GURU SEBAGAI JABATAN PROFSI


A.     Pengertian dan Ciri Ciri Profesi

Istilah “ profesi “ memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Untuk mencegah kesimpang siuran tentang arti profesi dan hal hal yang bersangkut paut dengan itu, berikut ini dikemukakan beberapa istilah dan ciri ciri profesi

Beberapa Istilah Profesi

Berkaitan dengan profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur adukan yaitu  profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi.

“ Profesi “ adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya pekerjaan yang disebut profesi itu  tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan.

          “ Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi; misalnya sebutan dia seorang “ professional “. Kedua penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengah profesinya. Dalam pengertian kedua ini istlah professional sering dipertentangkan dengan istilah non professional atau amatiran. Pasal 1 Bab I  tentang ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Profesional diartikan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesionalisme “ menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

Profesionalitas “ mengacu kepada sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

“ Profesionalisasi “ menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kreteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan , baik dilakukan melalui pendidikan /latihan pra jabatan ( pre service training ) maupun pendidikan/latihan dalam jabatan ( in service training ) . Oleh sebab itu profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa hent

  Ciri Ciri Profesi

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat syarat atau ciri ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti ( Mc Cully, 1963 ; Tolbert, 1972 ; dan Nugent, 1981 ) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suaru profesi sebagai berikut:

1. suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.

2. Untuk mewujutkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya ( petugas dalam pekerjaan itu ) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik.

3.Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dam metode ilmiah.

4.Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistimatis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat ( common  sense ) belaka

5.Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.

6.Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi menimum melalui prosedur seleksi , pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat.

7.Dalam menyelenggarakan pelay.anan kepada fihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan professional yang dimaksud.

8.Para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.

9.Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat ( eksplisit ) melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.

10.Selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasl hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan pertemuan sesama anggota.

Tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Sanusi et al dalam dalam  Soetjipto dan Raflis Kosasi ( 2007 ) mengemukakan ciri-ciriutama suatu profesi itu sebagai berikut :

1.Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan ( crusial ).

2.Jabatan yang menuntut keterampilan /keahlian tertentu.

3.Keterampilan /keahlian yang dituntut jabatan itu di dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.

4.Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatik, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum.

5.Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.

6.Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai- nilai profesional itu sendiri.

7.Dalam meberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.

8.Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.

9.Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.

10.Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

B.     Profesi Keguruan

Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur sekolah/perguruan tinggi tidak dapat dilepas kan dari unsur guru/dosen sebagai tenaga pengajar/pendidik. Demikian penting unsur ini selalu dikaitkan dengan kualitas pendidikan  yang dicerminkan melalui kualitas lulusan suatu sekolah/perguruna tinggi. Kualitas pendidikan yang rendah  cenderung dialamat kepada guru/dosen sebagai penyebab utamanya. Kelemahan dan kekurangan pada unsur lain seperti sarana, kesejahteraan, kurikulum, sisitem penilaian  dan lain lain sering tidak terlihat atau terabaikan.

Kondisi seperti  disebutkan di atas mengisyaratkan bahwa guru/dosen dituntut bekerja secara professional. Di satu fihak profesionalitas itu diukur berdasarkan tingkat kemampuan/keahlian  dari sudut kependidikan, khususnya dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar. Difihak lain profesionalitas guru/dosen  diukur dari penguasaan ilmu dan teknologi sebagai mata pelajaran, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang mutakhir. Kedua tolak ukur itu memikul beban jabatan yang tidak ringan pada setiap guru  sebagai tenaga professional, yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik/pengajar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 7 tentang prinsip profesionalitas ayat ( 1 ) disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1.   Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.

2.  Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

3.  Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan  bidang tugas.

4.   Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

5.   Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

6.   Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

7.   Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

8.   Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas  keprofesionalan dan

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Untuk memperoleh tenaga guru/dosen yang memiliki tanggung jawab professional, prosesnya harus dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK ). Calon guru/dosen tersebut perlu memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, baik dari sudut kemampuan atau keahlian kependidikan maupun dalam bidang keilmuan dan teknologi yang akan diasuhnya, sesuai dengan tuntutan kualitas sekolah/perguruan tinggi tempatnya bekerja atau melakasanakan pengabdian setelah tamat. Untuk membina rasa tanggung jawab yang tinggi di linghkungan guru/dosen yang berstatus pegawai negeri, terdapat ketentuan bahwa harus diambil sumpah jabatannya pada awal pengangkatnnya. Sumpah jabatan pada dasarnya merupakan norma hukum yang harus ditaati, meskipun tidak ditetapkan dalam bentuk perundang undangan tertentu. Selanjutnya erat kaitannya dengan sumpah jabatan , ternyata secara khusus terdapat juga norma norma di dalam kode etik guru yang dikeluarkan oleh organisasi professional guru  Indonesia. Organisasi tersebut di Indonesia disebut  Persatuan guru Republik Indonesia (PGRI ) suatu wadah bagi guru sebagai tenaga professional di bidang pendidikan/pengajaran. Guru guru di Indonesia dituntut pula untuk mentaati norma norma di dalam Kode Etik Guru Indonesia, meskipun bukan merupakan kaedah kaedah hokum yang ditetapkan dalam bentuk perundang undangan tertentu.

