat,tapi pada saat yang sama dapat menghancurkan masa depan pendidikan dan pengembangan karier mereka dimasa depan. Sementara itu memilih tidak menikah akan menimbulkan konsekwensi social dan psikologis yang tinggi (dikucilkan dari keluarga, dicemooh tetangga, stres dsb).
Masalah kedua, yaitu apakah kehamilan akan diteruskan, tidak pula mudah diputuskan oleh wanita tersebut. Masing-masing mempun-yai implikasi negative sendiri-sendiri. Pada wanita yang memilih nikah dengan pria yang menghamilinya atau pria lain yang bersedia meenikahinya akan lebih mudah membuat keputusan, misalnya meneruskan kehamilan, terutama jika pria dan keluarganya setuju dengan pilihan tersebut. Tetapia tidak demikia n halnya dengan wanita yang memilihtidak me nikah atau dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah (misalnya ditinggal lari pria yang menghamilinya, pria tersebut mengelak dari tanggung jawab, orang tua tidak menyetujui pernikahan, tidak jelas siapa laki-laki yang menghamilinya karena wanita tersebut berhubungan dengan lebih dari satu lelaki, dsb). Meneruskan kehamilan artinya menjadi orang tua tunggal (single parent) dengan seluruh imnplikasinya. Menggugurkan kan-dungan juga bukan pilihan yang mudah karena akses melakukan pengguguran yang aman terbatas, dan besarnya resiko pisik dari penggugura (kemungkinan kompli-kasi paska aborsi). Belum ditambah dengan rasa bersalah dan berdosa yang tidak berkesudahan yang sering menghinggapi perasaan para pelaku aborsi.
Persoalan menjadi lebih runit bagi remaja karena mereka mempunyai keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Keputusan menikah dan tidak menikah, juga keputusan mengguguran atau meneruskan, tidak sepenuhnya berada ditangan mereka.
2) Perlindungan Terhadap Praktek Reproduksi Yang Berbahaya
Praktek reproduksi misalnya pesalinan, dapat berlanhsung tidak aman, yaitu jika ditolong oleh penolong yang tidak berpengalaman dan menggunakan cara-cara yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa bayi dan inbu.Pertolongan oleh dukun bayi sering dilakukan secara kurang aman atau sehat, sehingga banyak mengakibatkan terjadinya kematian bayi dan ibu. Tetapi tidak jarang persalinan yang ditolong oleh bidan dan dokter mengalami kegagalan karena terbatasnya peralatan pertolongan persalinan yang dipakai, atau kesalahan manusiawi (human error) yang dilakukan penolong dalam proses persalinan.
Membebaskan ibu hamil dari persalinan yang tidak aman menjadi persoalan penting pula dalam kesehatan reproduksi. Beberapa isu penting dalam hal ini, misalnya bagaimana meningkatkan keteram-pilan dukun bayi dalam pertolongan persalinan,bagaimana meningkatkan daya jangkau pertolonga persalinan oleh bidan dan/dokter kandungan. bagaimana meningkatkan mutu pertolongan persalinan oleh bidan dan dokter kandungan dsb.
3) Kebebasan Memilih Kontrasepsi Yang Sesuai
Hak reproduksi wanita juga tercermin dari kebebasan yang dimiliki wanita dalam menentukan jenis kontrasepsi yang sesuai. Setiap wanita mempunyai preferensi yang berbeda. Preferensi tersebut harus dihormati oleh pasangannya dan petugas keluarga berencana. Memaksa wanita menggunakan jenis kontrasepsi tertentu berarti tidak menghargai hak reproduksi wanita. Inilah juga perbedaan penting antara kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Program keluarga berencana cenderung berorienrasi pada penurunan fertilitas, dan pilihan alat kontrasepsi lebih banyak diper-timbangkan dari sudut efek-tivitasnya dalam menurunkan fertilitas. Misalnya pasangan dengan 3 anak dianjurkan melakukan sterilisasi, unutk pasangan dengan 2 anak dianjurkan memakai IUD, dan untuk yang masih beranak 1 dapat meenggunakan kondom atau pil KB. Dalam pendekatan kesehatan reproduksi, pilihan kontrasepsi ditentukan oleh preferensi subjektif dari wanita, kontrasepsi menurutnya paling sesuai untuk menjarangkan atau mencegah kehamilan. Pemak-saan atas wanita oleh pasangan atau petugas keluarga berencana untuk menggunakan kontrasepsi tertentu dianggap sebagai melanggar hak reproduksi wanita.
Dalam keluarga berencana, kontrasepsi digunakan untuk tujuan pencegahan kehamilan. Dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi juga digunakan untuk mencegah penularan STD. Inilah perbedaan lain antara kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.Karena ada dua tujuan yang berbeda dalam kesehatan reproduksi, pemilihan kontrasepsi yang sesuai menjadi lebih rumit. Pasalnya alat kontrasepsi yang efektif untuk maksud pencegahan kehamilan (sterilisasi dan IUD) tidaklah efektif untuk mencegah penularan STD. Sebaliknya alat kontrasepsi yang dianggap kurang efektif untuk pencegahan kehamilan (kondom) justru lebih efektif untuk mencegah penularan STD. Karena itu penggunaan keduanya disarankan jika pasangan (terutama yang mempunyai perilaku beresiko tinggi) bermaksud menghindari diri dari dua gangguan kesehatan reproduksi seperti tersebut di atas. Saran yang tampaknya sederhana tersebutpelaksanaannya belum tentu mudah, terutama jika antar pasangan tidak terdapat keterusterangan tentang perilaku seksual masing-masing. Misalnya seorang suami yang sering gonta-ganti pasangan dan sadar pada bahaya AID akan berada pada sulit untuk menggunakan kondom dengan isterinya yang telah menjalani tubektomi, karena akan menim-bulkan tanda tanyapada isteri tentang perilaku suaminya di luar tumah. Berterus terang pada isteri tentang alasan menggunakan kondom akan merusak kepercayaan isteri daqn barang kali meng-goyahkan keharmonuisan rumah tangga, tetapi tidak memakai kondom berarti membiarkan isteri berpelunag tertular STD.
4) Akses Terhadap Informasi Kon-trasepsi Dan Reproduksi
Agar wanita dapat memilih kontrasepsi yang sesuai, juga memilih dan mengatur perawatan kehamilan dan pertolongan persa-linan, mereka harus mempunyai akses yang tinggi untuk memperoleh informasi semacam itu. Informasi tentang kontrasepsi haruslah diberikan secara lengkap, baik dari sisi positif atau negatifnya. Sisi negatif (efek samping) dari kontrasepsi sering kurang dijelaskan dalam program KB, karena orientasi yang terlalu tinggi pada pencapaian akseptor KB.
Wanita hamil juga perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang perawatan kehamilan, gizi makanan, olah raga yang harus dilakukan dll. Banyaknya kepercayaan local tentang makanan dan prilaku wanita hamil yang sering tidak sesuai dengan standar kesehatan. Wanita perlu memperoleh informasi yang cukup sehingga lebih baik dalam merawat kehamilan.
5) Akses Terhadap Perawatan Keha-Milan Dan Pelayanan Persalian Yang Aman
Agar wanita terhindar dari resiko kematian atau kesakitan karena melahirkan, juga agar bayi yang dilahirkan sehat, maka wanita hamil perlu mempunyai akses yang cukup untuk keperawatan kehamilan dan pelayanan persalinan. Rendahnya akses wanita dalam hal tersebut, terutama wanita pedesaandan wanita ekonomi lemah merupakan persoalan penting yang masih kita hadapi. Karena itu, bagaimana memperluas akses wanita dalam hal tersebut merupakan isu kebijakan penting dalam program kesehatan reproduksi di In donesia.
6) Akses terhadap Pengobatan (Trea-tment) Kemandulan (Infertility)
Banyak pasangan mengin-ginkan keturunan, tetapi sebagian dari mereka gagal memperolehnya karena masalah kemandulan baik yang dialami suami atau istri. Kemandulan terjadi karena berbagai sebab, sebagian dapat diatasi secara medis, dan sebagian lain tidak mungkin. Pasangan yang belum berthasil memperoleh keturunan dalam kurun waktu perkawinan yang cukup lama biasanya mencari jalan atau pengobatan, baik dengan meminta petolongan dokter, dukun atau lainnya. Ketika usaha tersebut gagal,pasangan tersebut mungkin akan menempuh jalan adopsi, atau membiarkan diri tidak mempuntai anak asuh. Banyak pula dianatar mereka yang gagal memperoleh kesembuhan dari kemandulan, mengalami masalah perkawinan, misalnya salah satu menyeleweng, suami kawin lagi, cerai, dan sebagainya. Pasangan yang gagal memperoleh keturunan juga sering mengalami akibat psychologis yang berat, seperti prasaan dianggap tidak normal oleh orang lain, dilecehkan keluarga, teman, ttanmghga dan sebagainya.