Ketidak taatan pada sumpah jabatan, sebagaimana berlaku juga bagi semua pegawai negeri, sekurang kurangnya dapat dikenai sanksi/hukum administrative, meskipun tidak mustahil karena jenis pelanggarannya berkaitan dengan perundang undangan yang berlaku dapat berbentuk pelanggaran pidana atau perdata. Sedangkan pelanggran terhadap kode etik guru bagi yang memiliki tangung jawab profesioanal yang tinggi, sekurang kurangnya akan memikul saknsi moral/sosial yang biasanya juga tidak ringan berupa perasaan bersalah/berdosa.

Dalam kenyataannya jabatan guru sebagai suatu profesi, tidak sedikit yang dilaksanakan oleh tenaga yang tidak dipersiapkan secara professional untuk jabatan itu  Kenyataan seperti ini berakibat kurang menguntungkan pada profesi kependidikan, khususnya LPTK yang menyiapkan tenaga kependidikan. Sering dijumpai lulusan LPTK yang terprogram justru tidak mendapatkan peluang untuk bertugas sebagai guru di sekolah sekolah.baik pada pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA, sementara lulusan crass program dan non LPTK  memperoleh peluang yang lebih luas untuk bekerja di bidang kependidikan. Adapun alasan diterimanya lulusan non LPTK terutama universitas untuk diangkat atau diperkerjakan sebagai guru adalah karena lulusan LPTK dianggap kurang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan ilmu yang akan diajarkannya.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengatasi dualisme dalam penyiapan tenaga guru dan meningkatkan kualitas lulusan tenaga kependidikan yang dihasilkan oleh LPTK, maka dalam undang undang nonor 20 tahun 2003 telah diatur pada pasal 42 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum  dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujutkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikam formal pada jenjang pendidian usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakriditasi. Selanjutnya pada pasal  43 ayat (2) disebutkan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakriditasi. Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (1) tentang ketentuan pidana dijelaskan bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP.1000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ). Pasal 68 ayat ( 1 ) berbunyi setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak mmenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp. 500.000,00 ( lima ratus juta rupiah ). Selanjutnya ayat ( 2 ) bebrunyi setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana paling lama lima tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,00 ( lima ratus juta rupiah )

C.     Kompetensi Keguruan

Di atas telah dijelaskan bahwa guru sebagai jabatan profesi menuntut keahlian agar dapat melaksanakan tugas nya sebagai pendidik dan pengajar dalam membentuk prilaku siswa sesuai dengan kualitas manusia Indonesia yang dicita citakan sebagaimana yang dituntut dalam undang undang Pendidikan no 20 tahuan 2003 tentang sistem pendidikan nasional  sebagaimana yang terdapat pada BAB II tentang dasar, fungsi dan tujuan  pasal 3 yang berbunyi : pendidikan nasonal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kereatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab

Untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut maka guru dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik itu diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru dimaksud menurut undang-undang Repbik Indonesia nomor : 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 meliputi   kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakriditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Kompetensi yang harus dimiliki guru itu agar dapat melaksanakan tugas profesinya, berkenaan dengan kemampuan dasar teknis educatif dan adminsitrastif sebagai berikut:

1.Penguasaan Bahan yang meliputi :a).Menguasai bahan bidang studi masing masingsesuai dengan kurikulum.b).Menguasai bahan penunjang bidang studi masing masing.

2.Mengelola progrm belajar mengajar : a) Merumuskan tujuan instruksional b).Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar. c) Mampu memilih, menyusun dan menggunakan prosedur instruksional yang relevan dengan materi dan murid.d).Mampu melaksanakan program belajar mengajar yang dinamis. e).Mengenal dan memahami kemampuan anak didik.f). Mampu merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial

3. Mengelola kelas : a) memiliki kemampuan tata ruang untuk pengajaran.b) Mampu menciptakan iklim belajar engajarberdasarkan hubungan manusiawi yang harmonis dan sehat

4. Menggunakan media/sumber : a) mampu mengenal, memilih,dan menggunakan media yang tepat.b) Mampu dan bersedia membuat alat alat Bantu pelajaran sederhana. c).Mampu menggunakan dan mengelola laboratorimdalam proses belajar mengajar.d). Memiliki kemampuan mengembangkan laboratorim.e). Mampu mendorong penggunaan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.