Bagaimana membebaskan pa-sangan dari masalah kemandulan, dan bagaimana membebaskan mereka dari konsekuensi negatif karena kemandulan yang tak teratasi merupakan persoalan penting dalam studi kesehatan reproduksi.

C. Kesehatan Reproduksi Dalam Perkawinan
Masalah hak-hak perempuan dalam kesehatan reproduksi, tidak semata mata menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga aspek-aspek lain, seperti hukum, ekonomi, sosial budaya. Upaya peningkatan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial perempuan. Dalam kerangka inilah kesadaran dan pengetahuan akan hak-hak yang diatur oleh hukum, menjadi sangat penting.
Segala usaha yang ditujukan untuk membantu perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya akan terasa lebih bermanfaat kalau mereka itu juga dibekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak yang dimilikinya. Berikut ini adalah identifikasi hak-hak hukum perempuan dalam hubungannya dengan kedudukan perempuan dalam keluarga. Pemahaman tentang hak-hak hukum perempuan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap yang baik di dalam memilih langkah kehidupannya, baik mengenai kehidupan keluarga maupun dalam kaitannya dengan pekerjaannya.
Kesadaran terhadap hak-hak menurut hukum yang dimilikinya dapat membukakan jalan bagi perempuan,dalam mengatasi masalah-masalahnya baik sebagai pribadi, sebagai isteri, sebagai ibu maupun sebagai anggota masyarakat.
1. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga
Pasal 27 UUD 1945 (1)
“Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Meskipun pengakuan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang itu penting, namun yang paling menentukan kedudukan perempuan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan, perceraian, kekuasaan orang tua, warisan, harta bersama dan lain-lain.

2. Syarat-Syarat Dan Pencegahan Perkawinan
Umumnya orang memandang perkawinan hanya sebagai salah satu jalur kehidupan yang harus dilalui. Sebetulnya untuk menikah dan berkeluarga, ada beberapa factor yang perlu diperhatikan, misalnya perkawinan itu hendaknya didasarkan pada persetujuan keduabelah fihak, yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi sebenarnya perbuatan yang memaksa dua orang laki-laki dan perempuan untuk menikah, tanpa persetujuan keduannya dapat dikatakan merupakan pelanggaran undang-undang.
Uraian berikut ini memuat pasal-pasal yang menerangkan tentang hak-hak hukum yang dimiliki perempuan di dalam perkawinan:
Pasal 6 ayat 1
Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
Pasal 6 ayat 2
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tua.
Pasal 7 ayat 1
Perkawinan hanya dapat dijalankan, jika fihak pria mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Pasal 13
Perkawinan dapat dicegah apabila ada fihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (sama dengan pasal 6, pasal 13. Ini dimaksud untuk mencegah kawin paksa).
Pasal 27 ayat 1
Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
Pasal 27 ayat 3
Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
3. Asas Persamaan Hak dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri
Di dalam ikatan perkawinan, suami dan istri mempunyai hak yang sama. Ketentuan itu dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya undang-undang juga mengatur hubungan suami isteri dalam kehidupan perkawinan serta cara-cara hukum yang dapat ditempuh seandainya timbulnya permasalahan. Ketentuan-ketentuan menge-nal hal itu, dapat dilihat pada kutipan pasal-pasal berikut ini.
Pasal 30
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31 ayat 1
Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
Pasal 31 ayat 2
Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Pasal 33
Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34 ayat 1
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 34 ayat 2
Isteri wajib mengatur urusan rumah tanggasebaik-baiknya.
Pasal 34 ayat 3
Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
4. Harta Benda dalam Perkawinan
Pasal-pasal berikut ini memuat pengaturan tentang harta benda, baik yang diperoleh selama masa perkawinan maupun harta benda lainnya yang didapat di luar perkawinan seperti harta warisan atau hadiah.
Pasal 35 ayat 1
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Pasal 35 ayat 2
Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36 ayat 1
Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat dapat bertindak atas persetujuan kedua belah fihak.
Pasal 36 ayat 2
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mngenai harta bendanya.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
5. Tentang Kekuasaan Orang Tua
Salah satu konsekuensi dari kehidupan perkawinan adalah kelahiran anak-anak, yang sekali gus menenpatkan suami isteri pada kedudukan sebagai orang tua. Kewajiban ayah dan ibu terhadap anak serta batasan waktu perlindungan yang layak diberikan,sesuaiaturan hokum,telah diatur oleh undang-undang. Kutipan pasal-pasal berikut ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perawatan dan pendidikan anak, baik di dalam kehidupan perkawinan maupun seandainya terjadi perceraian.
Pasal 45 ayat 1
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
Pasal 45 ayat 2
Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Pasal 49 ayat 1
Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
Pasal 49 ayat 2
Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
6. Asas Monogami dan Syarat-syarat Berpoligami
Undang-undang perkawinan bab I pasal 3 ayat 1,2 jelas menyebutkan bahwa pada dasarnya perkawinanyang disyahkan di Indonesia adalah asas monogamous, seorang suami dengan seorang isteri. Lebih lanjut hal ini diuraikan dalam pasal-pasal yang dikutip di bawah ini.
Pasal 3 ayat 1
Pada dasarnya dalam suatu perkawinanseorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Pasal 3 ayat 2
Pengadilan dapat member izin kepada orang suami untuk bersiteri lebih dari seorang apabiladikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.
Pasal 4 ayat 1
Dalam hal seorang suamiakan bersiteri lebih dari seorang,maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
Pasala 4 ayat 2
Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan bersitri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5 ayat 1
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
7. Tentang Putusnya Perkawinan Dan Aki-batnya
Adakalanya perkawinan putus karena perceraian. Di dalam perkem-bangannya sepasang suami istri mungkin merasa tidak dapat meneruskan perkawinannya karena berbagai alasan. Secara hokum sebetulnya pemutusan hubungan perkawinan haruslah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi tidak bisa dilakukan begitu saja, apalagi secara sefiihak. Berikut adalah kutipan pasal-pasal yang memuat penjelasan mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh undang-undangdan prosedur yang harus dilalui untuk memuluskan perceraian.Selain itu juga dijelaskan mengenai kewajiban yang tetap harus dipenuhi sebagai akibat perceraian tersebut.
Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian.
b. Perceraian.
c. Atas putusan pengadilan.
Pasal 39 ayat 1
Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah fihak.
Pasal 39 ayat 2
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9/1975
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. Salah satu fihak ber buat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar diseembuhkan.
b. Salah satu fihak meninggalkan fihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turuttanpa izin fihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini diluar kemampuannya.
c. Salah satu fihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu fihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mem-bahayakan fihak lain.
e. Salah satu fihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

D. Kesehatan Reproduksi Dalam Kehidupan Keluarga
Pendididikan perempuan mempunyai kaitan erat dengan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan keluarga. Tingkat pendidikan yang berhasil dicapai oleh seorang perempuan mempengaruhi penurunan angka kelahiran serta kesadaran untuk memilih bentuk keluarga yang saat ini disepakati keluarga kecil bahagia sejahtera. Perempuan yang sudah pernah mengecap pendidikan, ternyata juga mampu mengurus, mengasuh serta merawat anak-anaknya sesuai anjuran dan persyaratan untuk bisa mencapai kehidupan yang sehat.
Meskipun demikian dalam kenyataannya masih dijumpai kebiasaan-kebiasaan di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat budaya dan sistem social, yang kurang memberi kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Beberapa tata nilai dan adat budaya dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, juga kurang menunjang, bahkan kadang-kadang merugikan perempuan. Adat budaya dan tata nilai yang telah berakar kuat dalam masyarakat akan sangat sukar diubah dan dikikis, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan bersifat persuasive, diharapkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai tersebut menuju kearah yang lebih menunjang kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan menyadari hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan masalah reproduksi.
1. Masalah dalam pendidikan anak
Di kalangan masyarakat sampai saat ini masih berlaku anggapan bahwa anak laki-laki lebih berhak memperoleh pendidikan formal dari pada anak perempuan. Menurut anggapan itu perempuan memiliki kodrat menjadi pengurus rumah tangga. Anggapan ini jelas merugikan usaha-usaha peningkatan pengetahuan kaum ibu untuk bisa mencapai keadaan reproduksi sehat, sebab ternyata pembatasan itu tidak hanya mencakup pendidikan formal saja, melainkan juga kesempatan untuk memperoleh informasi. Pada hal perempuan harus mendapat kesempatan yang luas untuk memperoleh informasi mengenai hak-haknya, baik sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai anggota masyarakat.