5.Mampu mengelola dan mempergunakan interaksi belajar mengajar untuk perkembangan fisik dan psikis yang sehat bagi anak anak.

6.Memiliki kemampuan melakukan penilaian prestasi belajar siswa secara obyektif dan mempergunakan hasilnya untuk kepentingan proses pendidikan anak anak.

7.Memahami fungsi dan program Layanan Bimbingan dan penyuluhan di sekolah.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Tenaga kependidikan bahwa Standar  kompetensi guru meliputi tiga komponen yaitu : 1) Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan; 2) Komponen kompetensi akademik/vokasional sesuai materi pembelajaran; 3) Pengembangan profesi. Masing-masing komponen mencakup seperangkat kompetensi. Selain ketiga komponen kompetensi tersebut, guru sebagai pribadi yang utuh harus juga memiliki sikap dan kepribadian yang positif yang senantiasa melingkupi dan melekat pada setiap komponen  kompetensi yang menunjang profesi guru.

Komponen pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan terdiri atas : a) Sub Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran : 1) Menyusun rencana pembelajaran; 2) Melaksanakan pembelajaran; 3) Menilai prestasi belajar peserta didik; 4) Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. b) Sub Komponen kompetensi wawasan kependidikan : 5) Memahami landasan kependidikan; 6) Memahami kebijakan pendidikan; 7) Memahami tingkat perkembangan siswa; 8) Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran; 9) Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan; 10) Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan. Komponen kompetensi akademik/vokasional, terdiri atas : 11) Menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran. Komponen kompetensi pengembangan profesi terdiri atas : 12) Mengembangkan profesi.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur pada pemberian nilai setiap kompetensi, maka perlu ditetapkan kinerja setiap kompetensi. Kinerja kompetensi terlihat dalam bentuk indikator sebagai terlihat dibawah ini.

Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan :  

Sub Komponen  Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran :

KOMPETENSI

INDIKATOR

1. Menyusun rencana pembelajaran a. Mendiskripsikan tujuan pembelajaranb. Menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan

c. Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok

d. Mengalokasikan waktu

e. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai

f. Merancang prosedur pembelajaran

g. Menentukan media pembelajaran/peralatan praktikum ( dan bahan ) yang akan digunakan

h. Menentukan sumber belajar yang sesuai ( berupa buku, modul, program komputer dan sejenisnya )

i. Menentukan teknik penilaian yang sesuai

2. Melaksanakan pembelajaran a. Membuka pelajaran dengan metode yang sesuaib. Menyajikan materi pelajaran secara sistimatis

c. Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan

d. Mengatur kegiatan siswa di kelas

e. Menggunakan media pembelajaran/ peralatan praktikum ( dan bahan ) yang telah ditentukan

f. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih ( berupa buku, modul, program komputer dan sejenisnya )

g. Memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif

h. Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif

i. Memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk mengetahui dan memperkuat penerimaan siswa dalam proses pembelajaran

j. Menyimpulkan pembelajaran

k. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien

3. Menilai pretasi belajar a. Menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukanb. Melaksanakan penilaian

c. Memeriksa jawaban/ memberikan skor tes hasil belajar berdasarkan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan

d. Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan

e. Mengolah hasil penilaian

f. Menganalisis hasil penilaian ( berdasarkan tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabelitas )

g. Menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis ( misalnya interpretasi kecenderungan hasil penilaian, tingkat pencapaian siswa dll. )

h. Menyusun laporan hasil penilaian

i. Memperbaiki soal/perangkat penilaian

4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik a. Mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut hasil penilaianb. Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian

c. Melaksanakan tindak lanjut

d. Mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian

e. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian

Sub Komponen  Kompetensi Wawasan Kependidikan :

KOMPETENSI

INDIKATOR

5. Memahami landasan kependidikan a. Menjelaskan tujuan dan hakekat pendidikanb. Menjelaskan tujuan hakekat pembelajaran

c. Menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum

d. Menjelaskan struktur kurikulum

6. Memahami kebijakan pendidikan a. Menjelaskan visi, misi dan tujuan pendidikan nasionalb. Menjelaskan tujuan pendidikan tiap satuan pendidikan sesuai tempat bekerjanya

c. Menjelaskan sistem dan struktur standar  kompetensi guru

d. Memanfaatkan standar kompetensi siswa

e. Menjelaskan konsep pengembangan pengelolaan pembelajaran yang diberlakukan ( Misal : life skill, BBE/Broad Based Education, CC/Community College, CBET/Competency- Based  Education and Training dan lain-lain )

f. Menjelaskan konsep pengembangan manajemen pendidikan yang diberlakukan ( Misal : MBS/Manajemen Berbasis Sekolah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Lain-lain )

g. Menjelaskan konsep dan struktur kurikulum yang diberlakukan ( Misal : Kurikulum berbasis kompetensi )

7. Memahami tingkat perkembangan siswa a. Menjelaskan psikologi pendidikan yang mendasari perkembangan siswab. Menjelaskan tingkat-tingkat perkembangan mental siswa

c. Mengidentifikasi tingkat perkembangan siswa yang dididik

8. Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya a. Menjelaskan teori belajar yang sesuai materi pembelajarannyab. Menjelaskan strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran

c. Menjelaskan metode pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya

9. Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan a. Menjelaskan arti dan fungsi kerjasama  dalam pekerjaanb. Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan
10. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan a. Menggunakan berbagai fungsi internet, terutama menggunakan e-mail dan mencari informasib. Menggunakan komputer terutama untuk word processor dan spread sheet ( Contoh : Microsoft Word, Excel )

c. Menerapkan bahasa Inggris untuk memahami literatur asing/memperluas wawasan kependidikan.

Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional :

KOMPETENSI

INDIKATOR

11. Menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran *) a. Menguasai materi pembelajaran sesuai bidangnya *)

Keterangan : *) = disesuaikan dengan struktur keilmuan/kompetensi pada tiap satuan pendidikan

Komponen Kompetensi Pengembangan Profesi :

KOMPETENSI

INDIKATOR

12. Mengembangkan profesi a. Menulis karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pendidikanb. Menulis karya tulis berupa tinjauan atau ulasan limiah hasil gagasan sendiri di bidang pendidikan sekolah

c. Menulis tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan di sekolah  pada media massa

d. Menulis prasaran/makalah berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan pada pertemuan ilmiah

e. Menulis buku pelajaran /modul

f. Menulis diktat pelajaran

g. Menemukan teknologi tepat guna

h. Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat bimbingan

i. Menciptakan karya seni monumental/seni pertunjukan

j. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

Berkenaan dengan kompetensi guru dalam menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai dengan materi pembelajaran, untuk guru bidang studi kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas, kompetensi tersebut :

  1. Meningkatkan kompetensi siswa dalam menganalisis dan menilai peranan supremasi hukum bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
  2. Menumbuhkan kesadaran siswa dalam mewujudkan stabilitas politik di masyarakat yang demokratis.
  3. Meningkatkan kompetensi siswa dalam menganalisis dan menilai kekuatan ekonomi Indonesia bagi terwujudnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
  4. Menumbuhkan kesadaran siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan kemanan negara Republik Indonesia bagi terwujudnya n,asyarakat yang demokratis.
  5. Menumbuhkan kesadaran siswa unutk mewujudkan ketertiban masyarakat bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
  6. Meningkatkan kesadaran siswa dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
  7. Meningkatkan kesadaran siswa untuk berpartisipasi aktif dalam bidang pendidikan bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.
  8. Menumbuhkan kesadaran siswa unutk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan budaya demokrasi yang positif dan sesuai dengan karekter bangsa Indonesia dalam pemerintahan yang demokratis.
  9. Meningkatkan kesadaran siswa dapat berperan serta secara aktif mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
  10. Menumbuhkan kesadaran siswa untuk memiliki kemauan hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia yang plural dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis.
  11. Meningkatkan kesadaran siswa unutk mewujudkan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum agar terciptanya pemerintahan yang demokratis.
  12. Meninagkatkan kesadaran siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis.
  13. Meningkatkan kesadaran siswa unutk menanamkan ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
  14. Memperkuat kesadran siswa unutk berperan secara aktif dalam menegakkan hak asasi manusia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan lainnya yang sesuai.
  15. Memperkuat kesadaran siswa unutk berperan secara aktif dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.
  16. Meningkatkan kesadaran siswa untuk terus menerus mewujudkan penegakan hak asasi manusia dan implikasinya terhadap hubungan Internasional.

Untuk guru bidang studi sejarah, kompetensi tersebut adalah :

  1. Mengembangkan pemahaman siswa dalam menjelaskan hakikat dan ruang lingkup ilmu sejarah
  2. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah.
  3. Meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimpulkan konsep-konsep sejarah ( ruang, waktu, perubahan, kausalitas, kontinuitas, negara dan kekuasaan, nasionalisme, transformasi kebudayaan, konflik, revolusi, moderenisasi dan perkembangan IPTEK ).
  4. Menggunakan strategi pembelajaran yang efektif.
  5. Melaksanakan evaluasi pembelajaran sejarah.