Berkaitan hal tersebut, untuk menanggulangi, perlu sekali dilakukan usaha-usaha:
a. Pemberantasan buta huruf dan buta angka serta mengupayakan pemupukan kesadaran membaca yang akan member kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh informasi.
b. Bimbingan manajemen sederhana bagi ibu rumah tangga agar mereka lebih mampu menyelenggarakan rumah tangga dan memupuk kemampuan mengambil keputusan untuk mengtasi masalah yang memerlukan, tidak semata-mata tergantung, tanpa mening-galkan asas musyawarah dalam keluarga.
c. Bimbingan dalam perawatan dan pendidikan anak yang mendasarkan pertimbangan kepada hak-hak anak dan tidak secara kaku membatasi atau membedakan menurut jenis kelaminnya.
d. Bimbingan dan tuntunan untuk menjalani reproduksi sehat
e. Anak-anak perempuan yang kawin/ hamil di luar kemauan agar mendapat kesempatan untuk meneruskan pendi-dikan (karena tetap drop out) dari bangku SMP/SMA.
2. Masalah Perkawinan
Kebiasaan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian karena bisa menyebabkan kematian maternal adalah terjadinya pernikahan pada usia muda, bahkan kadang-kadang sangat muda. Haid pertama yang dialami seorang gadis sering dianggap sebagai pertanda bahwa si gadis sudah siap memasuki kehidupan berkeluarga. Haid pertama yang menandai tibanya masa akil baliq bagi seorang anak perempuan, mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya tak lama sesudah si gadis mengalaminya. Kekhawatiran bahwa si gadis akan menjadi perawan tua, kalau tak cepat dinikahkan masih dijumpai di berbagai pelosok tanah air. Seorang gadis yang dianggap sudah cukup umur, tetapi belum juga kawin akan dianggap sebagai aib keluarga. Keadaan ini mempengaruhi usaha-usaha penyuluhan tentang perlunya menunda usia perkawinan dan kehamilan anak pertama supaya bisa mencapai keadaan reproduksi sehat, yaitu pada umur 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Batas usia yang dianjurkan ini merupakan hasil pembahasan para ahli dalam rangka mengatasi masalah kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.Jadi meskipun undang-undang perkawinan menetapkan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, pemerintah mengajurkan agar perkawinan itu dapat ditunda. Tujuannya ialah untuk mencapai keadaan reproduksi sehat dan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi. Penyuluhan tentang bahaya yang dialami ibu maupun bayinya sebagai akibat perkawinan usia muda perlu lebih ditingkatkan. Kaitannya bisa pada aspek hukum (UU Perkawinan), kesehatan (adanya penyulit dalam kehamilan dan persalinan yang bisa membahayakan jiwa ibu dan/atau bayi) dan sebagainya.
3. Masalah yang Berkaitan dengan Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Keluarga
Sebagian besar keluarga-keluarga Indonesia menempatan suami pada kedudukan sebagai yang berhak mengambil keputusan utama. Berkenaan dengan kesehatan reproduksi, hak pengambil keputusan seperti yang diyakini masyarakat adalah tentang jumlah anak yang dimiliki dan jarak kelahiran anak. Selanjutnya pengambilan keputusan itu juga menyangkut masalah pemilihan alat kontrasepsi. Masih banyak jumlah pasangan suami istri yang tidak menempatkan masalah ini sebagai hal yang perlu dibicarakan dan diputuskan bersama, meskipun kenyataannya hal yang menyangkut kesehatan reproduksi itu lebih banyak berkaitan dengan perempuan. Sejalan dengan undang-undang perkawinan yang menyebutkan adanya kesamaan derajat suami istri, seyogianya pengambialan keputusan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi dilakukan bersama oleh suami istri dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing.
Adat kebiasan yang berlaku di Indonesia, yang bisa menghambat upaya mencapai kesehatan reproduksi yang baik adalah kebiasaan makan. Adanya pantangan bagi gadis-gadis, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui untuk memakan makanan tertentu, kadang merugikan karena gizi yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi. Selain pantangan terhadap beberapa jenis makanan, juga kebiasaan yang mendahulukan suami dan anak-anak untuk menyantap hidangan yang disajikan atau memberikan yang terbaik untuk mereka. Dengan demikian ibu cenderung mendapatkan sisanya saja. Kadang-kadang jumlahnya pun bahkan tidak mencukupi kebutuhan ibu, apalagi dalam hal kualitas makanan yang menyangkut masalah gizi.