Untuk guru bidang studi matimatika, standar kompetisinya adalah :

  1. Mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan penalaran secara logis dan kritis.
  2. Mengembangkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah.
  3. Mengidentifikasi dan mengukur kemampuan yang diharapkan dalam belajar matimatika.
  4. Mengembangkan keterampilan siswa dalam nebggunakan perangkat lunak dalam teknologi informasi.
  5. Mengembangkan pengawasan siswa terhadap keterampilan dasar matematika.
  6. Mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan pengerjaan hitung bilangan.
  7. Mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan operasi bentuk aljabar dan non aljabar.
  8. Mengembangkan pemahaman siswa dalam mengenal dasar aljabar.
  9. Mengembangkan keterampilan siswa dalam mencari akar persamaan kuadrat.
  10. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan.
  11. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan konsep fungsi.
  12. Mengembangkan keterampilan siswa  dalam menggunakan konsep irisan kerucut, suku banyak.
  13. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan konsep matriks dan vektor.
  14. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan perbandingan trigonometri.
  15. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan konsep pengukuran dan geometri.
  16. Mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan kegiatan statistik dan menentukan peluang kejadian.
  17. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan konsep laju perubahan ( differensial, integral ) dalam perhitungan.
  18. Mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan matematika pada ekonomi.

Pengenalan, pemahaman dan perwujutan  kompetensi dasar sebagai guru tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh jenis dan mutu pendidikan yang pernah diterima seorang guru. Bilamana seorang calon guru mengalami proses belajar mengajar yang berkualitas dalam suatu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK), maka out put yang dihasilkan berupa tenaga guru, juga berkualitas dalam arti lulusannya akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai guru yang professional. Hal ini dimungkinkan karena didalam proses belajar mengajar seorang calon guru dibentuk menjadi seorang guru yang professional dengan memberikan teori teori yang berkaitan dengan kompetensi keguruan melalui mata kuliah mata kuliah yang diajarkan. Ada dua jenis mata kuliah yang diberikan dalam membentuk guru yang professionala yaitu 1). Mata kuliah yang berkaitan dengan bidang studi yang akan diajarkan 2) mata kuliah yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar seperti perencanaan pengajaran, srategi  belajar mengajar, media pengajaran, pengelolaan kelas dan evaluasi hasil belajar. Disamping itu agar calon guru benar benar siap dalam melaksanakan tugasnya stelah menyelesaikan pendidikan di LPTK, maka diwajibkan pula mengikuti program pengalaman lapangan dimana diharapkan para calon guru mampu mengaplikasi kan teori teori yang telah didapatkannya di bangku kuliah  melalui praktek mengajar dengan bantuan dan bimbingan guru pamong yang telah berpenglaman. Selain itu perwujutan kompetensi keguruan tergantung pula pada pengetahuan dan pengertian para guru tentang fungsinya sebagai guru dan pendidik. Dalam hal ini dikalangan para guru masih terdapat pandangan dan tafsiran yang sempit dan terbatas. Mereka berpendapat bahwa tugasnya adalah menyampaikan sejumlah materi pengetahuan kepada sejumlah murid  tertentu di dalam kelas tertentu pula. Guru guru tersebut hanya berusaha menguasai materi bahan pelajaran yang akan disampaikannya dan kurang mempelajari pengetahuan tentang cara menyampaikannya. Guru seperti tidak akan mampu melaksanakan proses belajar mengajar yang dinamis dan produktif. Dalam proses belajar mengajar siswa dianggap sebgai objek seperti tong kosong yang harus diisi oleh guru dengan pengetahuan yang sebanyak banyaknya. Siswa dalam belajar menjadi pasip, tidak kereatif, siswa tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga potensi dirinya tidak dapat berkembang. Guru  menempatan dirinya sebagai medium antara murid dan materi pengetahuan yang pada gilirannya mengakibatkan  proses belajar mengajar berlangsung secara monologis  dengan menempatkan guru dan buku pelajaran sebagai pusat kegiatan kelas. Guru tidak mau tahu apakah siswa dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru atau tidak . Fungsi guru dalam hal ini sebagai pengajar.

Dunia persekolahan di Indonesia sudah lama meninggalkan pandangan bahwa kewajiban guru sekedar menyampaikan materi  pengetahuan kepada murid. Pandangan  demikian keliru, tugas guru tidak hanya sekedar mengajar tapi yang paling penting adalah juga mendidik. Guru sebagai pendidik berkewajiban membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa menuju kekedewasaannya. masing masing. Bantuan itu tidak sekedar mengenai aspek intelektual, tetapi berkenaan juga dengan aspek sikap, minat, perkembangan emosi, perkembangan social dan lain lain. Ilmu pengetahuan berupa materi pelajaran adalah alat bukan tujuan  di dalam proses pendidikan anak anak. Melalui materi pelajaran itu di dalam proses belajar mengajar, tugas guru adalah mengembangkan segala potensi yang ada pada diri siswa sesuai dengan bakat, minat  dan kemampuannya. Oleh karena itu dalam proses belajar siswa tidak dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang harus dikembangkan kemampuan dan kepribadian melalui pengalaman belajar. Dalam hal ini tugas guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing dan evaluator. Siswa aktip dalam proses pembelajaran.sehingga dengan demikian siswa akan mampu mengembangkan dirinya sendirinya.

D.    Kode Etik Guru Indonesia

Kode etik guru Indonesia erat kaitannya dengan sumpah jabatan bagi semua pegawai negeri di Indonesia. Oleh karena itulah pembahasan ini diawali dengan mengetengahkan lebih dahulu mengenai sumpah jabatan yang berlaku bagi guru/dosen  yang  berstatus sebagai pegawai negeri.

Sumpah jabatan secara garis besarnya memuat norma norma sebagai berikut :

  1. Kewajiban menjunjung tinggi dan membela konstitusi negara, termasuk di dalamnya pandangan hidup bangsa dan negara.
  1. Kewajiban menjalankan jabatan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya kepentingan bangsa dan negara.
  2. Larangan menganut faham dan mengajarkan teori teori yang bertentangan  dengan ideologi negara  yang diakui syah oleh pemerintah
  3.  Kewajiban mewujutkan dan mengajarkan  aspek aspek khusus di dalam jabatan masing masing dalam rangka pembentukan warga negara yang memahami dan menjalankan hak  dan kewajibannya.
  4. Kewajiban menolak atau tidak memberikan dukungan  pada usaha usaha menggulingkan  pemerintahan yang syah  dengan kekerasan.
  5. Memiliki mono loyalitas pada pemerintah dan menolak keanggotaan  suatu organisasi subversi.
  6. Larangan memberikan janji atau sesuatu yang karena jabatannya dapat memberikan keuntungan  untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Demikian pula sebaliknya larangan menerima janji atau sesuatu yang karena jabatannya ditujukan untuk kepentingan /keuntungan pribadi atau orang tertntu, merugikan bangsa dan negara.
  7. Pengakuan bahwa sumpah jabatan disamping disaksikan oleh saksi saksi yang ditunjuk dan oleh yang hadir  dalam upacara pengambilan sumpah jabatan, disaksikan pula oleh Tuhan Ynag Maha Esa, yang mengetahui segala sesuatu yang tampak atau tidak tampak di dalam diri pegawai/pejabat negara yang diambil sumpahnya.

Selanjutnya untuk memperkuat sumpah jabatan sebagai norma norma yang mengikat dan harus ditaati, di Indionesia yang bangsa/ngaranya mengakui ke Maha Esaan tuhan, dilakukan pengokohan dengan pengambilan sumpah menurut agama atau kepercayaan yang bersangkutan oleh rohaniwan. Dalam hubungan ini di satu fihak sumpah jabatan  yang telah diangkat menjadi hukum kebiasaan, di fihak lain diangkat sebagai hukum alam yang bagi umat beragama berarti hukum tuhan Ynag Maha Esa. Oleh karena itu secara rohaniah/ spiritual nilainya  dipandang lebih tinggi meskipun sanksi/hukum apabila tidak mentaatinya belum diterima di muka bumi ini, tetapi diyakini pasti akan diterima di akhirat kelak.

Pelangaran terhadap sumpah jabatan hanya akan dikenai sanksi/hukuman berdasarkan perundangan undangan bilamana dapat dibuktikan  hubungannya dengan pelanggaran disiplin pegawai negeri. Sehubungan dengan itu tndakan hukum terhadap setiap pelanggaran tergantung pada jenisnya masing masing, yang diluar ketentuan perundang undangan tentang disiplin pegawai negeri dapat berbentuk pelanggaran/tindakan pidana atau pelanggaran/tindakan perdata. Sedang pelanggaran yang dikategorikan  sebagai ketidak taatan terhadap perundang undangan tentang disiplin pegawai negeri pada dasarnya menyentuh hukum administrasi Kaedah kaedah hukumnya oleh pemerintah Indonesia telah dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.30 Tahun 1980. Di dalam Bab III PP tersebut  telah diatur tentang hukum disiplin, yang dalam bagian kedua  bab tersebut  telah ditetapkan mengenai Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin. Ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 6 yang mengkategorikan  Hukum Disiplin sebagain berikut :

1. Tingkat hukum disiplin  disiplin terdiri dari :a). Hukum Disiplin ringan.b).Hukum Disiplin sedang dan.c).Hukum Disiplin berat.