Hal lain yang menyangkut peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga, yang ada kaitannya juga dengan kesehatan reproduksi, ialah pembagian kerja antara suami istri dalam rumah tangga. Umumnya istri memikul beban yang berat dalam pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga. Tugas ini kadang-kadang menjadi bertambah berat, karena istri ternyata juga harus bertugas sebagai pencari nafkah, selain yang bisa diberikan oleh suaminya. Keadaan ini memerlukan pengaturan yang lebih menguntungkan agar ibu dapat menjalani reproduksinya secara sehat. Dengan adanya pembagian kerja dalam rumah tangga yang dilandasi pengertian seluruh anggota keluarga terhadap tujuan pembagian itu dan kepentingannya untuk masing-masing, beban ibu dalam masa kehamilan, persalinan dan menyusui tidak akan merugikan kesehatan reproduksinya.

Rangkuman
Kesehatan reproduksi dalam arti luas meliputi seluruh proses, fungsi, dan sistem reproduksi pada seluruh tahapan kehidupan manusia. Secara lebih khusus studi kesehatan reproduksi mempelajari bagaimana individu dapat terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh proses atau bekerjanya fungsi dan sistem reproduksi.
Ada dua elemen kesehatan reproduksi, yaitu seks sehat dan reproduksi sehat. Kondisi seksual dikatakan sehat jika: a). Individu terbebas atau terlindung dari kemungkinan tertular penyakit menular karena hubungan seks (sexual transmitting disease, disingkat STTD) b). Individu terlindung dari praktik-praktik yang berbahaya dan kekerasan seksual c). Individu dapat mengontrol akses seksual orang lain terhadapnya. d). Individu dapat memperoleh kenikmatan atau kepuasan seksual e) Individu dapat memperoleh informasi tentang seksualitas (Dixon Muelller, 1994).
Secara garis besar individu dikatakan terbebas dari gangguan reproduksi, jika: a). Aman dari kemungkinan kehamilan tak dikehendaki, b). Terlindung dari praktik reproduksi yang berbahaya, c). Bebas memilih kontrasepsi yang cocok baginya, d). Punya akses terhadap informasi kontrasepsi dan reproduksi e). Punya akses terhadap perawatan kehamilan dan pelayanan persalinan yang aman f).Punya akses terhadap pengobatan (treatment) kemandulan (infertility: (Dixon Mueller, 1994).
Hak-hak reproduksi perempuan diatur dalam undang-undang. Hak-hak reproduksi dalam perkawinan diatur dalam undang-undang berkaitan dengan: 1) Kedudukan Perempuan dalam Keluarga; 2) Syarat- syarat dan Pencegahan Perkawinan; 3) Asas Persamaan Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Isteri; 4) Harta Benda dalam Perkawinan; 5) Tentang Kekuasaan Orang Tua; 6) Asas Monogami dan Syarat-syarat Berpoligami; 7) Tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya.
Hakan-hak reproduksi perempuan dalam kehidupan keluarga antara lain: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengambil keputusan, hak pembagian beban kerja dalam rumah tangga.

Evaluasi
1. Jelaskan pengertian kesehatan reproduksi?
2. Sebutkan dan jelaskan dua elemen kesehatan reproduksi?
3. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang meng-ganggu sek sehat?
4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang meng-gangu kesehatan reproduksi?
5. Sebutkan dan jelaskan hak-hak reproduksi dalam perkawinan?
6. Sebutkan dan jelaskan hak-hak reproduksi dalam kehidupan keluarga?

DAFTAR BACAAN

Muhadjir Darwin. (1995). Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Progam Pasca Sarjana Uini-versitas Gajah Mada.
Dixon Mueller, Ruth. “The Sexuality Connection in Reproductive Health“dalam Towards Women Centered Reproductive Health. Information Package, No.1, 1994.
Fathalla, M.F. “Reproductive Health in the World: two decades of progress and the challenge ahead, “dalam Global reproductive Health. Biennial Report 1990-1991.
Ford Foundation. Reproductive Health: A Strategy for the 1990s. New York, 1991.
Leda Poernomo S. (1989) Hak Hak Perempuan dalam Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Dipublikasi di Publikasi | Tinggalkan komentar