2. Jenis hukum diisplin ringan terdiri dari : a). teguran Lisan. b).Teguran tertulis; dan c). Pernyataan tidak puas secara tertulis.

3. Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari :a).Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 ( satu ) tahun.b). Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 ( satu ) tahun dan.c). Penundaan kenaikan pangkat  untuk paling lama  1 ( satu ) tahun.

4. Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri dari :a)Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah  untuk paling lama 1( satu ) tahun. b)  Pembebasan dari jabatan. c). Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil ; dan.d). Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam uraian terdahulu telah dikemukan kan bahwa di samping sumpah jabatan yang erat kaitannya dengan ketentuan perundang undangan mengenai disiplin pegawai negeri, bagi suatu jabatan profesi berlaku juga kode etik  yang berisi norma norma yang mengatur tentang sikap dan prilaku dalam melaksanakannya. Kode etik tersebut di Indonesia telah ditetapkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI )  sebagi organisasi profesional dalam bidang kependidikan.  Kode etik guru Indonesia tersebut ditetapkan di dalam Kongres PGRI Ke XIII pada tahun 1973 di Jakarta. Di samping PGRI terdapat pula organisasi professional bidang kependidikan lainnya, yang menghimpuan para sarjana pendidikan  sebagai anggotanya  berupa Ikatan sarjana Pendidikan Indonesia ( ISPI ). Para dosen yang pada hakekatnya adalah guru juga dalam kenyataannya tidak banyak yang tergabung di dalam PGRI. Anggota PGRI lebih dipusatkan pada para guru taman Kanak Kanak, SD, SLTP dan SLTA. Sehubungan dengan itu karena sifat khas Taman Kanak Kanak di lingkungan PGRI terdapat pula  organisasi yang menjadi bagiannya dan disebut Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesai ( IGTKI ).

Kode etik guru Indonesia sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bukanlah perundangan undangan, namun di dalamnya terdapat norma norma yang harus dihormati dan dipatuhi oleh guru di seluruh Indonesia sebagai anggotanya. Kode etik guru Indonesia secara garis besarnya mengatur norma norma sebagai berikut :

a . Hubungan guru sebagai pendidik dengan murid/siswa

b .  Hubungan guru dengan teman sekerja/sejawat atau seprofesi.

c.Hubungan guru dengan orang tua siswa dan masyarakat.

d.Hubungan guru dengan jabatan/profesinya.

e. Hubungan guru dengan pemerintah.

Norma norma tersebut harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai hukum dasar . Oleh karena kode etik guru Indonesia belum banyak dikenal masyarakat khususnya para guru, maka dipandang perlu untuk mencantumkan secara lengkap dan utuh beriktu ini. :

KODE  ETIK GURU INDONESIA

Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah merupakan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya dan Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang Undang  Dasar 1945merasa ikut bertanggung jawab atas terwujudnya cia cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, maka Guru Indonesia terpanggila untuk menunaikan karyanya sebagai guru dengan mempedomani dasar dasar sebagai berikut :

  1. Guru berbakti membimbing anak anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang ber-Pancasila
  1. Guru menghormati hak individu, agama dan kepercayaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa dari anak didiknya masing masing.
  2. Guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didiknya
  3. Guru melatih anak didik memecahkan masalah masalah  dan membina daya kreasinya  agar dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun.
  4. Guru membantu sekolah di dalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik.
  5. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing masing.
  6. Guru hendaknya fleksibel di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing masing.
  7. Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum dan berlaku secara baik tanpa membeda bedakan jenis kelamin dan posisi social orang tua muridnya.
  8. Komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandasi pada kasih sayang.
  9. Untuk berhasilnya pendidikan , guru harus mengetahui keperibadiananak dan latar belakang keluarganya.
  10. Komunikasi hanya diadakan semata mata untuk kepentingan pendidikan anak anak didik.
  11. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah
  12. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik.
  13. Guru senantiasa menerima dengan dada lapang setiap keritik membangun yang disampaikan orang tua murid /masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.
  14. Guru memperluas pengetahuan masyrakat mengenai profesi keguruan.
  15. Guru menyebarkan dan turut merumuskan program penidikan kepada dan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan di teampat itu.
  16. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai pembaharu bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
  17. Guru turut berama sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas.
  18. Guru mengusaha kan terciptanya kerja sama yang sebaik baiknya antara sekolah, orang tua murid, dam masyrakat bagi kesempatan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.
    1. Guru melanjutkan studinya dengan :
  1. Guru memiliki kejuruan profesioal dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masin masing.
  1. Guru mengadakan komunikasi , terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalah gunaan.
  1. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah yang memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik baiknya bagi kepentingan anak didik.
  1. Guru memelihara hubungan baik dengan msyarakat di sekita sekolahnya maupun masyrakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
  1. Guru secara sendiri sendiri dan/atau bersama sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.

1)      Membaca buku buku ;

2)      Mengikuti work-shop/seminar, konferensi dan pertemuan pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya.

3)      Mengikuti penataran

4)      Mengadakan kegiatan penelitian

  1. Guru selalu bicara, bersikap dan bertindak seuai dengan martabat profesinya
  2. Guru senantiasa saling tukar informasi, pendapat, saling menasehati dan bantu membantu satu sama lain, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam penunaian tugas profesi
  3. Guru tidak melakukan tindakan tindakan yang nerugikan nama baik rekan rekan  seprofesinya dan menjunjung martabat guru, baik secara pribadi maupun secara keseluruhan.
  4. Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya.
  5. Guru senantiasa berusaha terciptanya persatuan diantara sesama pengabdi pendidikan
  6. Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap sikap, ucapan ucapan dan tindakan tindakan yang merugikan organisasi.
  7. Guru senantiasa setia terhadap kebijaksanaan dan ketentuan ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan.
  8. Guru melalukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian
  9. Guru senantiasa berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan  dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.
  10. Guru senantiasa menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerahnya sebaik baiknya.
  1. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja, maupun di dalam hubungan keseluruhan
  1. Guru secara bersama sama memelihara, membina dan meningkatkan organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya.
  1. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Jakarta, November 1973

Dari kode etik guru Indonesia tersebut di atas semakin jelas kedudukan , sifat dan tuntutan pekerjaan guru/dosen sebagai profesi, yang berarti menuntut dan mengahruskan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan spesifik, yang terpadu menjadi keahlian di bidang pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan itu maka diperlukan uasaha memepersiapakan setiap calon guru/dosen dengan program intensif melalui atau bekerjasama dengan LPTK.

Guru/dosen yang telah dipersiapkan secara intensif sebagai anggota PGRI berkewajiban mentaati/menjalankan norma norma  di dalam kode etik guru Indonesia, tidak saja untuk mewujudkan tetapi juga untuk terus meningkatkan profesionalitasnya, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Oleh karna itu bukan merupakan kaedah kaedah yang dirumuskan dalam salah satu bentuk perundang undangan, maka kode etik guru Indonesia cenderung lebih bersifat hukum ilmu yang menjadi tolok ukur tentang baik dan buruk, benar atau salah dan efektif atau tidak profesi guru/dosen ditunaikan. Sehubungan dengan itu bilama terjadi pelanggaran terhadap norma norma di dalam kode etik Guru Indonesia, sepanjang sejenis dengan kaedah kaedah hukum di dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka mungkin saja termasuk kategori tindak pidana atau perdata atau pelanggaran adminsitrastif. Sedangkan dari segi profesionalisme pelanggaran terhadap norma norma kode etik  menyentuh kehormatan rasa tanggung jawab dan harga diri, diantaranya berbentuk rasa tidak puas dan perasaan berdosa. Di lingkungan profesi guru/dosen, tampak kecenderungan bahwa organisasi professional belum/sulit untuk menjatuhkan sanksi /hukuman secara organisatoris terhadap pelanggar norma norma kode etik.

Kondisi seperti tersebut di atas dapat terjadi karena profesi guru/dosen bersifat heterogen dan semakin banyak orang orang yang tidak dipersiapkan untuk itu telah memilih dan bertugas sebagai guru/dosen. Profesi guru/dosen cenderung tidak mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk juga belum mampu untuk dilindungi oleh organisasinya.

Daftar Bacaan

H.Prayitno dan Erman Amti ( 1999 ), Dasar Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta :    PT Renika Cipta

H. Hadari Nawawi dan H.Mimi Martini ( 1994 ), Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

H. Hadari Nawawi ( 1985 ), Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, Jakarta : PT Gunung Agung

Republik Indonesia ( 2003 ) Undang Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional

————————( 2005 ). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahuan 2005 Tentang Guru dan Dosen & Peraturan Mendiknas Nomor 11 Tahun 2005. Bandung : Citra Umbara

Depdiknas, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ( 2004 ). Standar Kompetensi Guru Sekolah Menengah Atas. Jakarta : Direktorat Tenaga Kependdikan

Soetjipto dan Raflis Kosasi ( 2007). Profesi Keguruan. Jakarta : Reneka Cipta

Tulisan ini dipublikasikan di Publikasi. Tandai permalink.

2 Balasan ke GURU SEBAGAI JABATAN PROFSI

  1. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing on your feed and I hope you write again soon!

  2. Ping balik: Pengertian dan Ciri Ciri Profesi « Remaja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s